RealEstat.id (Jakarta) – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) siap menyalurkan sebanyak 20.000 unit rumah subsidi untuk buruh yang tersebar di seluruh Indonesia.
Menteri PKP, Maruarar Sirait mengatakan, peran buruh dinilai sangat penting dan menjadi tulang punggung pembangunan nasional serta berhak mendapatkan kado terbaik jelang Peringatan Hari Buruh 1 Mei 2025 berupa bantuan perumahan layak huni berkualitas.
Kami targetkan 1 Mei 2025 mendatang siap serah terima rumah subsidi untuk buruh," ujarnya usai penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) terkait dukungan 20.000 rumah subsidi untuk buruh bersama Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti di Kantor Kementerian PKP di Wisma Mandiri 2, Jakarta, Kamis (10/4/2025).
Baca Juga: Pertama Dalam Sejarah! Kementerian PKP Siapkan 1.000 Rumah Subsidi Untuk Wartawan
Pada kesempatan itu, Maruarar menjelaskan, program rumah buruh sesuai arahan Presiden agar Kementerian PKP memperhatikan dan memastikan penyediaan perumahan untuk rakyat kecil dan pekerja informal.
Adanya rumah untuk buruh, imbuhnya, menunjukkan bahwa negara hadir untuk menyediakan 20.000 rumah layak huni berkualitas bagi buruh di seluruh wilayah Indonesia.
"Saya juga menekankan faktor lokasi dan juga kualitas rumah yang menjadi sangat penting yang akan diberikan untuk para buruh ini," tutur Maruarar Sirait.
Alokasi rumah subsidi FLPP bagi MBR sebanyak 20.000 unit untuk buruh, terangnya, juga menjadi sebagai komitmen Program 3 Juta Rumah rakyat, yakni membangun dan merenovasi rumah dengan menyasar semua lapisan masyarakat.
Baca Juga: Kementerian PKP Alokasikan 2.000 Unit Rumah Subsidi Bagi Mitra Driver Online
Lebih lanjut dia menjelaskan, menurut rencana di tahap awal akan dilakukan penyerahan kunci sebanyak 100 unit rumah pada 1 Mei 2025 yang bertepatan dengan Hari Buruh di tiga atau empat titik lokasi perumahan di sekitar Jakarta.
Untuk mewujudkan rumah buruh yang layak huni dan berkualitas tentu dibutuhkan pengembang yang bertanggung jawab dan berintegritas dalam melaksanakan pembangunan hunian dan dipastikan sesuai dengan data BPS dan tepat sasaran.
Maruarar berharap BPS melakukan koordinasi dengan Kemenaker untuk dapat menentukan alokasi jumlah buruh yang berhak menerima rumah subsidi ini agar senantiasa tepat sasaran.
"Buruh adalah aset bangsa yang harus diberdayakan, bukan hanya alat produksi, tapi manusia yang perlu dihargai, dilindungi, dan dikembangkan agar bisa berkontribusi lebih besar bagi negeri," tandasnya.
Baca Juga: Menteri PKP Desak Pengembang Apartemen Meikarta Ganti Kerugian Konsumen
Sementara itu, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menyampaikan fitur dan ketentuan bahwa rumah subsidi ini bisa dimiliki buruh dengan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Program pembiayaan perumahan tersebut memang dirancang untuk membantu MBR, termasuk buruh yang sering kali menghadapi tantangan ekonomi akibat sifat pekerjaan yang tidak selalu menjamin penghasilan tetap.
Melalui dukungan KPR FLPP para buruh nantinya bisa memiliki dan menghuni rumah-rumah tersebut dengan harga terjangkau, cicilan ringan, bunga rendah.
"Pemerintah khususnya Kementerian PKP juga telah melakukan upaya-upaya strategis dalam memberikan kemudahan-kemudahan yang secara langsung dirasakan MBR dalam proses kepemilikan rumah," terang Heru Pudyo Nugroho.
Baca Juga: Bangun 100.000 Unit Hunian di Indonesia, AlQilaa International Group Qatar Gandeng BTN
Pada kesempatan tersebut, Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli mengapresiasi langkah cepat Kementerian PKP untuk menyediakan hunian layak bagi buruh di Indonesia.
Sebab, menurutnya, selama ini program perumahan untuk buruh sangat dibutuhkan karena untuk meningkatkan kesejahteraannya.
Yassierli pun menyampaikan bahwa saat ini di Indonesia terdapat 21 Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), jumlah yang tergolong banyak.
"Saya mengucapkan terima kasih kepada Kementerian PKP, BP Tapera, BTN dan BPS atas dukungannya dalam penyediaan perumahan untuk buruh ini," katanya.
Baca Juga: Sepakat! Menteri PKP dan Menkes Bangun 30.000 Rumah Subsidi bagi Tenaga Kesehatan
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti menerangkan, pihaknya akan terus menyediakan berbagai indikator statistik yang diperbarui secara rutin. Untuk perumahan BPS akan menyediakan data pendukung baik data makro dan mikro.
"BPS sangat mendukung program pembangunan Program 3 Juta Rumah yang dikoordinasikan dan diinisiasi oleh Kementerian PKP," terangnya, lebih lanjut.
Adanya Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) berupa basis data tunggal individu dan/atau keluarga yang memuat kondisi sosial ekonomi penduduk Indonesia, dikelola oleh BPS (Badan Pusat Statistik) dan Kemensos (Kementerian Sosial) akan direkonsiliasikan dengan data buruh dari Kemenaker.
"Selanjutnya data tersebut divalidasi terkait alokasi buruh yang benar-benar membutuhkan rumah dan pada akhirnya data ini kami kembalikan ke Kemenaker untuk di konsolidasikan dengan Kementerian PKP," tuturnya.
Baca Juga: Program Rumah untuk Guru Indonesia Resmi Dirilis, BTN Jadi Bank Pelaksana Tunggal
Wakil Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari juga memberi apresiasi terhadap sistem yang dilaksanakan Kementerian PKP dalam program penyediaan rumah.
"Saya melihat ada sebuah sistem baru yang dibangun Menteri PKP untuk mengembangkan dan mendistribusikan perumahan ke masyarakat dari segala aspek," ujarnya.
Sedangkan, perwakilan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Ahmad Supriyadi berharap, rumah yang dibangun mampu memacu semangat kerja para buruh untuk bekerja dengan baik dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.
"Kami sangat mengapresiasi dan menyambut baik program rumah untuk para buruh, namun ada hal yang menjadi concern kami, seperti lokasi dan akses rumah yang dekat dengan tempat bekerja," pungkasnya.
Simak Berita dan Artikel Menarik Lainnya di Google News
