Libur Lebaran, Pembangunan Rusun di IKN Rampungkan Pekerjaan Mekanikal Elektrikal

Kementerian PUPR tetap melaksanakan pembangunan infrastruktur seperti Rusun di IKN meskipun telah memasuki masa libur Lebaran.

Rusun ASN di IKN Nusantara (Foto: Dok. Kementerian PUPR)
Rusun ASN di IKN Nusantara (Foto: Dok. Kementerian PUPR)

RealEstat.id (Jakarta) – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) memastikan proses pembangunan sejumlah infrastruktur Rusun (rumah susun) di Ibu Kota Nusantara (IKN) tetap berjalan selama libur Lebaran, namun fokus pada pekerjaan mekanikal elektrikal.

Hal ini dilakukan agar proyek pembangunan IKN dapat diselesaikan sesuai target yang telah ditetapkan dan bisa segera difungsikan untuk penyelenggaraan peringatan HUT Kemerdekaan RI bulan Agustus 2024 mendatang.

"Kami akan tetap melaksanakan pembangunan infrastruktur seperti Rusun di IKN meskipun saat ini telah memasuki masa libur Lebaran," jelas Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto di Jakarta, Ahad (14/4/2024).

Baca Juga: Dipercepat, Kementerian PUPR: Pembangunan Rusun IKN Jaga Kelestarian Lingkungan

Menurut Iwan, ada sejumlah hal yang menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan proyek infrastruktur tetap dilaksanakan.

Selain untuk menjaga progres pembangunan agar sesuai dengan perencanaan, pihaknya juga ingin agar infrastruktur yang terbangun bisa segera selesai dan difungsikan.

"Saat ini, di musim Libur lebaran banyak pekerja konstruksi di IKN yang mudik ke kampung halaman yang di fasilitasi oleh Kementerian PUPR. Namun ada juga para pekerja yang memilih untuk tidak mudik dan tetap bekerja di IKN sehingga mereka tetap melaksanakan tugasnya seperti hari-hari biasa," tuturnya.

Kendati demikian, Iwan juga menyatakan proyek pembangunan infrastruktur khususnya rumah susun (Rusun) ASN, TNI Polri dan Paspampres tetap dilaksanakan secara terbatas dan difokuskan pada pekerjaan mekanikal elektrikal saja. Sedangkan untuk pekerjaan struktur bangunan sementara dihentikan hingga para pekerja konstruksi kembali ke IKN.

Baca Juga: Keunggulan Teknologi Mobox yang Dipakai untuk Hunian Pekerja Konstruksi IKN

"Untuk proyek infrastruktur yang dilaksanakan mungkin sekitar 10% saja. Perkiraan kami dari seluruh proyek yang ada hanya sekitar 300 pekerja yang ada dan memang kami fokuskan pada kegiatan yg berkaitan dengan mekanikal elektrikal," terangnya.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan telah memfasilitasi ribuan pekerja konstruksi untuk mudik gratis lewat “Mudik Bareng Pekerja Kontruksi Ibu Kota Nusantara (IKN) 2024” dari kawasan IKN Nusantara, Jumat (5/4/2024).

Tercatat sekitar 10 ribu orang pekerja kontruksi IKN akan kembali ke kampung halamannya masing-masing dengan menggunakan berbagai sarana moda transportasi baik melalui kapal laut serta pesawat udara.

Baca Juga: Kebutuhan Rumah di IKN Nusantara Capai 16.000 Unit, Begini Perinciannya

Kementerian PUPR juga menyediakan berbagai sarana tranportasi seperti kapal laut dan pesawat udara untuk penerbangan komersial.

Selain itu, Kementerian PUPR juga berkoordinasi dengan TNI Angkatan Udara untuk untuk memberikan dukungan moda transportasi bagi pekerja konstruksi dengan menggunakan pesawat hercules.

Beberapa daerah yang menjadi tujuan para pekerja yang mudik antara lain Jawa Tengah seperti Solo, DI Yogyakarta dan Jawa Timur seperti Surabaya.

Redaksi@realestat.id

Simak Berita dan Artikel Menarik Lainnya di Google News

Berita Terkait

Rumah hasil Program BSPS di Manokwari, Papua Barat (Foto: Kementerian PUPR)
Rumah hasil Program BSPS di Manokwari, Papua Barat (Foto: Kementerian PUPR)
Rusun Santri Ponpes Nurussunnah Al-Hasaniyyah Kubu Raya (Foto: Dok. Kementerian PUPR)
Rusun Santri Ponpes Nurussunnah Al-Hasaniyyah Kubu Raya (Foto: Dok. Kementerian PUPR)
Program BSPS (Bedah Rumah) di Bengkulu. (Foto: Dok. Kementerian PUPR)
Program BSPS (Bedah Rumah) di Bengkulu. (Foto: Dok. Kementerian PUPR)
Rusun ASN dan TNI/Polri di IKN Nusantara (Foto: Kementerian PUPR)
Rusun ASN dan TNI/Polri di IKN Nusantara (Foto: Kementerian PUPR)