Program BSPS di Sulawesi Tengah Sasar 5.915 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Setiap rumah mendapatkan bantuan dana sebesar Rp20 juta yang digunakan untuk belanja bahan bangunan sebesar Rp17,5 juta dan Rp2,5 juta untuk upah tukang.

Foto: Dok. Kementerian PUPR.
Foto: Dok. Kementerian PUPR.

RealEstat.id (Palu) – Untuk membantu masyarakat Sulawesi Tengah memiliki rumah layak huni, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) menyalurkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Jumlah bantuan yang disalurkan masing-masing senilai Rp20 juta untuk sekitar 5.915 Kepala Keluarga (KK) yang saat ini menghuni rumah tidak layak huni (RTLH).

“Kementerian PUPR akan tetap fokus untuk mengurangi jumlah RTLH di Indonesia termasuk di Sulawesi Tengah melalui Program BSPS,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto di Jakarta, Kamis (6/10/2022).

Baca Juga: Lima Tahun Program BSPS di Sulawesi Tengah, 18.661 Rumah Direnovasi

Program BSPS, imbuhnya, merupakan dukungan dana dari pemerintah kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk peningkatan kualitas rumah swadaya berasaskan kegotongroyongan. Dalam hal ini pemerintah mengalokasikan bantuan dan layanan rumah swadaya untuk menggerakkan dan meningkatkan keswadayaan dalam pemenuhan rumah layak huni dan lingkungannya.

“Masyarakat bisa melakukan gotong royong dalam pembangunan rumah. Selain itu, kami juga mendorong kegiatan Padat Karya Tunai (PKT) dalam Program BSPS sehingga bisa membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar,” terangnya.

Baca Juga: 5 Kabupaten di Sulawesi Tengah Nikmati Alokasi Tambahan Program Bedah Rumah

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Sulawesi II, Bakhtiar menerangkan, pada tahun ini jumlah penerima manfaat Program BSPS atau bedah rumah di Sulawesi Tengah sebanyak 5.915 kepala keluarga (KK). Para penerima bantuan pemerintah tersebut tersebar di sembilan kabupaten dan satu kota tepatnya di 70 kecamatan, 225 desa, dan satu kelurahan.

“Penyaluran Program BSPS berada di Kabupaten Poso, Donggala, Tolitoli, Parigi Moutong, Tojo Una-Una, Sigi, Banggai Kepulauan,Morowali dan Morowali Utara serta Kota Palu. Setiap rumah akan mendapatkan bantuan dana sebesar Rp20 juta yang dapat digunakan untuk belanja bahan bangunan sebesar Rp17,5 juta dan Rp2,5 juta upah tukang,” terangnya.

Dana tersebut, katanya, akan ditransfer langsung ke rekening masing-masing penerima manfaat. Anggaran program BSPS ini berasal dari APBN murni dan pinjaman luar negeri melalui program National Affordable Housing Progam (NAHP). Pemanfaatan anggaran program BSPS ini ditargetkan selesai pada Desember 2022.

Baca Juga: Program Bedah Rumah di Sulawesi Tengah Sasar 4.000 Rumah di 9 Kabupaten/Kota

Alur penyaluran dana dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ke bank pos penyalur yang ditunjuk. Kemudian dana tersebut di transfer ke rekening penerima bantuan. Lalu dengan pendampingan fasilitator, dana yang berada dalam rekening penerima bantuan digunakan untuk belanja bahan bangunan dan upah tukang dengan cara transaksi, over booking dan pemindah bukuan ke rekening toko bangunan dan tukang.

“Untuk pos bank penyalur di wilayah Sulteng dilakukan melalui Bank Mandiri Cabang Samratulangi Palu. Kami juga melibatkan tim verifikasi dari Kepala Desa, Lurah, Camat dan dinas Perumahan Kawasan Pemukiman (PKP) Kabupaten/Kota dan Kepala Seksi Wilayah I BP2P Sulawesi II untuk mengantisipasi adanya penerima bantuan ganda,” tandasnya.

Redaksi@realestat.id

Berita Terkait

Pembangunan jalan perumahan subsidi di Bali (Foto: Kementerian PUPR)
Pembangunan jalan perumahan subsidi di Bali (Foto: Kementerian PUPR)
Perumahan subsidi (Foto: Dok. Kementerian PUPR)
Perumahan subsidi (Foto: Dok. Kementerian PUPR)
Foto: Dok. Kementerian PUPR
Foto: Dok. Kementerian PUPR
Foto: Dok. Kementerian PUPR
Foto: Dok. Kementerian PUPR