RealEstat.id (Jakarta) – Upaya mengejar target penyaluran pembiayaan rumah subsidi tahun 2026 memasuki fase penting. Hingga akhir September, realisasi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) masih berada di bawah separuh target tahunan.
Untuk itu, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menyiapkan sejumlah strategi untuk mempercepat penyaluran, mulai dari memperkuat pasokan rumah, mendorong permintaan, hingga mempercepat proses pembiayaan.
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho mengatakan, hingga 25 September 2026, penyaluran FLPP telah mencapai 158.010 unit senilai Rp19,66 triliun atau sekitar 45,15% dari target 350.000 unit.
“Untuk mengejar target tersebut, penyaluran perlu ditingkatkan hingga sekitar 65.000 unit per bulan pada Oktober-Desember 2026,” katanya.
Menurut Heru, tantangan pencapaian target FLPP berasal dari dua sisi, yakni pasokan (supply) hunian dan permintaan (demand) masyarakat.
Baca Juga: BP Tapera Siapkan Akad Massal 71.000 Unit Rumah Subsidi, Percepat Realisasi Target FLPP 2026
Dari sisi pasokan, kenaikan biaya pembangunan rumah menjadi salah satu tantangan utama. Kondisi tersebut dipengaruhi peningkatan sejumlah komponen biaya, termasuk penyesuaian inflasi dan kenaikan harga lahan.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Bangunan Tempat Tinggal mencapai 10,03% secara tahunan (year on year/yoy) pada Agustus 2026. Sementara itu, inflasi kelompok konstruksi tercatat sebesar 9,52% yoy.
Pada saat yang sama, batas harga rumah subsidi tapak praktis belum mengalami penyesuaian sejak ketentuan harga yang ditetapkan pada 2024 dan masih berlaku pada 2026.
Kondisi tersebut dapat memberikan tekanan terhadap margin pengembang dan berpengaruh terhadap kecepatan penyediaan rumah subsidi.
Dari sisi permintaan juga terdapat kendala seperti masih banyaknya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang mengajukan KPR terjerat pada pinjaman konsumtif, sehingga terkendala pada SLIK OJK.
Baca Juga: BP Tapera Dorong Kolaborasi Penyediaan Hunian Pekerja di Kawasan Industri
Preferensi lokasi rumah yang dinilai jauh dari keterjangkauan akses pusat aktifitas, juga membuat masyarakat pada akhirnya mempertimbangkan kembali untuk mengajukan KPR.
Selain hambatan dari sisi konsumen pada proses verifikasi kredit, SLIK, dan kelayakan debitur, terdapat juga kedala pada sisi penyediaan rumah seperti aspek perizinan, pemanfaatan tata ruang, sertifikasi lahan, penerbitan PBG, serta penyediaan infrastruktur dasar dan utilitas yang menjadi kewenangan berbagai instansi lain.
Walaupun demikian, BP Tapera telah melakukan berbagai upaya dalam rangka mengejar target FLPP 2026, antara lain optimalisasi sinergi dengan berbagai segementasi seperti Kementerian/Lembaga, Komunitas dan kampus, BUMN/BUMD, Perusahaan Swasta, Kawasan Industri, dan Pekerja sektor Informal dalam rangka penyebarluasan informasi program KPR Sejahtera FLPP.
Terdapat potensi realisasi FLPP sebanyak 49.830 calon debitur yang saat ini masih dalam proses subsidi checking, analisa kredit, SP3K, proses trilogi hingga akad kredit.
Lebih lanjut Heru menyampaikan BP Tapera secara intensif melakukan koordinasi bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/BPN untuk menyelesaikan perizinan di daerah agar semakin mudah.
Baca Juga: BP Tapera Gencarkan Sosialisasi KPR FLPP, Buka Akses Rumah Subsidi bagi Masyarakat
Terkait hambatan pada sisi konsumen, BP Tapera juga aktif dalam mendukung implementasi kebijakan relaksasi SLIK OJK untuk outstanding kredit di bawah 1 juta tidak menghalangi pengajuan KPR Subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
BP Tapera juga terus menindaklanjuti Keputusan Menteri PKP Nomor 1721/KPTS/M/2026 terkait rumah susun subsidi, dengan sosialisasi untuk mengundang para pengembang rumah susun untuk mengunggah produk hunian mereka ke dalam aplikasi Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang), sehingga pilihan hunian subsidi dapat semakin beragam dan mendukung perluasan akses pembiayaan perumahan bagi MBR.
Heru Pudyo Nugroho mengatakan, BP Tapera menindaklanjuti arahan Menteri PKP melalui berbagai langkah percepatan, termasuk implementasi Kepmen PKP Nomor 1721 Tahun 2026 tentang Rusun Subsidi dengan tenor hingga 40 tahun.
BP Tapera telah mengundang para pengembang rumah susun untuk mengunggah produknya ke aplikasi SiKumbang.
“Kami juga menyiapkan percepatan realisasi melalui rencana akad massal pada Desember mendatang, yang tidak hanya mencakup rumah tapak subsidi, tetapi juga rumah susun subsidi,” jelasnya.
Baca Juga: BP Tapera dan Bank Jakarta Sosialisasi FLPP Kepada PJLP Petugas TPU Tanah Kusir
Disampaikannya juga oleh Heru, BP Tapera saat ini juga berpartisipasi secara aktif pada insiatif kebijakan baru untuk dapat mendorong realisasi FLPP melalui kebijakan rumah recycle, atau alih kepemilikan rumah subsidi.
Sebagai bagian dari strategi percepatan, BP Tapera juga tengah mempersiapkan akad massal sekitar 71.000 unit rumah subsidi pada Desember 2026 mendatang.
Kegiatan ini yang direncanakan berlangsung di Jawa Timur pada Desember 2026 tersebut akan mencakup rumah tapak subsidi dan rumah susun subsidi.
Namun, akad massal saja tidak cukup karena masih ada sekitar 125 ribu unit yang harus direalisasikan melalui percepatan realisasi pembiayaan KPR Subsidi.
Guna meningkatkan layanannya, BP Tapera terus melakukan evaluasi berkala, peningkatan kualitas SDM, penguatan sinergi dengan pengembang dan perbankan penyalur, serta perluasan realisasi rumah tapak dan rumah susun subsidi.
Upaya ini diharapkan dapat mengoptimalkan capaian target tahun 2026 sekaligus memperluas akses kepemilikan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Baca Juga: Kisah Rosmini, Pedagang Sembako yang Bangkit dari Musibah dan Punya Rumah Lewat KPR FLPP
Dalam rangka memastikan perlindungan konsumen, BP Tapera saat ini berinovasi dengan menerapkan trilogi stok untuk memastikan rumah yang disediakan oleh para pengembang adalah rumah yang siap huni.
Inovasi tersebut dirangkum melalui inisiasi rumah.go.id untuk menciptakan ekosistem perumahan yang memudahkan masyarakat dalam mengakses FLPP.
Tentu saja percepatan penyaluran FLPP ini juga memerlukan keterlibatan pemerintah daerah, ATR/BPN, Kementerian PKP, perbankan, PLN, PDAM, dan pengembang perumahan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang resmi menghapus catatan atau riwayat kredit dengan total sisa utang (outstanding) di bawah Rp1 juta dari Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dan solusi atas isu supply terkait Lahan Baku Sawah (LBS) agar tidak menghambat pembangunan rumah subsidi.
Dengan demikian, keberhasilan mencapai target 350 ribu unit tahun 2026 tidak hanya bergantung pada ketersediaan pembiayaan FLPP, tetapi juga pada kesiapan supply rumah, percepatan perizinan, koordinasi lintas sektor, serta kemampuan seluruh pemangku kepentingan menyelesaikan bottleneck dari hulu hingga akad kredit.
“BP Tapera terus berusaha dengan berbagai strategi agar target KPR Sejahtera FLPP tercapai pada 2026,” pungas Heru.
Simak Berita dan Artikel Menarik Lainnya di Google News
