RealEstat.id (Jakarta) – Penyadapan menjadi instrumen penting penegakan hukum, tetapi sekaligus membuka ruang bagi negara untuk memasuki komunikasi privat warga.
Tanpa batas dan pengawasan yang jelas, kewenangan ini berisiko menjadi ancaman terhadap hak privasi.
Putusan MK Nomor 5/PUU-VIII/2010 telah menegaskan bahwa tata cara penyadapan harus diatur dengan undang-undang.
Enam belas tahun berlalu, Indonesia masih menunggu hadirnya UU Penyadapan yang komprehensif. Persoalannya bukan sekadar kewenangan menyadap, melainkan bagaimana membatasi kekuasaan negara.
Baca Juga: Penyadapan dan Ancaman Terhadap Hak Privasi: Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara?
Menunggu Kepastian Hukum
Pengaturan penyadapan tersebar dalam undang-undang sektoral. Perbedaan prosedur dan pengawasan berpotensi melahirkan standar yang tidak seragam.
Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 melindungi diri pribadi, keluarga, kehormatan, dan martabat. Pasal 17 ICCPR melarang campur tangan sewenang-wenang terhadap kehidupan pribadi dan komunikasi.
Sementara, Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 memungkinkan pembatasan hak melalui undang-undang untuk tujuan sah dalam masyarakat demokratis. Penegakan hukum tidak membenarkan penyadapan tanpa batas.
Dalam Putusan Nomor 5/PUU-VIII/2010, MK menyatakan Pasal 31 ayat (4) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Tata cara intersepsi harus diatur dengan undang-undang.
Baca Juga: Kepercayaan Saja Tak Cukup, Ini Pentingnya Kepastian Hukum bagi Bank dan Nasabah
UU Nomor 19 Tahun 2016 menegaskan tata cara intersepsi diatur melalui undang-undang. Namun, amanat itu belum melahirkan aturan khusus. Kewenangan penyadapan masih tersebar dalam regulasi intelijen, korupsi, dan terorisme.
Kebutuhan tersebut ditegaskan kembali dalam UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP yang berlaku sejak 2 Januari 2026. Pasal 136 ayat (1) mengatur penyadapan untuk kepentingan penyidikan, sedangkan ayat (2) mengamanatkan pengaturan melalui undang-undang tentang penyadapan.
Urgensi ini menguat setelah dugaan penyadapan ilegal terhadap sejumlah tokoh, termasuk Presiden, menjadi perhatian publik pada November 2026.
DPR mendorong penanganan profesional dan transparan serta menyatakan RUU Penyadapan masih disusun. Perkara ini mengingatkan bahwa penyadapan harus tunduk pada hukum.
Baca Juga: Hindari Sengketa, Developer Wajib Amankan Nama Proyek Properti Sebelum Dipasarkan
Menguji Instrumen Penyadapan
Robert Alexy, filsuf hukum asal Jerman, mengembangkan teori hak konstitusional yang menempatkan prinsip proporsionalitas sebagai instrumen pengujian pembatasan hak fundamental.
Kewenangan formal tidak serta-merta membenarkan setiap penyadapan. Prinsip Proporsionalitas Alexy menguji pembatasan hak melalui tiga tahap.
Pertama, kesesuaian (suitability). Penyadapan harus relevan dan efektif untuk mencapai tujuan penegakan hukum yang sah.
Kedua, kebutuhan (necessity). Penyadapan hanya dilakukan jika tidak ada cara lain yang sama efektif tetapi lebih ringan bagi privasi.
Baca Juga: Restrukturisasi Utang Bagi Debitur Bank: Jangan Tunggu Masalah Jadi Sengketa
Ketiga, keseimbangan (balancing). Manfaat penegakan hukum harus sebanding dengan dampak terhadap individu, termasuk terbukanya komunikasi pihak ketiga dan penyalahgunaan rekaman.
Semakin dalam campur tangan terhadap privasi, semakin kuat alasan hukumnya.
Mendesaknya Lahirnya UU Penyadapan
UU khusus harus menentukan lembaga berwenang, tindak pidana yang dapat menjadi dasar penyadapan, dan prosedur izin. Persetujuan pengadilan atau pengawasan yudisial independen harus menjadi prinsip utama.
Pengecualian darurat harus dibatasi ketat dan segera dimintakan pengesahan. Perpanjangan wajib dinilai ulang. UU juga harus mengatur batas waktu, sasaran, perlindungan pihak ketiga, serta pengelolaan hasil sadapan.
Harus tersedia mekanisme pengaduan dan pemulihan bagi pihak yang dirugikan. UU Penyadapan bukan sekadar memperluas alat penegakan hukum, tetapi juga mengendalikan kekuasaan negara.
Baca Juga: Menyelesaikan Pembagian Harta Bersama (Gono-Gini): Tuntas dan Tak Berlarut-larut
Penutup
Enam belas tahun sejak perkara itu bergulir, kepastian hukum penyadapan masih menunggu legislasi. KUHAP baru menegaskan kebutuhan undang-undang tersendiri. Pembentuk undang-undang harus segera menindaklanjutinya.
Melalui Teori Hak Konstitusional melalui Prinsip Proporsionalitas Robert Alexy, penyadapan hanya dapat dibenarkan jika memenuhi kesesuaian, kebutuhan dan keseimbangan.
Ukuran negara hukum bukan seberapa luas negara mengawasi warganya, melainkan seberapa disiplin negara menggunakan kewenangannya dengan tetap menghormati hak fundamental manusia.
Artikel ini ditulis oleh: Dzaky Wananda Mumtaz Kamil, SH, MH, CLA, CRA
Penulis adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang menjadi Managing Partner Vox Lawyer. Korespondensi dapat dilakukan melalui email: info.voxlawyers@gmail.com
Simak Berita dan Artikel Menarik Lainnya di Google News
