Tips Aman Membebaskan Lahan dari Pakar Hukum Properti

Tak hanya pengembang kecil atau besar, pemerintah sendiri kerap kesulitan membebaskan lahan untuk proyek-proyek publik.

Foto: Dok. Pixabay.com
Foto: Dok. Pixabay.com

RealEstat.id (Jakarta) – Membebaskan lahan terkadang menjadi kendala dalam pembangunan sebuah proyek properti, terutama proyek yang memerlukan lahan yang luas. Tak hanya pengembang kecil atau besar, pemerintah sendiri kerap kesulitan membebaskan lahan untuk proyek-proyek publik, sehingga diperlukan tips dan trik khusus.

Terkait pembebasan tanah, beberapa masalah yang kerap dihadapi antara lain kenaikan harga tanah. Lonjakan harga lahan bisa disebabkan oleh informasi rencana pembangunan proyek properti yang bocor. Hal ini membuat penduduk setempat memasang harga tinggi untuk tanah atau rumah miliknya.

Baca Juga: Sertifikat Tanah Elektronik, Amankah?

Kenaikan harga tanah juga bisa terjadi karena tanah sudah dikuasai oleh para spekulan. Mereka umumnya memiliki posisi tawar lebih tinggi dan tidak akan menjual tanah hingga mencapai harga tertentu.

Dalam bukunya yang bertajuk “Aplikasi Hukum dalam Bisnis Properti”, praktisi hukum properti, Erwin Kallo memberi tips: agar upaya membebaskan lahan tidak membuat pusing, terkadang pengembang mesti menyerahkan proses pembebasan tanah kepada pihak ketiga yang biasa disebut arranger.

Baca Juga: 5 Tips Investasi Tanah yang Aman dan Menguntungkan

Melalui arranger, harga lahan dapat diprediksi sebelumnya, karena harga tanah rata-rata telah disepakati sebelumnya. Akan tetapi harus diperhatikan beberapa hal penting dalam perjanjian kerjasama dengan arranger:

1. Arranger harus membebaskan lahan dengan posisi dan lokasi tertentu yang strategis secara blok—tidak terpencar-pencar atau bolong. Alasannya, jika si arranger tidak dapat menyelesaikan pembebasan seluruh lahan, maka tanah yang telah berhasil dibebaskan bisa disertifikatkan.

2. Pembayaran dilaksanakan sesuai jumlah pembebasan dengan nilai retensi tertentu.

Baca Juga: Tiga Cara Memberantas Aksi Kejahatan Mafia Tanah

3. Pembayaran dilaksanakan kepada arranger setelah dilakukan legal audit terhadap dokumen pembebasan oleh konsultan hukum ahli untuk memastikan keabsahan obyek tanah, subyek pemegang hak dan atas hak, guna mencegah permasalahan hukum di kemudian hari.

4. Arranger wajib bertanggungjawab atas kebenaran dokumen pembebasan. Untuk itu dia wajib memberikan masa jaminan hingga beberapa bulan ke depan setelah terbitnya sertifikat atas nama pengembang. Adapun bentuk jaminan arranger tergantung kesepakatan.

Demikian beberapa tips membebaskan lahan dari ahlinya.

Redaksi@realestat.id

Berita Terkait

Efek cermin yang "memperluas" ruangan. (Foto: Pixabay.com)
Efek cermin yang "memperluas" ruangan. (Foto: Pixabay.com)
Vacuum cleaner (Foto: Pixabay.com)
Vacuum cleaner (Foto: Pixabay.com)
Juneidi D. Kamil, Pakar Hukum Properti (Foto: RealEstat.id)
Juneidi D. Kamil, Pakar Hukum Properti (Foto: RealEstat.id)
Ciptakan Ruang Multifungsi di Rumah 
Bersama Dulux EasyClean Anti-Viral. (Foto: dok. AkzoNobel)
Ciptakan Ruang Multifungsi di Rumah Bersama Dulux EasyClean Anti-Viral. (Foto: dok. AkzoNobel)