Miris, Jakarta Masih Minim Gedung Perkantoran Ramah Lingkungan

Hanya ada 15 gedung perkantoran ramah lingkungan bersertifikat hijau atau 13% dari total ruang perkantoran di CBD Jakarta.

Perkantoran di CBD Jakarta. (Foto: Realestat.id)
Perkantoran di CBD Jakarta. (Foto: Realestat.id)

RealEstat.id (Jakarta) - Konsultan properti Knight Frank Indonesia mencatat, saat ini hanya ada 18 gedung perkantoran ramah lingkungan yang mengantongi sertifikat hijau di Jakarta, baik di dalam maupun di luar wilayah Central Business District (CBD).

Khusus di kawasan CBD Jakarta, hanya terdapat 15 gedung perkantoran ramah lingkungan bersertifikat hijau dengan total luas mencapai 893.554 meter persegi, atau hanya 13% dari total ruang perkantoran di CBD Jakarta.

Baca Juga: Properti Jabodetabek: Perkantoran Menggeliat, Apartemen Urung Bangkit

Menurut riset Knight Frank Indonesia, pada 2021 rerata harga sewa per meter persegi per bulan ruang perkantoran yang memenuhi kriteria Environmental, Social, and Governance (ESG) di CBD Jakarta mencapai Rp304.461 atau lebih tinggi dibandingkan dengan ruang perkantoran non-ESG (Rp 240.106).

Rerata biaya pemeliharaan untuk ruang perkantoran dengan kriteria ESG juga tercatat lebih tinggi 25% dibandingkan dengan ruang perkantoran non-ESG. Konsekuensinya, tingkat hunian ruang perkantoran dengan kriteria ESG tercatat 70,6%, sedikit lebih rendah dari gedung kantor non-ESG.

Baca Juga: Ini Dia, Tiga Tren Fit-Out Ruang Kantor di Tahun 2022

Syarifah Syaukat, Senior Research Advisor Knight Frank Indonesia mengatakan, permintaan untuk ruang perkantoran dengan kriteria ESG, saat ini masih sangat terbatas di Jakarta. Kalau pun ada, permintaan didominsi oleh perusahaan-perusahaan multinasional (MNC).

"Kendati demikian, permintaan tersebut cenderung tumbuh dengan stabil. Kepedulian para MNC untuk memiliki portofolio aset hijau yang berkelanjutan membuktikan komitmen mengimplementasikan rencana mitigasi dampak perubahan iklim untuk mencapai net zero carbon pada tahun 2030,” kata Syarifah Syaukat.

Baca Juga: Hybrid Working Mengubah Fit-Out Ruang Kantor, Seperti Apa?

Meskipun gedung ramah lingkungan cenderung memiliki biaya sewa dan perawatan yang lebih mahal dari gedung perkantoran pada umumnya, gedung ramah lingkungan bernilai lebih tinggi sekitar 10% dari yang non-ESG. Selain itu, operasional gedung berbasis ESG umumnya mampu menghemat 30-40% penggunaan energi dan 20-30% penggunaan air.

“Saat ini, occupier yang mencari ruang kantor ESG di Jakarta masih relatif segmented walaupun permintaan terus tumbuh setiap tahunnya. Sementara itu di ranah regional dan global, keberadaan gedung kantor berbasis ESG menjadi salah satu prioritas dari investor maupun occupier,” tutur Rina Martianti, Associate Director Occupier Strategic & Solutions Knight Frank Indonesia menambahkan.

Redaksi@realestat.id

Berita Terkait

Dari kiri ke kanan: Hari Ganie, Sekretaris Jenderal DPP REI; Praka Mulia Agung, Group Head Consumer Financing Bank Syariah Indonesia; Ari Indyastomo, Assistant Vice President Consumer Lending PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk; Mochamad Yut Penta, Subsidized Mortgage Lending Division Head PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk; dan Aldo Daniel, Managing Director Synthesis Huis dalam talkshow Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera) yang mengangkat tema “Tren dan Strategi Penyaluran KPR di Tengah Ancaman Kenaikan Suku Bunga”, Rabu (30/11/2022) di Synthesis Huis, Cijantung, Jakarta Timur. (Foto: realestat.id)
Dari kiri ke kanan: Hari Ganie, Sekretaris Jenderal DPP REI; Praka Mulia Agung, Group Head Consumer Financing Bank Syariah Indonesia; Ari Indyastomo, Assistant Vice President Consumer Lending PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk; Mochamad Yut Penta, Subsidized Mortgage Lending Division Head PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk; dan Aldo Daniel, Managing Director Synthesis Huis dalam talkshow Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera) yang mengangkat tema “Tren dan Strategi Penyaluran KPR di Tengah Ancaman Kenaikan Suku Bunga”, Rabu (30/11/2022) di Synthesis Huis, Cijantung, Jakarta Timur. (Foto: realestat.id)
Tol Depok - Antasari (Foto: Kementerian PUPR)
Tol Depok - Antasari (Foto: Kementerian PUPR)
Dari kiri ke kanan: Herry Trisaputra Zuna, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR; Haru Koesmahargyo, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk; dan Adi Setianto, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) di acara Focus Group Discussion bertema "Optimisme Pembiayaan Perumahan Rakyat di Tengah Resesi Global", Kamis (24/11/2022).
Dari kiri ke kanan: Herry Trisaputra Zuna, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR; Haru Koesmahargyo, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk; dan Adi Setianto, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) di acara Focus Group Discussion bertema "Optimisme Pembiayaan Perumahan Rakyat di Tengah Resesi Global", Kamis (24/11/2022).
Data center (Foto: Pixabay.com)
Data center (Foto: Pixabay.com)