RealEstat.id (Balikpapan) – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto mengatakan, tata ruang adalah panglima dalam pembangunan. Untuk itu, Rencana Tata Ruang (RTR) perlu dijadikan rujukan yang dipatuhi semua pihak tanpa terkecuali.
Menurutnya, rencana tata ruang sekaligus menjawab sejumlah tantangan di Indonesia, mulai dari persoalan pertumbuhan populasi urban yang sangat pesat, kesenjangan antarwilayah, hingga risiko kebencanaan mengingat letak Indonesia yang berada di kawasan Cincin Api Pasifik.
"Perencanaan tata ruang yang berkualitas menjadi penting bagi pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan antarwilayah, dan penciptaan ruang yang berkelanjutan, sehingga dapat mewujudkan visi Indonesia 2045, yakni menjadi negara maju pada tahun 2045," tutur Hadi Tjahjanto saat menjadi pembicara kunci dalam 6th Spatial Planning Platform (SPP) Conference di Novotel Balikpapan, Selasa (7/11/2023).
Dari segi pertumbuhan ekonomi, Hadi Tjahjanto menuturkan, pemerintah Indonesia telah menentukan langkah strategis. Langkah tersebut ialah mempercepat proses perizinan investasi melalui penyederhanaan dan percepatan proses penataan ruang sebagai persyaratan dasar izin investasi dengan tetap memperhatikan aspek berkelanjutan. Hal ini dilakukan dengan mempercepat penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
"Dari 2.000 target RDTR, saat ini yang sudah menjadi Perda/Perkada baru mencapai 384 RDTR. Di mana 194 RDTR di antaranya sudah terintegrasi dengan Sistem OSS. Oleh karena itu, saat ini kami terus mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat penyusunan RDTR," ungkap Hadi Tjahjanto.
Terkait dengan pengurangan kesenjangan antarwilayah, Menteri ATR/Kepala BPN mendorong blue connectivity, terlebih Indonesia adalah negara kepulauan.
Sebagai negara kepulauan, Hadi Tjahjanto menjelaskan peran dari blue connectivity sebagai transportasi laut dan udara, dalam pengembangan wilayah sangat penting sebagai penghubung antarpulau yang didukung oleh sistem jaringan pelabuhan dan bandar udara.
Baca Juga: Kementerian ATR/BPN: PPAT Harus Siapkan Diri Hadapi Digitalisasi
"Blue connectivity ini juga berperan penting untuk integrasi Indonesia ke dalam jaringan ekonomi global, serta meningkatkan pertumbuhan wilayah melalui peningkatan perdagangan, pariwisata, dan penciptaan lapangan kerja," imbuh Hadi Tjahjanto.
Tantangan lain yang dijawab dengan perencanaan tata ruang adalah soal pertumbuhan populasi urban yang sangat pesat. Urban sprawl merupakan salah satu dampak negatif dari urbanisasi. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah mendorong pembangunan compact city melalui penerapan konsep Transit Oriented Development (TOD).
"TOD bertujuan untuk memaksimalkan pemanfaatan ruang campuran dengan intensitas sedang hingga tinggi, mendukung penggunaan transportasi umum, serta menambah luasan ruang terbuka hijau," kata Menteri ATR/Kepala BPN.
Baca Juga: Konflik Pertanahan Rempang Eco City, ATR/BPN: Masyarakat Tidak Punya Sertifikat!
Peran penting berikutnya dari perencanaan tata ruang adalah dalam memitigasi risiko bencana. Di negara dengan risiko bencana yang tinggi, perencanaan tata ruang berperan besar dalam menyelamatkan jiwa dan kehidupan serta percepatan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
"Sebagai contoh, bencana gempa, tsunami, dan likuifaksi di Palu 2018 lalu dapat menjadi pembelajaran, di mana Peta Zona Rawan Bencana disusun sebagai acuan dalam revisi Rencana Tata Ruang pasca bencana, serta dalam penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi untuk membangun lebih baik dan lebih aman," lanjut Hadi Tjahjanto.
Dalam kesempatan ini Menteri ATR/Kepala BPN berharap, SPP Conference dapat menjadi ruang diskusi untuk berbagi pengalaman dan ilmu, sehingga dapat mewujudkan pembangunan wilayah yang berbasis berkelanjutan sesuai dengan agenda nasional dan global.
Baca Juga: ATR/BPN: Status HGB Berakhir, Hotel Sultan Jakarta Kembali Dikuasai Negara
Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono dalam kesempatan yang sama menyampaikan, sebagai jawaban dari tantangan kesenjangan antarwilayah maka ibu kota negara saat ini ditetapkan di wilayah Kalimantan Timur. "Nusantara berada di pulau lain selain Jakarta. Merujuk kepada negara lain, perpindahan ibu kota biasanya berada pada pulau yang sama," ujarnya.
Bambang Susantono menyampaikan, tujuan pembangunan Otorita IKN menjadi komponen yang penting, sesuai visi Indonesia 2045, yaitu untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
Pembangunan Nusantara merefleksikan kontribusi Indonesia dalam menyusun agenda global dalam mendorong keanekaragaman hayati melalui pelestarian flora dan fauna di IKN dan sekitarnya. Oleh sebab itu, ia mengapresiasi serta berterima kasih kepada Kementerian ATR/BPN yang telah mendukung penuh pembangunan IKN.
Simak Berita dan Artikel Menarik Lainnya di Google News
