RealEstat.id (Jakarta) – Akuisisi perusahaan merupakan strategi bisnis untuk memperluas usaha, meningkatkan pangsa pasar, memperoleh aset strategis, dan membangun sinergi tanpa harus memulai bisnis dari awal.
Namun, akuisisi bukan sekadar transaksi pembelian saham atau pengambilalihan kendali perusahaan. Investor perlu mencermati kondisi hukum perusahaan yang diakuisisi, termasuk potensi kewajiban, sengketa, dan persoalan hukum tersembunyi yang dapat menimbulkan risiko di kemudian hari.
Pemeriksaan hukum yang tidak memadai akan berdampak kepada permasalahan hukum yang muncul di kemudian hari. Banyak contoh kasus-kasus hukum terkait hal ini.
Persoalannya, tidak semua risiko perusahaan dapat diketahui melalui laporan keuangan atau informasi yang disampaikan oleh pemegang saham penjual.
Perusahaan yang terlihat memiliki aset besar dan prospek bisnis menjanjikan belum tentu mempunyai kondisi hukum yang sehat.
Dalam konteks tersebut, Legal Due Diligence (LDD) menjadi instrumen penting sebelum investor mengambil keputusan akuisisi.
Baca Juga: 16 Tahun Tanpa Kepastian, UU Penyadapan Sangat Mendesak!
Lima Potensi Risiko Hukum
Legal Due Diligence merupakan proses pemeriksaan dan analisis terhadap aspek hukum perusahaan. Tujuannya, untuk mengidentifikasi potensi risiko, kewajiban, serta permasalahan hukum yang dapat memengaruhi kelayakan transaksi.
Dengan demikian, LDD bukan sekadar pemeriksaan administratif, melainkan bagian dari prinsip kehati-hatian investor dalam melindungi kepentingan dan keberlanjutan investasinya.
Sejumlah risiko hukum yang dapat memengaruhi nilai investasi maupun kelangsungan kegiatan usaha. Pertama, risiko hukum korporasi dan kepemilikan saham.
Investor perlu memastikan status badan hukum perusahaan, anggaran dasar, susunan pemegang saham, riwayat perubahan kepemilikan, kewenangan direksi, serta keabsahan saham yang akan dialihkan.
Kedua, risiko hukum atas aset dan properti. Bagi perusahaan yang bergerak di bidang properti, konstruksi, perkebunan, maupun infrastruktur, aspek ini menjadi sangat penting.
Baca Juga: Penyadapan dan Ancaman Terhadap Hak Privasi: Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara?
Pemeriksaan perlu mencakup keabsahan sertifikat tanah, status hak atas tanah, kesesuaian tata ruang, perizinan, potensi tumpang tindih kepemilikan, sengketa pertanahan, serta apakah aset tersebut sedang dibebani Hak Tanggungan atau jaminan lainnya.
Ketiga, risiko kewajiban perusahaan kepada perbankan dan kreditur. Perusahaan yang menjadi objek akuisisi mungkin memiliki fasilitas kredit, pinjaman sindikasi, jaminan kebendaan, maupun kewajiban pembayaran kepada lembaga keuangan.
Keempat, risiko kontraktual dan hubungan dengan pihak ketiga. Perusahaan dapat memiliki perjanjian kerja sama, kontrak konstruksi, perjanjian pengelolaan, sewa-menyewa, maupun perikatan lainnya yang masih berjalan.
Kelima, risiko sengketa dan kewajiban hukum lainnya. Pemeriksaan harus mencakup perkara perdata, pidana yang relevan dengan kegiatan usaha, perselisihan hubungan industrial, perkara arbitrase, PKPU, kepailitan, kewajiban perpajakan, serta potensi tuntutan pihak ketiga.
Berbagai risiko tersebut menunjukkan bahwa perusahaan yang secara komersial terlihat menarik belum tentu memiliki kondisi hukum yang layak untuk diakuisisi.
Risiko yang tidak teridentifikasi sebelum transaksi dapat menjadi beban bagi investor setelah pengambilalihan selesai dilaksanakan.
Baca Juga: Kepercayaan Saja Tak Cukup, Ini Pentingnya Kepastian Hukum bagi Bank dan Nasabah
Langkah Sebelum Transaksi
Sebelum melakukan akuisisi, investor perlu menyiapkan proses pemeriksaan hukum secara terstruktur dan menyeluruh.
Langkah ini sebaiknya dilakukan sejak tahap penjajakan kerja sama, sebelum para pihak terikat pada transaksi yang bersifat final.
Investor perlu memastikan apakah kerja sama dilakukan melalui pengambilalihan saham (share acquisition), pengambilalihan aset (asset acquisition), atau bentuk kerja sama lainnya.
Perbedaan struktur tersebut memiliki konsekuensi hukum yang berbeda, terutama berkaitan dengan kepemilikan aset, kewajiban perusahaan, perizinan, dan keberlanjutan kontrak.
Beberapa dokumen perlu diperiksa untuk memperoleh informasi yang diperlukan (document request list).
Dokumen yang diperiksa antara lain akta pendirian dan perubahan anggaran dasar, data pemegang saham, keputusan RUPS, perizinan usaha, laporan keuangan, perjanjian kredit, dokumen kepemilikan aset, kontrak bisnis, dokumen ketenagakerjaan, serta informasi mengenai perkara hukum yang sedang atau pernah dihadapi perusahaan.
Baca Juga: Hindari Sengketa, Developer Wajib Amankan Nama Proyek Properti Sebelum Dipasarkan
Verifikasi dan pemeriksaan terhadap dokumen tidak cukup hanya mengandalkan dokumen yang diserahkan oleh penjual.
Informasi penting perlu dikonfirmasi melalui sumber dan instansi yang berwenang, sesuai dengan jenis objek pemeriksaannya.
Misalnya, pemeriksaan data perseroan melalui sistem administrasi badan hukum, status hak atas tanah melalui instansi pertanahan, serta kewajiban kredit dan jaminan melalui dokumen dan konfirmasi yang relevan.
Investor penting untukmengidentifikasi dan mengklasifikasikan risiko hukum. Temuan pemeriksaan perlu dikelompokkan berdasarkan tingkat risiko, dampak terhadap transaksi, kemungkinan penyelesaian, serta potensi kerugian yang dapat timbul.
Dengan cara ini, investor dapat membedakan persoalan administratif yang masih dapat diperbaiki dari persoalan mendasar yang dapat mengancam kelayakan akuisisi.
Dalam setiap langkah tersebut, peran konsultan hukum menjadi penting. Bukan hanya untuk memastikan pemeriksaan tidak berhenti pada kelengkapan dokumen, tetapi juga mencakup analisis keabsahan, konsekuensi hukum, dan potensi risiko di kemudian hari.
Baca Juga: Restrukturisasi Utang Bagi Debitur Bank: Jangan Tunggu Masalah Jadi Sengketa
Mempertimbangkan Hasil Legal Due Diligence
Hasil Legal Due Diligence seharusnya menjadi salah satu dasar utama bagi investor dalam menentukan keputusan akhir atas rencana akuisisi.
Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kondisi hukum yang relatif baik dan risiko yang dapat dikendalikan, transaksi dapat dilanjutkan dengan tetap memperhatikan persyaratan hukum yang berlaku.
Namun, apabila ditemukan kewajiban kredit yang belum diselesaikan, aset yang sedang disengketakan, perizinan yang bermasalah, atau kewajiban hukum lainnya, investor perlu mempertimbangkan langkah mitigasi sebelum transaksi diselesaikan.
Beberapa langkah yang dapat ditempuh antara lain melakukan negosiasi ulang terhadap harga akuisisi, meminta penjual menyelesaikan kewajiban tertentu sebelum transaksi, mensyaratkan pemenuhan kondisi pendahuluan, serta mengatur mekanisme jaminan dan ganti rugi dalam perjanjian akuisisi.
Dalam kondisi tertentu, para pihak juga dapat mempertimbangkan penggunaan mekanisme escrow untuk menahan sebagian pembayaran sampai kewajiban atau risiko tertentu diselesaikan sesuai kesepakatan.
Sebaliknya, apabila ditemukan persoalan hukum yang bersifat fundamental dan tidak dapat dimitigasi secara memadai, investor harus memiliki keberanian untuk menunda atau bahkan membatalkan rencana akuisisi.
Baca Juga: Hibah Properti Bisa Berbuah Sengketa, Penyelesaiannya Jangan Ditunda!
Dalam konteks ini, penting dipahami bahwa akuisisi melalui pengambilalihan saham pada prinsipnya tidak menghilangkan identitas hukum perusahaan target.
Perseroan tetap menjadi subjek hukum yang sama, sehingga kewajiban dan hubungan hukumnya tetap melekat pada perseroan tersebut.
Artinya, investor yang mengambil alih saham perlu memahami bahwa risiko dan kewajiban perusahaan yang telah ada dapat tetap memengaruhi perusahaan setelah perubahan pengendalian.
Penutup
Akuisisi perusahaan dapat menjadi peluang investasi yang menjanjikan, tetapi juga dapat menghadirkan risiko apabila dilakukan tanpa pemeriksaan hukum yang memadai.
Legal Due Diligence menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan bahwa keputusan investasi didasarkan pada informasi hukum yang memadai.
Melalui pemeriksaan LDD, investor dapat mengidentifikasi potensi permasalahan, memperkirakan konsekuensinya, menyusun langkah mitigasi. Di samping itu, mereka juga bisa menentukan apakah transaksi layak dilanjutkan, dinegosiasikan kembali, atau dibatalkan.
Karena itu, melibatkan konsultan hukum yang memiliki kompetensi dalam bidang korporasi, properti, dan perbankan sejak tahap perencanaan transaksi merupakan langkah strategis untuk melindungi investasi dan meminimalkan risiko hukum di kemudian hari.
Artikel ini ditulis oleh: Dzaky Wananda Mumtaz Kamil, SH, MH, CLA, CRA
Penulis adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang menjadi Managing Partner Vox Lawyer. Korespondensi dapat dilakukan melalui email: info.voxlawyers@gmail.com
Simak Berita dan Artikel Menarik Lainnya di Google News








