ATR/BPN Targetkan 104 Kota/Kabupaten Lengkap Hingga Oktober 2024

Dengan Kota/Kabupaten Lengkap ini, Kementerian ATR/BPN dapat menghadirkan kepastian hukum hak atas tanah kepada masyarakat.

Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri ATR/Kepala BPN (Foto: Dok. ATR/BPN)
Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri ATR/Kepala BPN (Foto: Dok. ATR/BPN)

RealEstat.id (Jakarta) – Berlangsung di Kantor Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (Ditjen SPPR), Jakarta, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membahas target dalam merealisasikan capaian program enam bulan ke depan.

Salah satu target prioritas Kementerian ATR/BPN adalah terwujudnya 104 Kota/Kabupaten Lengkap di Indonesia.

Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sendiri menyatakan optimismenya bahwa target tersebut bisa tercapai hingga Oktober 2024 mendatang.

Baca Juga: Percepat PTSL, Kementerian ATR/BPN Kolaborasi dengan Sembilan Perguruan Tinggi

"Kami ingin meyakinkan bahwa segala tugas yang menjadi tanggung jawab bisa diselesaikan sesuai dengan targetnya," jelas Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat rapat bersama jajaran Ditjen SPPR, Rabu (17/4/2024).

Lebih lanjut dia menuturkan, rapat tersebut secara khusus membahas bagaimana cara mencapai 104 Kota/Kabupaten Lengkap sesuai target.

"Semangatnya adalah bagaimana kalau semakin banyak Kota/Kabupaten Lengkap di Indonesia ini, di mana bidang-bidang tanah itu terpetakan," kata AHY.

Baca Juga: Bertemu World Bank, Kementerian ATR/BPN Bahas Program Percepatan Reforma Agraria (PPRA)

Agus berharap, target tersebut bukan sekadar capaian program Kementerian ATR/BPN tapi juga memiliki dampak baik untuk pemerintah dan masyarakat.

"Harapannya, no gap no overlap jadi spirit. Sehingga, membantu pemerintah daerah dan membantu masyarakat termasuk dunia usaha untuk bisa bukan hanya buat kehidupan tapi juga berinvestasi untuk bisa punya bisnis dan usaha yang lebih jelas lagi," ungkapnya.

Dengan Kota/Kabupaten Lengkap ini Kementerian ATR/BPN menghadirkan kepastian hukum hak atas tanah kepada masyarakat.

Baca Juga: Berantas Mafia Tanah, Kementerian ATR/BPN Gandeng Kejaksaan Agung

“Ini juga bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Kita ingin menghadirkan pelayanan yang semakin baik untuk masyarakat Indonesia,” pungkasnya.

Terhitung hingga April 2024 diketahui sudah ada 15 Kota/Kabupaten Lengkap di Indonesia. Menurut Direktur Jenderal SPPR, Virgo Eresta Jaya, saat ini kota/kabupaten yang lain sedang dalam proses.

"Ada yang sudah 70%, 80%, hingga 90%. Semuanya sedang progres. Semoga di Oktober 2024 semuanya bisa selesai," ucap Virgo.

Redaksi@realestat.id

Simak Berita dan Artikel Menarik Lainnya di Google News

Berita Terkait

Dari kiri ke kanan: Panangian Simanungkalit, Pengamat Properti; Haryo Bekti Martoyoedo, Direktur Pembiayaan Perumahan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR; Hirwandi Gafar, Direktur Consumer PT Bank Tabungan Negara, Tbk; Sid Herdi Kusuma, Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera); dan Martin Daniel Siranayamual, Chief of Economist PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) dalam diskusi “Demi Rakyat, Wujudkan Gagasan Dana Abadi Perumahan” yang digelar Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera) di Jakarta, Jumat, 21 Juni 2024. (Foto: Realestat.id)
Dari kiri ke kanan: Panangian Simanungkalit, Pengamat Properti; Haryo Bekti Martoyoedo, Direktur Pembiayaan Perumahan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR; Hirwandi Gafar, Direktur Consumer PT Bank Tabungan Negara, Tbk; Sid Herdi Kusuma, Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera); dan Martin Daniel Siranayamual, Chief of Economist PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) dalam diskusi “Demi Rakyat, Wujudkan Gagasan Dana Abadi Perumahan” yang digelar Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera) di Jakarta, Jumat, 21 Juni 2024. (Foto: Realestat.id)
Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri ATR/Kepala BPN (Foto: Dok. ATR/BPN)
Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri ATR/Kepala BPN (Foto: Dok. ATR/BPN)
Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika mengimbau masyarakat yang memiliki kendala dalam pencairan dana Taperum PNS agar melaporkan ke Ombudsman RI, baik melalui kantor pusat di Jakarta maupun kantor perwakilan di tingkat provinsi. (Foto: Dok. BP Tapera)
Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika mengimbau masyarakat yang memiliki kendala dalam pencairan dana Taperum PNS agar melaporkan ke Ombudsman RI, baik melalui kantor pusat di Jakarta maupun kantor perwakilan di tingkat provinsi. (Foto: Dok. BP Tapera)