RealEstat.id (Jakarta) - Bertepatan dengan Hari Bakti PUPR ke-75, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, mengukuhkan sembilan anggota Dewan Arsitek Indonesia (DAI) yang sudah melewati seleksi ketat sejak September 2019. Anggota Dewan Arsitek Indonesia yang terpilih merupakan perwakilan dari unsur anggota organisasi profesi, pengguna jasa arsitek, serta perguruan tinggi.
Kesembilan anggota Dewan Arsitek Indonesia tersebut yaitu: Aswin Indraprastha, Bambang Eryudawan, Didi Haryadi, Gunawan Tjahjono, Karnaya, Lana Winayanti, Sonny Sutanto, Stevanus J. Manahampi, dan Yuswadi Saliya.
Baca Juga: Kiat Arsitek dan Dunia Arsitektur di Masa Pandemi
“Saya harap IAI (Ikatan Arsitek Indonesia) dan DAI (Dewan Arsitek Indonesia) akan menjadi wadah untuk dapat meningkatkan profesionalisme para arsitek, sehingga bertanggung jawab terhadap keselamatan bangunan bagi masyarakat,” ucap Basuki Hadimuljono saat mengukuhkan anggota Dewan Arsitek Indonesia, Kamis (3/12/2020).
Ada pun proses pembentukan DAI dilakukan oleh IAI dengan tugas dan fungsi membantu Pemerintah Pusat dalam melakukan pembinaan profesi arsitek, termasuk di dalamnya menetapkan kebijakan pengembangan profesi arsitek dan praktik arsitek, melakukan pemberdayaan arsitek dan melakukan pengawasan terhadap kepatuhan arsitek dalam pelaksanaan peraturan dan standar penataan bangunan dan lingkungan.
Baca Juga: Arsitektur dan Desain di Era 4.0, Peluang atau Tantangan?
Selain itu, dalam rangka mendukung akselerasi pembangunan infrastruktur yang andal, berkelanjutan dan memiliki nilai estetika, diperlukan peningkatan profesionalisme arsitek. Hal ini sejalan dengan komitmen Pemerintah untuk meningkatkan investasi dan ekonomi nasional melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menuntut profesionalisme penyedia jasa, termasuk profesi arsitek.
"Kehadiran Dewan Arsitek Indonesia, diharapkan akan memberikan perlindungan kepada profesi arsitek dan publik sebagai pengguna jasa arsitek, yang dapat berakibat kepada tumbuhnya kepercayaan kepada arsitek Indonesia," tutur Basuki.
Gelora Bung Karno. (Foto: Dok. Kementerian PUPR)
Kementerian PUPR Gandeng Arsitek
Pada acara yang digelar di kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) tersebut, Basuki Hadimuljono memaparkan, infrastruktur merupakan modal utama Indonesia untuk dapat bersaing dengan negara-negara lain di masa mendatang. Tak heran bila pembangunan infrastruktur menjadi salah satu satu program prioritas Pemerintah lima tahun ke depan.
"Untuk itu, diperlukan akselerasi pembangunan infrastruktur di seluruh pelosok Indonesia," imbuh Basuki.
Baca Juga: Mengupas Konsep Desain Arsitektur Bambu dalam Bangunan Modern
Dalam pembangunan infrastruktur ini, tuturnya, Kementerian PUPR berkolaborasi dengan arsitek, agar bangunan menjadi satu kesatuan yang tidak hanya fungsional tetapi juga memiliki unsur estetika.
Lebih lanjut, Basuki mengatakan, dalam melakukan pembangunan infrastruktur seperti jembatan atau bendungan, dirinya minta untuk melibatkan arsitek.
"Tanpa peran arsitek, bangunan hanya menjadi beton dan besi dipasang, tidak ada estetikanya. Bendungan hanya untuk mengatur air, tanpa bisa memberikan nilai estetika," katanya.
Baca Juga: Renovasi Selesai, Masjid Istiqlal Diresmikan Kembali Sebelum Idul Adha
Basuki menambahkan, Kementerian PUPR berkolaborasi secara intens dengan arsitek sejak lima tahun lalu saat mulai melakukan renovasi venues Gelora Bung Karno untuk Asian Games ke-18. Kolaborasi ini terus dilanjutkan tidak hanya dengan arsitek secara perorangan tetapi dengan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) sebagai wadah organisasi profesi.
“Saat menyusun konsep desain Ibu Kota Negara (IKN) baru, kami libatkan IAI secara langsung untuk bisa membantu penyelenggaraan Sayembara. Kami juga baru menyelesaikan renovasi Masjid Istiqlal dengan bantuan IAI. Ke depan, kita akan merehabilitasi kota-kota lama dan dibantu oleh IAI, misalnya Kota Lasem yang akan menjadi kota budaya simbol kebhinnekaan di Indonesia. Desainnya sudah selesai, pemugaran akan kita mulai pada 2021,” ujar Basuki.
