Menteri ATR/Kepala BPN Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional di Ajang WWF 2024

Badan Air Nasional harus mampu memperkuat upaya koordinasi dan kolaborasi lintas sektoral untuk mencapai tujuan: air untuk kesejahteraan bersama.

Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono mengusulkan pembentukan Badan Air Nasional di ajang WWF 2024, Nusa Dua, Bali, Rabu, 22/5/2024 (Foto: dok. ATR/BPN)
Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono mengusulkan pembentukan Badan Air Nasional di ajang WWF 2024, Nusa Dua, Bali, Rabu, 22/5/2024 (Foto: dok. ATR/BPN)

RealEstat.id (Nusa Dua) – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengusulkan pembentukan Badan Air Nasional.

Hal ini diungkapkannya saat menjadi pembicara dalam Forum Internasional Pemerintahan Lokal dan Regional di rangkaian World Water Forum (WWF) 2024 hari ketiga di Nusa Dua, Bali, Rabu (22/5/2024).

Selain Menteri ATR/Kepala BPN, hadir pula pada kesempatan ini Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, serta beberapa wali kota dari berbagai belahan dunia untuk berbagi pengalaman mereka.

Baca Juga: Menteri ATR/BPN: Ini Kunci Sukses Pendaftaran 112 Juta Bidang Tanah di Indonesia

Menurut AHY, dalam upaya menerapkan tiga prinsip, yaitu kesejahteraan, akses berkeadilan, dan keberlanjutan, pemerintah pusat sebaiknya membuat badan dengan kewenangan dan kapasitas untuk mengintegrasikan dan menyinkronkan semua kebijakan, strategi, dan program terkait manajemen air.

Lebih lanjut Agus Harimurti Yudhoyono menuturkan, Indonesia juga dapat belajar dari pengalaman negara lain yang telah memiliki lembaga serupa.

“Kita dapat belajar hal-hal baik yang sudah dikerjakan oleh negara-negara lain yang sudah memiliki lembaga serupa, seperti Kanada mulai tahun 2023, Saudi Arabia, maupun Afrika Selatan pada awal tahun ini,” katanya.

Badan Air Nasional, imbuh AHY, ditujukan untuk mengatasi ancaman genting terjadinya krisis air. Badan ini harus tangkas dan adaptif untuk menangani luasnya isu-isu terkait manajemen air, terutama untuk mencegah dan memitigasi terjadinya krisis air.

Baca Juga: Pelataran: Cara Urus Administrasi Pertanahan Buat yang Sibuk, Tanpa Perantara

"Selain itu, Badan Air Nasional juga harus mampu mengatasi problem utama birokrasi, yaitu ego sektoral dan benturan kepentingan antar pemangku kepentingan," lanjut AHY.

Lebih lanjut dia menegaskan, pada saat yang sama, dengan kepemimpinan yang efektif, badan ini harus mampu memperkuat upaya koordinasi dan kolaborasi lintas sektoral untuk mencapai tujuan: air untuk kesejahteraan bersama.

Terkait usulan Badan Air Nasional, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengapresiasi usulan Menteri ATR/Kepala BPN. Namun, dia tetap menggarisbawahi bahwa pengambilan keputusan bukan pada level menteri.

Redaksi@realestat.id

Simak Berita dan Artikel Menarik Lainnya di Google News

Berita Terkait

Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika mengimbau masyarakat yang memiliki kendala dalam pencairan dana Taperum PNS agar melaporkan ke Ombudsman RI, baik melalui kantor pusat di Jakarta maupun kantor perwakilan di tingkat provinsi. (Foto: Dok. BP Tapera)
Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika mengimbau masyarakat yang memiliki kendala dalam pencairan dana Taperum PNS agar melaporkan ke Ombudsman RI, baik melalui kantor pusat di Jakarta maupun kantor perwakilan di tingkat provinsi. (Foto: Dok. BP Tapera)
Program Back to School yang diadakan oleh IKEA Indonesia bertujuan untuk memberikan tips dan inspirasi kepada para orangtua dalam mengembalikan semangat anak bersekolah melalui perubahan kecil yang dapat diterapkan di rumah. (Sumber: IKEA Indonesia)
Program Back to School yang diadakan oleh IKEA Indonesia bertujuan untuk memberikan tips dan inspirasi kepada para orangtua dalam mengembalikan semangat anak bersekolah melalui perubahan kecil yang dapat diterapkan di rumah. (Sumber: IKEA Indonesia)
Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono saat meninjau Program Pelataran di Kabupaten Bandung, Ahad, 9 Juni 2024. (Foto: Dok. ATR/BPN)
Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono saat meninjau Program Pelataran di Kabupaten Bandung, Ahad, 9 Juni 2024. (Foto: Dok. ATR/BPN)