Tumbuh Signifikan di Masa Pandemi, Sektor Perumahan 'Reborn' di 2022?

Guna mendorong pertumbuhan sektor perumahan, Pemerintah memberikan dukungan melalui regulasi, mulai penurunan suku bunga KPR hingga pembebasan PPN.

Webinar Banking & Property Outlook 2022 Lokomotif Pemulihan Ekonomi Pasca-pandemi yang dihelat Urban Forum.
Webinar Banking & Property Outlook 2022 Lokomotif Pemulihan Ekonomi Pasca-pandemi yang dihelat Urban Forum.

RealEstat.id (Jakarta) – Melalui Program Sejuta Rumah yang dicanangkan Presiden Joko Widodo pada 29 April 2015, Pemerintah menargetkan terjadi peningkatan keluarga yang tinggal di rumah layak huni, dari semula hanya 56% atau setara dengan 11 juta keluarga, menjadi sebesar 70%.

Alhasil, pada rentang 2015 – 2019, Program Sejuta Rumah telah berhasil membangun 41,7 juta unit, sementara di 2020 sebanyak 960 ribu unit. Demikian penuturan Direktur Jendral Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR), Herry Trisaputra Zuna.

“Adapun pencapaian hingga September 2021 sebanyak 763 unit. Jumlah ini mengalami sedikit penurunan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya,” papar Herry Trisaputra Zuna, saat membacakan Keynote Speech Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, dalam acara Webinar Banking & Property Outlook 2022: “Lokomotif Pemulihan Ekonomi Pasca-pandemi”, Rabu (27/10/2021).

Baca Juga: Pasar Properti Jabodetabek Masih Tertekan, Kecuali Tiga Sub-sektor Ini

Guna mendorong pertumbuhan sektor perumahan, pemerintah memberikan dukungan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Selain itu juga pemerintah juga telah memperluas akses bagi masyarakat untuk kepemilikan rumah, yaitu dengan mengeluarkan pajak intensif pajak pertambahan nilai di tanggung pemerintah (PPN DTP).

Sementara itu di tahun 2022, imbuh Herry, Kementerian PUPR menargetkan pembiayaan sektor perumahan rakyat melalui skema FLPP sebesar Rp23 triliun atau 200 ribu unit. 

“Langkah strategis dari sisi suplai, Kementerian PUPR memberi tugas khusus kepada Perum Perumnas untuk mempercepat penyediaan perumahan layak huni dengan harga terjangkau,” ungkapnya,

Selain itu, lanjut Herry, Kementerian PUPR juga mendorong pembangunan hunian vertikal dengan dengan konsep Transit Oriented Development (TOD) di kawasan perkotaan, meningkatkan ketersediaan land bank, dan pemberikan kredit konstruksi perumahan oleh PT Sarana Multi Finansial (SMF).

Baca Juga: Pengembang Lirik Strategi Omni-channel Dalam Pemasaran Properti

Sementara itu, Paulus Totok Lusida, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Real Estat Indonesia (DPP REI) mengatakan, industri properti diprediksi akan tetap tumbuh pada tahun 2022. Ini didorong oleh sentimen positif seperti suksesnya program vaksinasi Covid-19 yang akan memicu pertumbuhan ekonomi pada tahun mendatang.

Totok menjelaskan, terdapat beberapa kombinasi insentif Pemerintah yang diterapkan untuk memerangi dampak negatif Covid-19 terhadap perekonomian, antara lain UU Cipta Kerja No. 11/2020 yang memangkas birokrasi perizinan sehingga menciptakan lingkungan yang ramah bisnis. Selain itu, kebijakan restrukturisasi utang sebagai counter cyclical policy oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diyakini akan membantu pelaku usaha menghadapi masalah keuangan akibat pandemi.

"Beberapa aturan lain, seperti penurunan suku bunga acuan (BI Rate) ke rekor terendah, penerapan relaksasi PPN 100% untuk properti dengan harga kurang dari Rp2 miliar dan 50% untuk properti dengan harga di bawah Rp5 miliar—yang diusulkan diperpanjang hingga 2022—terbukti meningkatkan angka penjualan sekaligus tingkat kepercayaan dan minat beli masyarakat,” ungkap Totok.

Baca Juga: Akhir 2021, Permintaan Apartemen di Jakarta Diprediksi Meningkat

Pada kesempatan yang sama, pengamat properti Ali  Tranghanda, mengungkapkan, indikator perekonomian nasional telah menunjukkan kondisi membaik di awal 2021. Selain itu, laju perekonomian nasional telah mengalami pertumbuhan positif pada Kuartal II 2021 sebesar 3,31% (qtq). Meskipun sebagian masih ditopang oleh tingkat pembelanjaan negara, namun demikian hampir semua sektor industri mengalami pertumbuhan lebih baik di Kuartal II 2021.

Dia menjelaskan, kebijakan penghapusan/pengurangan PPN untuk rumah ready stock yang dimulai sejak 1 Maret 2021 berdampak positif bagi penjualan rumah siap huni. Hal ini tergambar dari peningkatan sebesar 661,0% selama Kuartal I 2021, meskipun kebijakan ini baru berjalan satu bulan.

Menurutnya, beberapa pengembang besar yang memiliki rumah ready stock mengalami peningkatan penjualan. Sebagian pengembang bahkan mempercepat pembangunan rumah melalui unit precast untuk mengejar batas waktu siap huni di Desember 2021.

Baca Juga: Sektor Perumahan: Kunci Sukses Atasi Resesi Ekonomi

“Namun harus dicermati, peningkatan yang terjadi pada ready stock ini tidak terjadi pada penjualan rumah inden yang justru mengalami penurunan penjualan -4,9%, di mana 16,3% dari total penjualan unit berasal dari unit ready stock,” ungkapnya.

Meski kondisi membaik, Ali Tranghanda mengingatkan agar pengembang jangan lengah, karena para investor juga mempunyai keterbatasan untuk membeli properti. Selain itu, segmen pasar akan kembali ke segmen yang lebih ‘membumi’ seiring dengan peningkatan daya beli.

"Perlu diingat, pandemi Covid-19 masih membayangi. Selain itu, resep lain yang penting adalah kebijakan perpajakan, jangan sampai kontra produktif dengan kinerja properti saat ini,” papar Ali.

Baca Juga: Sektor Ritel Jakarta Diprediksi Normal di 2023, Apa Indikatornya?

Senior Vice President Nonsubsidized Mortgage & Personal Lending Division (NSLD) Bank BTN, Suryanti Agustinar mengungkapkan, industri perbankan temasuk BTN yang memang fokus pada sektor perumahan memberikan dukungan penuh pada pemerintah dalam pemulihan sektor properti semasa pandemi Covid-19.

Dia mengatakan, sektor perumahan tetap tumbuh positif di tengah pandemi. Pada ekosistem perumahan, Bank BTN memiliki peran strategis sebagai enabler yang memberikan pembiayaan sisi suplai melalui kredit konstruksi kepada developer maupun sisi demand dengan memberikan KPR kepada masyarakat.

“Bank BTN memberikan dukungan kredit dalam rangka percepatan pembangunan perumahan maupun kepemilikan lahan. Jadi kami support developer dari sisi pembiayaan, agar kendala-kendala dalam pembangunan perumahan dapat teratasi,” jelasnya.

Dari sisi demand, Bank BTN menjembatani developer yang telah mendapat Kredit Yasa Griya (KYG) dengan calon konsumen mereka, agar mendapatkan KPR dengan bunga murah dan berbagai program keringanan yang dibuat dalam kondisi pandemi Covid-19.

Baca Juga: Properti Rp600 Juta - Rp2 Miliar Paling Diminati di Pencarian Online

General Manager Corporate Marketing PT Graha Buana Cikarang (Jababeka  Residence), Eric Limansantoso menuturkan, properti adalah industri yang bisa beradaptasi  termasuk dalam situasi Covid-19 seperti saat ini. Karena itu pihaknya akan terus optimistis, industri properti bisa reborn di tahun 2022.

“Apapun yang terjadi dengan Covid-19 atau yang lain, kita pengembang bersama asosiasi, perbankan dan pemerintah tetap harus bergerak, kami yakin bahwa kami ini adalah industri yang akan terus beradaptasi  dan kami akan bisa menemukan jalan keluar,” ujarnya.

Sementara itu, Project Director LRT City Royal Sentul Park, Nanang Safrudin Salim menyoroti prospek hunian berkonsep Transit Oriented Development (TOD) di 2022 yang masih akan mengungguli produk properti lain, khususnya yang menyasar kaum urban dan generasi milenial.

“Kelebihan konsep hunian TOD ini  semuanya serba mudah dan praktis, karena TOD Connecting Life, menghubungkan kehidupan. Di LRT City ada lima prinsip TOD yang digunakan dalam mengembangkan sebuah kawasan di LRT City, yakni Walkable, Mixed use, Densify, Connect, dan Shift and Transit,” jelasnya.  

Baca Juga: Perhotelan Jakarta: Tingkat Hunian Naik, Tarif Disesuaikan

Di lain pihak, Ketua  Umum  Asosiasi  Roll  Former Indonesia (ARFI), Nicolas Kesuma mengungkapkan, ARFI telah melakukan langkah strategis dalam menunjang peranan baja ringan di sektor properti. Antara lain Peningkatan Utilitas Produksi Seluruh Indonesia, Pemberlakuan SNI Wajib Profil Baja Ringan SNI 8399-2017, Produk yang Memenuhi persyaratan TKDN, dan Tata Kelola Import oleh Pemerintah.

“Langkah strategis ini bertujuan meningkatkan produktifitas dan daya saing industri baja ringan, yang pada akhirnya akan mendorong upaya pemulihan ekonomi nasional,” ujarnya.

Sedangkan, dari sisi supporting, CEO PT Baran Energy, Victor Wirawan, menyoroti energi  terbarukan yang sebenarnya bisa menjadi sebuah solusi  ringan untuk penerangan kawasan perumahan. Dia menjelaskan, pihaknya telah mengembangkan teknologi energi baru dan terbarukan (EBT), berupa penggabungan solar panel dan power storage system (baterai penyimpan energi skala besar) yang diberi nama PowerWall.

“Pengembangan teknologi terbarukan sangat selaras dengan program pemerintah Indonesia yang menargetkan penggunaan energi terbarukan sebanyak 25 persen pada tahun 2025, tapi saat ini baru 11 persen yang berjalan. Oleh karena itu, Baran Energy lahir untuk mempercepat serta membantu masyarakat Indonesia dalam energi terbarukan sebagai salah satu alternatif penggunaan listrik dengan melalui inovasinya," jelas Victor Wirawan.

Redaksi@realestat.id

Berita Terkait

Stasiun Parung Panjang (Foto: Google Street View)
Stasiun Parung Panjang (Foto: Google Street View)
Lukas Bong, Ketua Umum DPP AREBI.
Lukas Bong, Ketua Umum DPP AREBI.
Cluster New Shinano Precast Jakarta Garden City (Foto: Modernland)
Cluster New Shinano Precast Jakarta Garden City (Foto: Modernland)
Summarecon Mutiara Makassar
Summarecon Mutiara Makassar