Lompat ke konten utama

RealEstat.id

Kementerian PKP Minta BP Tapera Genjot Penyaluran KPR FLPP 2026, Targetkan 350 Ribu Rumah Subsidi

Berdasarkan wilayah, Jawa Barat menjadi penyumbang realisasi FLPP terbesar di 2026 dengan capaian 46.044 unit atau 87,55% dari target.
Pengembang Skema Perumahan Harga Rumah Subsidi Rakyat KPR FLPP BP Tapera realestat.id dok 2026
Rumah subsidi FLPP bagi MBR (Foto: Dok. BP Tapera)

RealEstat.id (Jakarta) – Guna mempercepat realisasi Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2026, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memperkuat pengawasan dan evaluasi kinerja pembiayaan perumahan.

Hal ini dilakukan karena Kementerian PKP ingin memastikan penyaluran rumah subsidi berjalan optimal, tepat sasaran, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Hal tersebut disampaikan Menteri PKP, Maruarar Sirait saat memimpin Rapat Evaluasi Kinerja Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) di Kantor Mandiri PKP, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Rapat evaluasi tersebut fokus pada capaian penyaluran KPR Subsidi FLPP di 2026, penguatan tata kelola internal BP Tapera, optimalisasi kualitas sumber daya manusia (SDM), serta percepatan koordinasi dengan perbankan, lembaga penyalur, dan asosiasi pengembang perumahan.

Baca Juga: Gandeng BP Tapera, PP Muhammadiyah Rilis Program RumahMu

Realisasi FLPP

Berdasarkan data BP Tapera hingga 17 November 2026 pukul 10.20 WIB, realisasi penyaluran dana FLPP telah mencapai 207.023 unit atau 59,15% dari target tahunan sebanyak 350.000 unit. Total nilai pembiayaan yang telah disalurkan mencapai Rp25,80 Triliun.

Akselerasi signifikan pada penyaluran pembiayaan perumahan BP Tapera di paruh kedua tahun 2026, dengan realisasi Kuartal IV (hingga 17 November) melonjak sebesar 25,8% menjadi 42.015 unit dibandingkan periode yang sama tahun lalu (33.387 unit).

Lonjakan ini melanjutkan tren pemulihan kuat yang dimulai sejak Kuartal III (73.477 unit, tumbuh 8,9%), sehingga total akumulasi penyaluran nasional kini telah mencapai 207.023 unit.

Kenaikan yang mendekati capaian periode sama tahun 2025 (sebesar 221.821 unit) ini seiring dengan komitmen Kementerian PKP dan BP Tapera untuk terus memaksimalkan serapan hunian layak bagi masyarakat hingga akhir tahun.

Baca Juga: Kejar Target, Menteri PKP Minta BTN Kebut Penyaluran KUR Perumahan dan KPR FLPP

Dari total tersebut, penyaluran KPR Subsidi untuk rumah tapak mencapai 206.993 unit dengan nilai pembiayaan sekitar Rp25,79 triliun. Sementara itu, penyaluran KPR untuk rumah susun tercatat sebanyak 30 unit dengan nilai Rp7,65 miliar.

Untuk mendorong peningkatan realisasi hingga akhir tahun, terdapat antrean sebanyak 35.863 unit yang sedang menjalani proses di perbankan.

Rinciannya meliputi 15.360 unit telah lolos subsidi checking, 7.211 unit dalam proses trilogi, 5.992 unit dalam tahap analisis kredit, 4.516 unit dalam proses akad kredit, serta 2.784 unit pada tahap penerbitan SP3K.

Dari sisi ketersediaan hunian, BP Tapera mencatat terdapat 29.092 unit rumah yang siap mendukung percepatan penyaluran FLPP.

Jumlah tersebut terdiri atas 24.289 unit rumah tapak ready stock, 2.094 unit rumah susun ready stock, dan 2.709 unit rumah tapak yang masih dalam proses pembangunan.

Baca Juga: Manfaatkan FLPP, BP Tapera Dorong Pekerja Muda Miliki Rumah Pertama

Pentingnya Konsep Governmentpreneur

Menteri PKP, Maruarar Sirait, menegaskan bahwa evaluasi secara berkala menjadi instrumen penting untuk mengidentifikasi berbagai kendala teknis maupun nonteknis dalam pelaksanaan program pembiayaan perumahan.

Melalui evaluasi tersebut, setiap hambatan diharapkan dapat segera ditindaklanjuti dengan solusi yang konkret, terukur, dan berorientasi pada percepatan realisasi.

“Kita harus memastikan seluruh target penyaluran rumah subsidi berjalan optimal dan tepat sasaran bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sampai akhir tahun ini,” tuturnya.

Tata kelola dan solusi kreatif percepatan pembiayaan perumahan, imbuh Maruarar, harus terus diperkuat dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, sehingga manfaat pembiayaan perumahan benar-benar dirasakan langsung oleh rakyat.

Baca Juga: BP Tapera Gandeng Kejaksaan RI, Pastikan Tata Kelola Ekosistem Perumahan yang Akuntabel

Dalam rapat tersebut, Menteri PKP juga menekankan pentingnya penerapan konsep governmentpreneur, yakni mengintegrasikan tata kelola pemerintahan yang baik dengan pola pikir kewirausahaan, khususnya dalam menciptakan efisiensi, inovasi, dan efektivitas pelaksanaan program pemerintah.

Menurutnya, pengelolaan program perumahan tidak cukup hanya mengandalkan mekanisme birokrasi, tetapi juga membutuhkan terobosan, kreativitas, serta kemampuan membaca peluang agar target pembangunan dapat dicapai secara optimal dengan penggunaan sumber daya yang efisien.

Kementerian PKP juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BP Tapera, perbankan nasional termasuk bank Himbara dan bank penyalur daerah, seluruh asosiasi pengembang perumahan, serta para pemangku kepentingan yang telah berkontribusi dalam mendukung pembiayaan rumah subsidi melalui program FLPP.

Melalui penguatan koordinasi, tata kelola yang akuntabel, inovasi pembiayaan, serta percepatan dari sisi perbankan dan pengembang, Kementerian PKP optimistis realisasi penyaluran rumah subsidi dapat terus ditingkatkan hingga akhir 2026.

Upaya tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan Program 3 Juta Rumah berjalan efektif dan semakin banyak masyarakat Indonesia, khususnya MBR, memperoleh akses terhadap hunian yang layak, terjangkau, dan berkualitas.

Baca Juga: BP Tapera Galang Kolaborasi Lintas Sektor, Pacu Pembangunan Perumahan Nasional

Capaian Pengembang

Dari sisi asosiasi pengembang, tiga asosiasi dengan kontribusi penyaluran terbesar, yakni Realestat Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI), serta Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA), mencatatkan total realisasi sebanyak 174.314 unit.

Jumlah tersebut setara dengan 84,20% dari total penyaluran FLPP nasional 2026, dengan nilai pembiayaan mencapai Rp21,71 triliun.

Sementara itu, berdasarkan sebaran wilayah, Provinsi Jawa Barat menjadi penyumbang realisasi FLPP terbesar secara nasional dengan 46.044 unit atau 87,55% dari target 52.591 unit, senilai Rp5,79 triliun.

Posisi kedua ditempati Jawa Tengah dengan 18.928 unit atau 37,86 persen dari target 50.000 unit, senilai Rp2,26 triliun.

Adapun Sulawesi Selatan menempati posisi ketiga dengan realisasi 17.646 unit atau 88,23% dari target 20.000 unit, dengan nilai pembiayaan Rp2,20 triliun.

Capaian tersebut menjadikan Sulawesi Selatan sebagai satu-satunya provinsi di luar Pulau Jawa yang masuk dalam tiga besar penyaluran FLPP nasional.

Redaksi@realestat.id

Simak Berita dan Artikel Menarik Lainnya di Google News

Topik

Artikel Terkait