RealEstat.id (Jakarta) – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) memperkuat strategi percepatan realisasi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hingga akhir tahun 2026.
Pasalnya, hingga 21 September 2026, realisasi penyaluran FLPP tercatat hanya 154.034 unit atau berkisar 44% dari target 350.000 unit rumah pada tahun ini.
Capaian tersebut menjadi perhatian dalam Menteri PKP, Maruarar Sirait, mengingat masih terdapat selisih yang perlu dikejar dalam waktu sekitar tiga bulan menjelang akhir tahun.
Menteri PKP menyoroti perlunya pembenahan kinerja dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) BP Tapera untuk mendukung percepatan realisasi.
Baca Juga: BP Tapera Dorong Kolaborasi Penyediaan Hunian Pekerja di Kawasan Industri
Dia juga mendorong BP Tapera agar terus berinovasi dan menghadirkan terobosan yang mampu menjawab berbagai tantangan penyaluran rumah subsidi.
Menurut Maruarar, dengan sisa waktu hingga akhir tahun, BP Tapera harus melakukan evaluasi dan pembenahan secara menyeluruh, terutama dalam meningkatkan kualitas SDM.
“Saya ingin jajaran BP Tapera mampu menghadirkan inovasi, menyelesaikan berbagai hambatan, dan bekerja lebih optimal agar target penyaluran rumah subsidi tahun 2026 dapat tercapai,” ujarnya dalam rapat evaluasi dan percepatan penyaluran rumah subsidi di Kantor BP Tapera, Jakarta, Senin (21/9/2026).
Menindaklanjuti arahan Menteri PKP, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menyampaikan bahwa pihaknya terus mengakselerasi berbagai langkah strategis, baik melalui penguatan koordinasi dengan pemangku kepentingan maupun perluasan segmen hunian yang dapat dimanfaatkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Baca Juga: BP Tapera Gencarkan Sosialisasi KPR FLPP, Buka Akses Rumah Subsidi bagi Masyarakat
Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah menindaklanjuti Keputusan Menteri PKP Nomor 1721/KPTS/M/2026 terkait rumah susun subsidi.
BP Tapera telah mengundang para pengembang rumah susun untuk mengunggah produk hunian mereka ke dalam aplikasi Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang), sehingga pilihan hunian subsidi dapat semakin beragam dan mendukung perluasan akses pembiayaan perumahan bagi MBR.
Menurutnya, BP Tapera menindaklanjuti arahan Menteri PKP melalui berbagai langkah percepatan, termasuk implementasi Kepmen PKP Nomor 1721 Tahun 2026.
Selain itu, BP Tapera juga telah mengundang para pengembang rumah susun untuk mengunggah produknya ke aplikasi SiKumbang.
“Kami pun menyiapkan percepatan realisasi melalui rencana akad massal pada Desember mendatang, yang tidak hanya mencakup rumah tapak subsidi, tetapi juga rumah susun subsidi,” jelas Heru.
Baca Juga: Kisah Rosmini, Pedagang Sembako yang Bangkit dari Musibah dan Punya Rumah Lewat KPR FLPP
Sebagai bagian dari strategi percepatan, BP Tapera menyiapkan sekitar 71.000 unit rumah subsidi untuk akad massal pada Desember 2026.
Kegiatan yang direncanakan berlangsung di Jawa Timur tersebut akan mencakup rumah tapak subsidi dan rumah susun subsidi, sebagai upaya memperluas pilihan hunian terjangkau bagi masyarakat sekaligus mendorong peningkatan realisasi FLPP hingga akhir tahun.
Melalui evaluasi berkala, peningkatan kualitas SDM, penguatan sinergi dengan pengembang dan perbankan penyalur, serta perluasan realisasi rumah tapak dan rumah susun subsidi, BP Tapera berkomitmen mendukung percepatan penyaluran FLPP.
Upaya ini diharapkan dapat mengoptimalkan capaian target tahun 2026 sekaligus memperluas akses kepemilikan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Simak Berita dan Artikel Menarik Lainnya di Google News
