RealEstat.id (Jakarta) – Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) mencatat, hingga akhir April 2023 capaian pembangunan rumah yang termasuk dalam Program Sejuta Rumah (PSR) mencapai angka 298.203 unit.
Angka capaian Program Sejuta Rumah tersebut diperkirakan akan terus meningkat, seiring dengan semakin stabilnya perekonomian Tanah Air pasca pandemi yang melanda Indonesia beberapa waktu lalu.
“Progres Program Sejuta Rumah (PSR) per 30 April 2023 sebanyak 298.203 unit,” ujar Direktur Rumah Umum dan Komersial (RUK) Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Fitrah Nur di Jakarta, Senin (15/5/2023).
Baca Juga: Inilah 8 Isu Strategis Bidang Perumahan Tahun 2023 Menurut Kementerian PUPR
Menurut Fitrah Nur, capaian PSR tersebut atau 84% terdiri dari 252.875 unit rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan sisanya 16 persen sebanyak 45.328 unit non MBR. Capaian tersebut meningkat karena di bulan Maret capaian PSR tercatat hanya 183.331 unit.
Berdasarkan data yang dihimpun Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, jumlah capaian rumah MBR berasal dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR dengan total 104.286 unit.
Angka tersebut berasal dari kegiatan pembangunan Ditjen Perumahan 57.549 unit dan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur (DJPI) dengan penyaluran dana pembiayaan perumahan untuk masyarakat melalui KPR FLPP dan BP Tapera sebanyak 46.737 unit.
Baca Juga: Ini Sejumlah Benefit Bagi Pengembang yang Bangun 'Rumah Tapera', Tapi Ada Syaratnya!
Selanjutnya adalah pembangunan rumah yang dilaksanakan Kementerian/ Lembaga lainnya sebanyak 4.286 unit, pemerintah daerah 2.127 unit, pengembang non FLPP 133.716 unit, CSR perumahan 153 unit dan pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat sebanyak 8.307 unit.
Sedangkan untuk rumah non MBR dibangun oleh pengembang 16.246 unit dan masyarakat 29.082 unit.
“Kami akan terus berkoordinasi dengan mitra kerja dan pemangku kepentingan bidang perumahan di seluruh Indonesia guna mendorong pembangunan PSR. Kami juga memiliki Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) dan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan yang ada di setiap provinsi di Indonesia supaya pendataan PSR bisa berjalan dengan baik dan terkoordinir dengan baik,” pungkas Fitrah, berharap.
Simak Berita dan Artikel Menarik Lainnya di Google News
