RealEstat.id (Jakarta) – Kemudahan dalam berinvestasi menjadi prioritas Pemerintah Indonesia. Untuk itu, sejumlah instrumen disediakan guna menarik penanaman modal di Indonesia.
Pemerintah memiliki komitmen meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia lewat ekosistem investasi positif dengan insentif perpajakan dan pranata hukum baru.
Pada tahun 2023, beberapa pembaruan kebijakan terkait sektor properti dihadirkan, di antaranya kemudahan kepemilikan properti untuk WNA (warga negara asing) atau Golden Visa yang memberikan izin tinggal dengan skema investasi.
Di samping itu, digulirkan pula sejumlah kebijakan terkait Petunjuk dan Prosedur Perizinan dan Investasi, yang menyempurnakan peraturan sebelumnya, serta kepemilikan asing dalam bisnis dan investasi.
Baca Juga: JLL: Tingkat Transparansi Jadi Penentu Perkembangan Pasar Properti
Upaya Pemerintah selama ini dinilai telah selaras dengan kebutuhan kebijakan pengembangan bisnis dan investasi di Tanah Air.
Selain dukungan kebijakan, Pemerintah juga mendorong iklim investasi dengan mempersiapkan infrastruktur wilayah, yang ditetapkan melalui PSN (Program Strategis Nasional).
Berdasarkan Peraturan Menko Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023, ada 211 proyek dan 13 program dalam daftar PSN dengan estimasi total nilai investasi sebesar Rp5.746,9 triliun.
Proyek-proyek tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing wilayah melalui konektivitas dan produktivitas dengan penyediaan infrastruktur dasar, pengembangan energi, dan hilirisasi industri.
Dalam tiga tahun terakhir, beberapa proyek infrastruktur besar rampung dibangun di Jabodetabek, di antaranya 8 ruas jalan tol, kereta api cepat, dan LRT (light rail transit).
Baca Juga: Sektor Industri di Jabodetabek dan Sekitarnya Cetak Rekor Tertinggi Dalam Lima Tahun Terakhir
Pertumbuhan Kawasan Industri juga terlihat cukup pesat. Tidak hanya di Jabodetabek, tetapi juga di beberapa wilayah sekitar, seperti Jawa Tengah, Subang, dan Sukabumi.
Publikasi The Wealth Report 2024 yang dirilis Knight Frank juga mengungkapkan bahwa beberapa kota di Asia, seperti Dubai, Hong Kong, Shanghai, Singapura, dan Sydney, tumbuh menjadi Pusat Keuangan Global.
Kota-kota tersebut memiliki ukuran ‘enterprise excellence’ yang tinggi dengan layanan unggul di sektor bisnis, sehingga para investor memiliki preferensi untuk berinvestasi di kota-kota tersebut.
Dengan tumbuhnya Pusat Keuangan Global baru di Asia, Indonesia memiliki peluang untuk mendapatkan trickling down effect (dampak aliran ke bawah).
Kesempatan ini perlu dicermati, mengingat saat ini Indonesia dipertimbangkan sebagai salah satu pasar potensial di dunia, dengan komposisi penduduk usia produktif (20 - 59 tahun) sekitar 57%, dan pertumbuhan penduduk di kota-kota utama mencapai 3% - 4%.
Baca Juga: Peran PropTech dalam Industri Properti dan Perumahan Kian Diperhitungkan
Beberapa sektor usaha juga menjadi economic engine di beberapa kota utama di Indonesia saat ini, seperti sektor bisnis dan jasa, perdagangan, industri, dan pariwisata.
Dalam publikasi General Property & Industrial Investment Guide 2024 juga dijabarkan mengenai sebaran kawasan industri yang aktif, sekaligus sektor-sektor usaha yang menjadi penggerak utama di berbagai metropolitan di Indonesia.
Willson Kalip, Country Head Knight Frank Indonesia berharap, pertumbuhan properti mendapat limpasan yang besar dari keberlangsungan sektor penggerak ekonomi, seperti industri manufaktur yang merupakan kontributor utama PDRB nasional.
"Iklim usaha yang kondusif, SDM yang berlimpah, emergent market dengan komposisi kelas menengah yang dominan, menjadikan Indonesia berada di posisi strategis untuk aktif mengoptimalkan peluang dalam menarik investasi, baik dari dalam maupun luar negeri,” katanya.
Baca Juga: Pengaruh PPN DTP Pada Performa Sektor Properti: Riset Knight Frank
Sebagai bentuk dukungan kepada Pemerintah dalam menarik investor asing, Knight Frank Indonesia bersama Makes and Partners Lawfirm dan PB Taxand, kembali merilis pembaruan untuk publikasi panduan investasi di Indonesia: “General Property & Industrial Investment Guide 2024”.
Panduan investasi ini berisi gambaran keunggulan komparatif wilayah, panduan transaksi properti, panduan pengembangan industri, pranata hukum dan perpajakan yang telah diperbaharui.
Yozua Makes, Founder dan Managing Partner Makes and Partners menambahkan, situasi geopolitik, climate change, pasar uang dan modal yang terus bergerak, sebaran demografi, serta dilaksanakannya pemilihan umum di negara-negara yang memiliki peranan strategis, seperti Amerika Serikat, membuat dunia terus bergerak secara dinamis dan cepat.
"Di tengah situasi yang senantiasa berubah, pasar properti di Indonesia tetap menjadi salah satu pilihan investasi yang menarik dan stabil bagi para investor, terlebih dengan didukung oleh transisi pemerintahan yang damai dan lancar serta komitmen dari pemerintahan baru untuk terus melakukan simplifikasi peraturan dan kemudahan dalam perizinan,” tuturnya.
Baca Juga: Permintaan Sektor Properti Jakarta Tumbuh Positif: Riset JLL Indonesia
Melengkapi panduan, Aristo Tjahyadi, Vice Managing Partner PB Taxand menambahkan, pajak adalah salah satu instrumen dalam merencanakan investasi di Indonesia.
"Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 130/ 2020, Pemerintah menambah jumlah perusahaan yang memanfaatkan fasilitas tax holiday, menjadi 166 bidang usaha di berbagai lokasi investasi per Juni 2021. Selain itu, Pemerintah juga menetapkan tax holiday atas investasi yang masuk di IKN dan di beberapa wilayah mitra," terangnya.
Iklim investasi yang kondusif tidak hanya terkait dengan penanaman modal, namun memiliki dimensi yang luas, di antaranya membuka lapangan kerja dan peningkatan mutu SDM, tumbuh dan berkembangnya industri turunan, dan peningkatan daya saing daerah melalui pengembangan infrastruktur.
"Investasi menjadi poin strategis dalam menjamin pertumbuhan ekonomi yang mantap (steady state growth)," pungkasnya.
Simak Berita dan Artikel Menarik Lainnya di Google News
