Kementerian PUPR dan 9 Perguruan Tinggi di Yogyakarta Dorong Klinik Rumah Swadaya (KRS)

Klinik Rumah Swadaya perlu mendapat dukungan perguruan tinggi, sehingga mahasiswa bisa terlibat dan belajar dalam proses pembangunan rumah bagi masyarakat.

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Klinik Rumah Swadaya (KRS) antara Kementerian PUPR Yogyakarta dan 9 perguruan tinggi di Yogyakarta (Foto: istimewa)
Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Klinik Rumah Swadaya (KRS) antara Kementerian PUPR Yogyakarta dan 9 perguruan tinggi di Yogyakarta (Foto: istimewa)

RealEstat.id (Jakarta) – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) menggandeng sembilan perguruan tinggi di DI Yogyakarta untuk bersama-sama mendukung mahasiswa aktif terlibat dalam kegiatan Klinik Rumah Swadaya (KRS).

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya ekspansi layanan informasi program dan pembangunan perumahan untuk masyarakat secara swadaya melalui KRS sekaligus melibatkan mereka dalam kegiatan praktek kerja lapangan, magang dan kuliah kerja nyata (KKN).

"Salah satu layanan publik bidang perumahan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR adalah Klinik Rumah Swadaya. Kami ingin kegiatan ini juga mendapat dukungan dari perguruan tinggi sehingga mahasiswa juga bisa ikut terlibat sekaligus belajar dalam proses pembangunan rumah masyarakat," jelas Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto di Jakarta, Rabu (17/5/2023).

Baca Juga: Salurkan Dana Rp20 Juta, Program BSPS di Sleman Diminati Warga

Sementara itu, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa III, Salahuddin Rasyidi menjelaskan, kerja sama yang akan dilaksanakan antara Kementerian PUPR dan sejumlah perguruan tinggi di DI Yogyakarta adalah mengenai pertukaran dan sinergi data terkait perumahan.

Menurutnya, hal tersebut sekaligus sebagai upaya ekspansi layanan Klinik Rumah Swadaya (KRS) khususnya di wilayah Balai P2P Jawa III, meliputi D.I Yogyakarta dan Jawa Tengah.

"Kami harap KRS ini bisa di duplikasi oleh pihak lain karena manfaatnya sangat besar untuk masyarakat. Kami juga akan melibatkan mahasiswa dalam kegiatan KRS dan kerja praktek, magang, dan juga KKN di Balai P2P Jawa III sehingga bisa menjadi agen-agen KRS," katanya.

Baca Juga: Santri Ponpes Tahfidzul Qur'an Dzikrul Qolbi Kini Nyaman Huni Rusun

Sebagai informasi, Balai P2P Jawa III telah melegalkan kerjasama melalui penandatanganan dokumen perjanjian kerjasama (PKS) dengan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) DI Yogyakarta dan delapan universitas atau perguruan tinggi di Yogyakarta pada Kamis tanggal 11 Mei 2023 lalu. 

Penandatanganan PKS dilaksanakan oleh Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan M. Salahudin Rasyidi dengan sejumlah pihak antara lain dengan Ketua Ikatan Arsitek Indonesia DI Yogyakarta, Ar. Baritoadi Buldan Rayaganda Rito, IAI, AA, GP; Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Teknologi Yogyakarta, Sutarman, M.Kom., Ph.D; Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia Dr.-Ing. Ir. Ilya Fadjar Maharika, M.A., IAI; dan Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Amikom Yogyakarta, Sudarmawan, ST., MT.

Selanjutnya kerjasama juga dilaksanakanan dengan Dekan Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Widya Mataram Yogyakarta Prof. Dr. Ir. Ambar Rukmini, M.P, Dekan Fakultas Teknik Universitas Atma Jaya Yogyakarta Dr.Eng. Luky Handoko, S.T., M.Eng. Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas PGRI Yogyakarta, Wibawa, S.Si., M.Kom dan Dekan Fakultas Arsitektur dan Desain Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta Dr.-Ing. Ir. Winarna, M.A serta Dekan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Teknologi Digital Indonesia Ir. Mohammad Guntara, M.T.

Baca Juga: Banyak Peminat, Rusun ASN BBWS Serayu Opak, Yogyakarta Terisi 80%

Balai P2P Jawa III, imbuh Salahudin, juga telah berinovasi melalui Tunas KRS yang merupakan akronim dari Peningkatan Mutu melalui Tenaga Ahli dan Inovasi Klinik Rumah Swadaya. Tunas KRS telah menghasilkan beberapa output inovasi layanan yaitu pengembangan Bank Desain, ANDARI (Anda Desain Sendiri), DINDA (Display Interaktif Untuk Anda), dan kolaborasi penataan Kawasan dengan Pemerintah Kabupaten Kendal. 

"Kami terus mendorong model kolaborasi program KRS dengan mempercepat penanganan isu strategis bidang perumahan, yaitu pengurangan RTLH, terbatasnya akses pembiayaan dan masih rendahnya pemenuhan terhadap standar keandalan bangunan dan keselarasan lingkungan, serta persebaran penduduk," terangnya.

Redaksi@realestat.id

Simak Berita dan Artikel Menarik Lainnya di Google News

Berita Terkait

Pengerjaan PSU di perumahan di Papua Barat. (Foto: Dok. Kementerian PUPR)
Pengerjaan PSU di perumahan di Papua Barat. (Foto: Dok. Kementerian PUPR)
Foto: Kementerian PUPR
Foto: Kementerian PUPR
Kementerian PUPR menyalurkan bantuan Program BSPS di Papua Barat Daya. (Foto: Dok. KemenPUPR)
Kementerian PUPR menyalurkan bantuan Program BSPS di Papua Barat Daya. (Foto: Dok. KemenPUPR)
Topping Off Rusun ASN PUPR Jawa Tengah di Semarang, Jumat, 28 Juni 2024. (Foto: Dok. Kementerian PUPR)
Topping Off Rusun ASN PUPR Jawa Tengah di Semarang, Jumat, 28 Juni 2024. (Foto: Dok. Kementerian PUPR)