Anggarkan Rp22 Miliar, Kementerian PUPR Salurkan Program BSPS di Bengkulu

Untuk merenovasi 1.100 unit rumah di Provinsi Bengkulu, anggaran yang disalurkan dalam Program BSPS ini mencapai Rp22 miliar.

Program BSPS (Bedah Rumah) di Bengkulu. (Foto: Dok. Kementerian PUPR)
Program BSPS (Bedah Rumah) di Bengkulu. (Foto: Dok. Kementerian PUPR)

RealEstat.id (Bengkulu) – Melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) akan merehabilitasi dan meningkatkan kualitas 1.100 rumah tidak layak huni (RTLH) di Provinsi Bengkulu sehingga layak huni.

Program yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perumahan tersebut merupakan salah satu program pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk Penanganan Kemiskinan Esktrem (PKE) di Indonesia.

“Kami ingin masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) juga bisa memiliki dan tinggal di hunian yang layak huni melalui penyaluran Program BSPS ini. Program ini dilaksanakan Kementerian PUPR di seluruh wilayah Indonesia,” ujar Direktur Jenderal Perumahan, Iwan Suprijanto di Jakarta, Selasa (23/4/2024).

Baca Juga: Bantu 1.000 Rumah, Kementerian PUPR Gelar Program BSPS di Bengkulu

Menurut Iwan Suprijanto, Kementerian PUPR juga terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur sesuai arahan Presiden Joko Widodo melalui Inpres Nomor 4 Tahun 2022.

Adanya program infrastruktur serta perumahan diharapkan juga mampu mengurangi jumlah RTLH di daerah.

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Sumatera IV, Tambat Yulis melalui Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Bengkulu, Elias Wijaya Panggabean mengatakan, salah satu lokasi penyaluran BSPS berada di Provinsi Bengkulu.

Baca Juga: 147 Unit Rumah di Kota Jayapura Direnovasi Lewat Program BSPS

Tak tanggung-tanggung, sebanyak 1.100 RTLH tahun 2024 ini akan dibedah, di mana masyarakat juga dilibatkan secara aktif bergotong royong dan bersawadaya sesuai kemampuan yang dimiliki.

Melalui program ini, imbuhnya, BP2P Sumatera IV ingin membantu Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk mengatasi RTLH dengan mengacu pada syarat konstruksi bangunan yang baik.

"Kami juga akan menerjunkan Tenaga Fasilitator Lapangan untuk mendampingi masyarakat dalam proses pembangunan rumahnya,” tandasnya.

Baca Juga: Petani di Bulukumba Dapat Program BSPS, Rumah Kini Layak Huni

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rumah Swadaya dan Rumah Umum Komersial Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Bengkulu BP2P Sumatera IV, Wahyono mengatakan, pada kegiatan ini, imbuhnya, jumlah anggaran APBN yang disalurkan dalam Program BSPS di Provinsi Bengkulu sebesar Rp22 miliar.

Dengan demikian, setoiap masyarakat yang rumahnya direhab akan mendapatkan bantuan dana BSPS sebesar Rp20 juta terdiri Rp17,5 juta untuk pembelian bahan material bangunan dan Rp2,5 juta untuk upah tukang.

“Program BSPS tahun 2024 ini di Provinsi Bengkulu sebanyak 1.100 unit rumah yang tersebar di sejumlah kabupaten/kota yang telah mengajukan usulan program BSPS ke Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan,” terangnya.

Redaksi@realestat.id

Simak Berita dan Artikel Menarik Lainnya di Google News

Berita Terkait

Dari kiri ke kanan: Panangian Simanungkalit, Pengamat Properti; Haryo Bekti Martoyoedo, Direktur Pembiayaan Perumahan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR; Hirwandi Gafar, Direktur Consumer PT Bank Tabungan Negara, Tbk; Sid Herdi Kusuma, Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera); dan Martin Daniel Siranayamual, Chief of Economist PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) dalam diskusi “Demi Rakyat, Wujudkan Gagasan Dana Abadi Perumahan” yang digelar Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera) di Jakarta, Jumat, 21 Juni 2024. (Foto: Realestat.id)
Dari kiri ke kanan: Panangian Simanungkalit, Pengamat Properti; Haryo Bekti Martoyoedo, Direktur Pembiayaan Perumahan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR; Hirwandi Gafar, Direktur Consumer PT Bank Tabungan Negara, Tbk; Sid Herdi Kusuma, Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera); dan Martin Daniel Siranayamual, Chief of Economist PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) dalam diskusi “Demi Rakyat, Wujudkan Gagasan Dana Abadi Perumahan” yang digelar Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera) di Jakarta, Jumat, 21 Juni 2024. (Foto: Realestat.id)
Hunian Tetap (Huntap) Tondo 2 di Palu, Sulawesi Tengah (Foto: Dok. Kementerian PUPR)
Hunian Tetap (Huntap) Tondo 2 di Palu, Sulawesi Tengah (Foto: Dok. Kementerian PUPR)
Rusun Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara di Manado (Foto: dok. Kementerian PUPR)
Rusun Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara di Manado (Foto: dok. Kementerian PUPR)