Lompat ke konten utama

RealEstat.id

Jangan Cuma Bayar PBB, Pastikan Tanah Anda Punya Bukti Kepemilikan yang Sah

Meski tidak setara dengan sertifikat, bukan berarti dokumen PBB tidak memiliki kegunaan dalam pengurusan pertanahan.
pajak pbb tanah sertfikat realestat.id dok
Ilustrasi Foto: Realestat.id

RealEstat.id (Jakarta) – Masih banyak orang menganggap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) saja sudah cukup sebagai bukti kepemilikan tanah.

Perlu digarisbawahi bahwa PBB dan sertifikat tanah memiliki fungsi yang berbeda. Kendati rutin membayar PBB atas suatu bidang tanah, masyarakat tetap perlu memperhatikan kelengkapan bukti hak atas tanah tersebut.

Apalagi jika tanah itu belum memiliki sertifikat atau sertifikat yang dimiliki masih tercatat atas nama pemilik sebelumnya.

Sekretaris Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Sesditjen PHPT) Kementerian ATR/BPN, Heri Mulianto mengatakan, pembayaran PBB menunjukkan bahwa seseorang telah memenuhi kewajiban perpajakannya atas objek pajak tersebut.

“Namun, hal itu tidak serta-merta membuktikan bahwa yang bersangkutan merupakan pemegang hak atas tanah. Keduanya merupakan hal yang berbeda dan perlu dipahami masyarakat,” tuturnya.

Baca Juga: Punya Tanah Masih AJB, Segera Urus Jadi Sertifikat! Ini Alasannya

Harus Miliki Alat Bukti

Dalam administrasi pertanahan, kepemilikan hak atas tanah harus didukung dengan alat bukti yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sertifikat tanah merupakan dokumen yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang datanya sesuai dengan yang tertera di dalam surat ukur dan buku tanah.

Meski tidak setara dengan sertifikat, bukan berarti dokumen PBB tidak memiliki kegunaan dalam pengurusan pertanahan.

Dokumen perpajakan ini dapat menjadi salah satu dokumen pendukung dalam proses administrasi pertanahan tertentu. Namun yang perlu diingat, kedudukannya tidak dapat menggantikan alat bukti hak atas tanah.

“Karena itu, kami mengimbau masyarakat untuk tidak hanya memastikan kewajiban PBB terpenuhi, tetapi juga memperhatikan legalitas tanah yang dimiliki,” kata Heri Mulianto.

Baca Juga: Panduan Lengkap Mengurus Sertifikat Tanah yang Hilang, Simak Langkah-langkahnya

Dia mengimbau masyarakat untuk memastikan tanah telah terdaftar dan memiliki bukti hak yang sesuai. Dengan demikian, masyarakat memiliki kepastian hukum yang lebih baik atas tanahnya.

Bagi masyarakat yang belum memiliki sertifikat, pendaftaran tanah dapat dilakukan melalui Kantor Pertanahan sesuai lokasi tanah.

Masyarakat perlu memastikan dokumen dasar penguasaan atau perolehan tanah tersedia dan sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Dengan memahami perbedaan antara kewajiban pajak dan bukti hak atas tanah, masyarakat diharapkan tidak keliru dalam menafsirkan dokumen yang dimiliki.

Membayar PBB merupakan bentuk kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan, sementara memastikan legalitas tanah merupakan langkah penting untuk memperoleh kepastian hukum atas hak tanah.

Redaksi@realestat.id

Simak Berita dan Artikel Menarik Lainnya di Google News

Topik

Artikel Terkait