RealEstat.id (Jakarta) – Empat asosiasi pengembang perumahan nasional sepakat mendeklarasikan terbentuknya sekretariat bersama (Sekber) yang diberi nama Gabungan Asosiasi Pengembang Rumah Rakyat (GASPERR), di Jakarta, Jumat (15/11/2024).
GASPERR didirikan untuk memberikan masukan, menjalin kemitraan bersama dengan stakeholder perumahan, termasuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) guna mendukung dan menyukseskan Program 3 Juta Rumah.
Saat ini, empat asosiasi pengembang yang telah bergabung dengan GASPERR adalah: Asosiasi Pengembang Perumahan Dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Himpunan Pengembangan Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas) dan Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Appernas Jaya).
"Namun tidak menutup kemungkinan, ke depan akan ada lago asosiasi pengembang perumahan yang akan bergabung dengan kami," tutur Junaidi Abdillah, Koordinator GASPERR, yang juga Ketua Umum Apersi, kepada awak media.
Baca Juga: Sukseskan Program 3 Juta Rumah, Menteri PKP Minta Dukungan REI
Dia mengatakan, gagasan berdirinya GASPERR, berangkat dari keinginan asosiasi-asosiasi pengembang yang selama ini fokus dan bergerak dalam membangun rumah sederhana untuk menjadi mitra strategis Pemerintah.
Namun belakangan, kata Junaidi Abdillah, keberadaan dan peran para "pengembang UMKM" ini seperti dinafikan pemerintah.
Padahal gabungan empat asosiasi pengembang ini setidaknya mampu menyumbang 60% - 70% dari total pasokan rumah subsidi yang diproduksi secara nasional setiap tahunnya.
“Untuk itu, GASPERR harus membangun kekuatan yang lebih besar, satu tujuan, dan satu nasib dalam memperjuangkan perumahan rakyat," katanya.
Baca Juga: Wamen PKP Bocorkan Strategi Sistem Pembiayaan Perumahan Subsidi
Lebih lanjut, dia mengutarakan bahwa Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan Pemerintah harus didukung penuh, karena akan menggerakkan asosiasi pengembang dan kalangan dunia usaha.
Sementara itu, Ari Tri Priyono, Ketua Umum Himperra mengatakan, negara harus menghargai seluruh pihak yang membantu program perumahan nasional.
Karena itu, imbuhnya, sekretariat bersama ini akan menginisiasi ide-ide dalam membantu Pemerintah agar sukses dalam mengembankan tugas menyediakan perumahan yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat dari desa sampai perkotaan.
“GASPERR akan menjadi teman diskusi yang baik untuk pemerintah. Tanpa menafikan pengembang-pengembang besar, kami menawarkan diri menjadi kawan diskusi bagi pemerintah, karena memang faktanya, kamilah yang paling banyak membangun rumah subsidi selama ini,” ungkapnya.
Baca Juga: ATR/BPN Siapkan 1,3 Juta Hektare Tanah, Termasuk untuk Program 3 Juta Rumah
Ari Tri Priyono menuturkan, ada tiga komponen yang selama ini mendukung Program Sejuta Rumah, yakni kuota FLPP, perumahan komersial, dan hunian yang dibangun Pemerintah.
"Untuk menyukseskan Program 3 Juta Rumah, sebaiknya Pemerintah mendorong komponen yang sudah ada, mungkin dapat ditambah dengan ide-ide baru yang segar. Jangan membuat sesuatu hal yang baru, tapi bikin yang lain bermasalah," katanya.
Pada kesempatan tersebut, Muhammad Syawali, Ketua Umum Asprumnas meminta pemerintah untuk juga memperhatikan peran pengembang yang membangun perumahan subsidi yang sebagian besar adalah perusahaan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang tersebar di seluruh Indonesia.
Meskipun GASPERR merupakan gabungan pengembang-pengembang kecil, namun peran para anggota dalam menyukseskan program pemerintah selama ini cukup besar.
Baca Juga: Sukseskan Program 3 Juta Rumah, Pemerintah Bakal Bebaskan Pajak dan Permudah Perizinan
"Kami berharap, GASPERR bisa melahirkan ide-ide baru untuk diusulkan kepada pemerintah dan menjadi ujung tombak kebijakan terkait perumahan,” tukasnya.
Sementara, Andriliwan Muhammad, Ketua Umum Appernas Jaya berharap Sekber ini akan membuat perhatian pemerintah dan mitra kerja terkait lebih kompak dan kokoh mengawal isu-isu perumahan rakyat ke depan.
Menurutnya, yang harus diingat adalah GASPERR dibentuk untuk menyatukan pendapat asosiasi-asosiasi pengembang sebagai mitra terdekat Pemerintah untuk mendukung seluruh program perumahan bagi masyarakat.
"Pasca deklarasi ini, akan ada beberapa poin penting yang akan kami rumuskan untuk kemudian kami sampaikan kepada Pemerintah sebagai pengambil kebijakan,” jelas pria yang akrab disapa Andre Bangsawan ini.
Baca Juga: Turunkan Harga Rumah MBR, Kementerian PKP Bahas Penghapusan BPHTB
Rumah Gratis Mesti Diklarifikasi
Terkait kabar Pemerintah yang akan membagikan rumah gratis, imbuh Junaidi, GASPERR ingin rumah-rumah tersebut diberikan kepada pihak yang berhak, bukan kepada ASN, TNI/Polri yang kenyataannya telah memiliki penghasilan tetap.
"Jadi, penerima rumah gratis tersebut benar-benar masyarakat tidak mampu, yang penghasilannya di bawah Rp1 juta. Bukan mereka yang mampu," tukasnya.
Di samping itu, terang Junaidi Abdillah, pihak pemerintah juga harus mengklarifikasi isu rumah gratis yang berkembang liar dan simpang-siur.
Pasalnya, kabar terkait rumah gratis ini mengganggu industri perumahan. terutama perumahan sederhana bersubsidi.
Baca Juga: Wacanakan Lahan Gratis, Menteri PKP: Bank Tanah Kunci Sukses Program 3 Juta Rumah
Efek beredarnya kabar rumah gratis ini sangat besar, karena membuat banyak orang menunda, bahkan tidak jadi membeli rumah, karena mengharap rumah gratis.
"Menteri PKP seharusnya bisa menjaga ekosistem perumahan yang selama ini sudah terbentuk," tambahnya.
Pada kesempatan tersebut, Sekber GASPERR juga mengumumkan bahwa sampai dengan akhir tahun 2024, setidaknya ada 30 ribu unit rumah subsidi yang tersedia dan menunggu proses akad kredit.
Tak hanya ready stock, bank calon penyalur KPR pun sudah mengeluarkan persetujuan untuk dilakukan akad kredit kepada calon konsumen rumah subsidi tersebut.
“Mengingat kuota FLPP sudah habis tahun ini, GASPERR meminta kebijakan pemerintah untuk bisa menerbitkan surat, misalnya melalui pola talangan dan kemudan bisa dikonversi untuk tahun berikutnya,” kata Junaidi Abdillah.
Simak Berita dan Artikel Menarik Lainnya di Google News
