RealEstat.id (Jakarta) – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) terus memperluas sosialisasi Program KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) guna meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap akses pembiayaan rumah subsidi.
Sosialisasi dilakukan melalui berbagai kanal, baik secara langsung maupun daring, dengan menyasar masyarakat dari beragam latar belakang, mulai dari ASN, pegawai instansi pemerintah, pekerja swasta, komunitas, pelaku usaha, hingga masyarakat umum.
Informasi yang disampaikan mencakup persyaratan KPR Sejahtera FLPP, manfaat program, pilihan rumah subsidi, simulasi pembiayaan, hingga mekanisme pengajuan melalui bank penyalur.
Salah satu sosialisasi terbaru digelar di Pelataran Makam Bapak Proklamator RI Mohammad Hatta, Jakarta Selatan, Selasa (15/9/2026).
Baca Juga: BP Tapera dan Bank Jakarta Sosialisasi FLPP Kepada PJLP Petugas TPU Tanah Kusir
Kegiatan tersebut menyasar PJLP dan PPSU Petugas TPU Tanah Kusir dan merupakan tindak lanjut kunjungan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dalam rangkaian Hari Perumahan Nasional (Hapernas) 2026.
Sekitar 210 peserta mengikuti kegiatan tersebut. Mereka terdiri atas PJLP dan PPSU Kecamatan Kebayoran Lama, perawat makam, serta ASN Suku Dinas Pertamanan.
Sebanyak 20 calon debitur juga memperoleh kesempatan berdialog langsung dan mendiskusikan peluang memperoleh pembiayaan rumah subsidi.
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho mengatakan, Program KPR Sejahtera FLPP ditujukan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki rumah pertama dengan skema pembiayaan yang lebih terjangkau.
Program tersebut menawarkan sejumlah kemudahan, di antaranya suku bunga tetap, cicilan tetap, uang muka ringan, serta tenor pembiayaan hingga maksimal 40 tahun sesuai ketentuan.
Baca Juga: Kisah Rosmini, Pedagang Sembako yang Bangkit dari Musibah dan Punya Rumah Lewat KPR FLPP
Penerima manfaat juga dapat berasal dari masyarakat dengan penghasilan tetap maupun tidak tetap sepanjang memenuhi persyaratan yang berlaku.
“Semua orang bisa punya rumah. Karena itu, kami mengajak masyarakat yang sampai saat ini masih tinggal dengan cara mengontrak atau belum memiliki rumah untuk mulai mencari informasi dan menghitung kemampuan,” ujar Heru.
Menurutnya, masyarakat tidak perlu menunggu hingga memiliki penghasilan yang sangat besar untuk mulai mencari rumah. Informasi mengenai program dan kemampuan finansial menjadi langkah awal sebelum mengajukan KPR subsidi.
Perluas Sosialisasi hingga Berbagai Komunitas
Untuk memperluas akses informasi, BP Tapera sebelumnya telah menggelar sosialisasi di berbagai daerah dan instansi.
Kegiatan tersebut antara lain dilakukan secara daring bersama ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, pegawai Pengadilan Negeri Batam, ATR/BPN Batam, Universitas Islam Indonesia, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), serta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Tengah.
Baca Juga: BP Tapera Percepat Gagasan Tenor FLPP 40 Tahun untuk Rumah Tapak dan Rusun
BP Tapera juga membuka akses informasi melalui berbagai kegiatan publik. Sosialisasi dan open booth antara lain hadir dalam Muktamar NU ke-35, Danantara Housing Expo, kegiatan HIPPINDO, Indonesia Retail Summit & Expo (IRSE), serta kegiatan di Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB.
Selain itu, sosialisasi secara daring dilakukan bersama Gojek, pegawai Bank Mandiri, dan berbagai komunitas lainnya.
Beragam kegiatan tersebut menjadi sarana untuk mendekatkan informasi mengenai program perumahan kepada masyarakat.
Calon penerima manfaat juga dapat memperoleh penjelasan secara langsung mengenai persyaratan dan proses pengajuan KPR subsidi.
Heru mengatakan, akses informasi menjadi tahap penting sebelum masyarakat mengambil keputusan untuk membeli rumah.
Baca Juga: BP Tapera Siapkan Akad Massal 62.000 KPR Sejahtera FLPP di Batang, Presiden Prabowo Hadir
Masyarakat dapat mulai mencari rumah subsidi melalui SiKumbang (Sistem Informasi Kumpulan Pengembang) yang dapat diakses melalui situs resmi SiKumbang.
Platform tersebut memungkinkan masyarakat mencari pilihan rumah berdasarkan wilayah, termasuk provinsi dan kabupaten/kota.
Namun, BP Tapera mengingatkan masyarakat agar tidak hanya mengandalkan informasi secara daring. Calon pembeli disarankan mengunjungi langsung lokasi perumahan untuk melihat kondisi rumah sekaligus memastikan ketersediaan air, listrik, akses transportasi, dan lingkungan sekitar.
Selain SiKumbang, masyarakat juga dapat memanfaatkan aplikasi Tapera Mobile untuk memperoleh informasi mengenai rumah subsidi, melakukan simulasi pembiayaan, hingga mendapatkan informasi terkait proses pengajuan KPR FLPP.
“Kami juga mengajak masyarakat untuk mengunduh Tapera Mobile. Dengan aplikasi ini, masyarakat dapat lebih mudah mencari informasi rumah subsidi, melakukan simulasi, dan mendapatkan informasi mengenai proses pengajuan KPR FLPP,” kata Heru.
Baca Juga: Resmikan Kantor Baru, BP Tapera Perkuat Layanan dan Percepat Penyaluran FLPP
Hingga 15 September 2026, realisasi penyaluran KPR Sejahtera FLPP secara nasional telah mencapai 148.712 unit rumah dengan nilai pembiayaan Rp18,50 triliun.
Capaian tersebut menjadi bagian dari target penyaluran FLPP pada 2026 sebanyak 350.000 unit rumah.
Program FLPP tidak hanya memberikan pilihan rumah tapak, tetapi juga mencakup alternatif rumah susun (rusun).
Skema ini dinilai relevan bagi masyarakat yang bekerja di kawasan perkotaan, termasuk Jakarta, yang menghadapi keterbatasan lahan dan tingginya harga hunian.
Rusun Jadi Alternatif Hunian Pekerja Perkotaan
Kebutuhan terhadap hunian yang terjangkau dan berada relatif dekat dengan lokasi pekerjaan menjadi salah satu tantangan masyarakat perkotaan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Statistik Perumahan 2026, persentase backlog kepemilikan rumah atau backlog 1 di DKI Jakarta mencapai 39,36% pada 2026. Secara nasional, backlog 1 tercatat sekitar 9,29 juta rumah tangga atau 12,39%.
Baca Juga: Mitra Driver Gojek Kini Bisa Akses KPR Subsidi FLPP dengan DP 0%, Apa Syaratnya?
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan hunian di Jakarta tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan rumah, tetapi juga kemampuan masyarakat untuk memperoleh tempat tinggal yang terjangkau dan berada dalam jangkauan pusat kegiatan ekonomi.
Dalam konteks tersebut, rumah susun menjadi salah satu alternatif untuk memenuhi kebutuhan hunian masyarakat yang bekerja di perkotaan.
Pemerintah juga terus mendorong pengembangan rumah susun subsidi sebagai bagian dari upaya memperluas akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.
Berdasarkan ketentuan harga rumah susun dalam Kepmen PKP No. 1721/KPTS/M/2026 tanggal 6 Agustus 2026, harga rumah susun di wilayah Jakarta berada pada kisaran sekitar Rp13 juta hingga Rp14,5 juta per meter persegi.
Dengan asumsi luas unit 45 meter persegi, harga rumah susun berada di kisaran Rp585 juta hingga Rp652,5 juta.
Sebagai ilustrasi, unit rusun seluas 45 meter persegi dengan harga Rp14 juta per meter persegi memiliki nilai sekitar Rp630 juta.
Dengan asumsi uang muka 1%, bunga tetap 6% per tahun, dan tenor 40 tahun, estimasi cicilannya sekitar Rp3,43 juta per bulan.
Sementara itu, unit dengan luas yang sama dan harga Rp14,5 juta per meter persegi memiliki nilai sekitar Rp652,5 juta. Dengan asumsi pembiayaan yang sama, estimasi cicilan berada di kisaran Rp3,55 juta per bulan.
Simulasi tersebut hanya memberikan gambaran mengenai kisaran harga dan cicilan. Besaran uang muka serta angsuran final tetap mengikuti ketentuan program dan hasil perhitungan bank penyalur.
Dengan semakin luasnya sosialisasi, BP Tapera mendorong masyarakat yang belum memiliki rumah untuk mulai mengenali pilihan hunian, menghitung kemampuan finansial, serta memahami persyaratan sebelum mengajukan KPR Sejahtera FLPP.
Langkah tersebut diharapkan dapat membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk memiliki rumah pertama, termasuk melalui pilihan rumah susun di kawasan perkotaan.
Simak Berita dan Artikel Menarik Lainnya di Google News
