Kementerian PUPR Bangun 1.765 Sarhunta Danau Toba

Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran sebesar Rp167,5 miliar untuk pembangunan Sarana Hunian Pariwisata (Sarhunta) di KSPN Danau Toba.

Pembangunan Sarana Hunian Pariwisata (Sarhunta) di KSPN Danau Toba. (Foto: Dok. Kementerian PUPR)
Pembangunan Sarana Hunian Pariwisata (Sarhunta) di KSPN Danau Toba. (Foto: Dok. Kementerian PUPR)

RealEstat.id (Medan) - Sebagai salah satu cara mendorong pemulihan ekonomi nasional, Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) terus menggenjot pengembangan sektor pariwisata. Untuk itu, selain mempersiapkan infrastruktur, pemerintah juga berupaya meningkatkan kualitas rumah di kawasan pariwisata agar menjadi daya tarik wisatawan, salah satunya Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid menjelaskan, Kementerian PUPR melalui Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp167,5 miliar untuk pembangunan Sarana Hunian Pariwisata (Sarhunta) di KSPN Danau Toba.

Baca Juga: Program Sarhunta: 500 Rumah di NTB Direnovasi Jadi Homestay untuk Turis

"Sarhunta dilaksanakan dengan meningkatkan kualitas rumah masyarakat di sepanjang koridor tempat pariwisata sekaligus dapat menjadi homestay bagi wisatawan yang berkunjung dan ingin menikmati keramahan warga," jelas Khalawi Abdul Hamid saat melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Utara beberapa waktu lalu.

Adanya penataan koridor dan program homestay diharapkan mampu menciptakan penataan ruang dan kebutuhan  publik yang sesuai dengan karakteristik dan kearifan lokal budaya daerah. Progam Sarhunta ini sangat bagus untuk mengembangkan tempat wisata di indonesia sehingga dapat mendatangkan devisa, membuka lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal.

"Jumlah Sarhunta yang kami bangun di KSPN Danau Toba adalah 1.765 unit. Sebanyak 607 unit kami bangun di sepanjang koridor di kawasan Danau Toba. Sedangkan sisanya yakni 1.158 unit tersebar di enam kabupaten di antaranya Toba, Samosir, Simalungan, Humbang, Taput dan Pairi," terangnya.

Baca Juga: Program Sarhunta: 2.750 Rumah Tidak Layak Huni di Lokasi Wisata Disulap Jadi Homestay

Dalam kegiatan tersebut, Khalawi juga meninjau langsung ke lapangan dan mendorong para tukang untuk tetap bekerja sebaik mungkin dan mematuhi protokol kesehatan.

"Progres pembangunan telah mencapai 40%," tandasnya.

Lebih lanjut, Khalawi menerangkan, bentuk dukung pengembangan KSPN Danau Toba, Kementerian yang dilaksanakan antara lain dengan meningkatkan kualitas hunian masyarakat. Hal tersebut bertujuan untuk mendorong peningkatan kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara.

"Selain infastruktur jalan, sarana air bersih dan juga yang terpenting dalam kawasan wisata adalah  mengubah wajah rumah masyarakat yang tidak layak huni menjadi layak huni dan juga multifungsi, yaitu selain untuk menjadi tempat tinggal yang layak dpaat juga menjadi tempat usaha, seperti rumah sewa atau homestay,” katanya.

Baca Juga: Kementerian PUPR: Para Pekerja Bangunan Program Sarhunta Harus Tersertifikasi

Sebagai informasi, kawasan Danau Toba telah di tetapkan sebagai salah satu KSPN prioritas atau lima “Bali baru” di Indonesia selain Borobudur, Mandalika, Likupang, dan Labuan Bajo.

Salah seorang penerima bantuan program Sarhunta di kawasan Danau Toba, Darma Sihombing mengaku sangat berterima kasih kepada pihak kementerian PUPR.

“Pelayanan dari pemerintah sangat bagus  khususnya untuk perkembangan pembangunan di tempat wisata dengan homestay di tempat-tempat desa wisata. Selain rumah kami jadi lebih layak dan rumah itu juga bisa jadi tempat penginapan bagi wisatawan yang datang ke Danau Toba,” katanya.

Redaksi@realestat.id

Berita Terkait

Huntap Talise, Palu, Sulawesi Selatan (Foto: Dok. Kementerian PUPR)
Huntap Talise, Palu, Sulawesi Selatan (Foto: Dok. Kementerian PUPR)
Rusun Mahasiswa STPK Banau Maluku Utara (Foto: Kementerian PUPR)
Rusun Mahasiswa STPK Banau Maluku Utara (Foto: Kementerian PUPR)
Hunian Pekerja Konstruksi IKN yang menggunakan Inovasi Teknologi Mobox (Foto: Dok. Kementerian PUPR)
Hunian Pekerja Konstruksi IKN yang menggunakan Inovasi Teknologi Mobox (Foto: Dok. Kementerian PUPR)