RealEstat.id (Jakarta) – Pelaksanaan Kredit Program Perumahan (KPP) dinilai mampu memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sekaligus mendorong pengembangan sektor perumahan di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait saat menghadiri Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Rapat dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM, serta dihadiri Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Friderica Widyasari Dewi.
Baca Juga: Libatkan 34 UMKM, Kementerian PKP Siap Kirim 2,4 Juta Genteng dari Majalengka
Dalam rapat tersebut, Maruarar Sirait mengatakan, Kredit Program Perumahan sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan UMKM untuk memperluas akses rumah layak.
“Untuk sektor pengembangan perumahan dialokasikan Rp5 triliun, pedagang bahan bangunan Rp3 triliun, dan penyedia jasa konstruksi Rp1 triliun. Totalnya Rp10 triliun untuk mendukung ekosistem usaha di sektor perumahan,” ujar Maruarar.
Selain pembiayaan bagi pelaku usaha, pemerintah juga mendorong akses pembiayaan melalui program yang mendukung peningkatan kualitas dan kepemilikan rumah.
Berdasarkan data yang dipaparkan Menteri PKP, pembiayaan tersebut mencakup sekitar 95 ribu rumah untuk renovasi, 11 ribu rumah untuk pembelian, dan 10 ribu rumah untuk pembangunan. Dengan demikian, total sasaran pembiayaan mencapai sekitar 117 ribu rumah.
Baca Juga: Kejar Target, Menteri PKP Minta BTN Kebut Penyaluran KUR Perumahan dan KPR FLPP
“Kalau dijumlahkan, ada sekitar 117 ribu rumah dengan nilai pembiayaan sekitar Rp19 triliun. Jika digabungkan dengan pembiayaan untuk ekosistem usaha perumahan, totalnya sekitar Rp30 triliun,” jelasnya.
Menurut Maruarar, kebijakan pembiayaan tersebut menjadi langkah penting untuk menggerakkan perekonomian sekaligus membantu masyarakat memperoleh hunian yang layak.
Dukungan Bagi Pelaku UMKM
Dukungan pembiayaan tidak hanya menyasar konsumen rumah, tetapi juga pelaku UMKM yang menjadi bagian penting dari rantai pasok pembangunan perumahan.
Menteri PKP pun secara khusus menyampaikan apresiasi kepada Bank BRI atas kontribusinya dalam penyaluran pembiayaan program perumahan. Dari data yang ada, BRI mencatatkan penyaluran pembiayaan terbesar dengan nilai sekitar Rp13 triliun.
Baca Juga: Kementerian PKP Integrasikan Bedah Rumah dengan Sertifikasi Rumah Gratis
Maruarar menilai dukungan perbankan sangat penting untuk memastikan program pemerintah dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha dan masyarakat yang membutuhkan.
Sementara itu, dari sisi persebaran wilayah, Jawa Tengah mencatatkan penyaluran sekitar Rp6,7 triliun, disusul Jawa Timur sebesar Rp4,8 triliun dan Jawa Barat sebesar Rp4,6 triliun.
“Keberhasilan program pembiayaan perumahan membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah, perbankan, regulator, serta pelaku usaha di berbagai daerah. Bunga Rendah, Pembiayaan Harus Berpihak kepada Rakyat,” tegasnya
Maruarar menekankan bahwa kebijakan pembiayaan UMKM harus memberikan kesempatan yang lebih luas bagi pelaku usaha kecil untuk berkembang.
Menurutnya, pelaku UMKM perlu memperoleh akses pembiayaan dengan persyaratan dan suku bunga yang terjangkau agar dapat meningkatkan kapasitas usaha tanpa terbebani biaya pinjaman yang tinggi.
Baca Juga: Kementerian PKP Kembali Ajak Bappenas Matangkan Roadmap Perumahan 2025-2029
Dirinya menilai kebijakan pemerintah yang memberikan kemudahan pembiayaan bagi usaha kecil merupakan langkah tepat untuk memperkuat ekonomi rakyat.
“Jangan sampai UMKM diberikan bunga yang tinggi, sementara pengusaha besar justru mendapatkan bunga yang rendah. Kebijakan pembiayaan harus berpihak kepada rakyat dan memberikan kesempatan bagi pelaku usaha kecil untuk berkembang,” tegas Maruarar.
Menteri PKP juga menyoroti kemudahan akses pembiayaan bagi pinjaman bernilai hingga Rp100 juta yang, berdasarkan skema yang dipaparkan, dapat diberikan tanpa agunan dengan bunga sebesar 0,5% per bulan.
“Skema tersebut juga dapat membantu pelaku UMKM mengakses modal usaha secara lebih terjangkau,” pungkas Maruarar.
Simak Berita dan Artikel Menarik Lainnya di Google News
