RealEstat.id (Jakarta) – Di mata Presiden Joko Widodo (Jokowi), Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) memiliki konotasi masif dan ekspansif. Pasalnya, dari sisi jumlah anggota REI pada tahun 1972 hanya ada 33 perusahaan, tetapi di 2023 sudah mencapai 6.400 perusahaan.
"Perkembangan anggota REI sangat pesat sekali dan isinya beragam dari pengembang besar, menengah dan kecil. Ini kemajuan besar yang dilakukan REI," tutur Presiden Jokowi, saat membuka Munas XVII REI Tahun 2023 di Jakarta, Rabu (9/8/2023).
Berlangsung 9 - 10 Agustus 2023 dan diikuti sekitar 1.000 peserta dari 37 DPD REI seIndonesia, Musyawarah Nasional (Munas) XVII REI mengusung tema "Sinergi dan Harmonisasi REI dengan Pemerintah untuk Kemajuan Industri Realestat yang Berkelanjutan".
Baca Juga: Kementerian Perumahan Rakyat: Layakkah Dihidupkan Kembali?
Presiden juga mengaku senang bahwa di tengah perlambatan ekonomi global, industri realestat dan kontruksi di Indonesia tetap tangguh dan kompetitif. Kontribusi sektor realestat, properti dan konstruksi dari tahun 2018-2022 mencapai Rp2.400 triliun hingga Rp2.800 triliun. Kontribusi itu dinilai Jokowi sangat besar sekali.
"Sementara dari sisi Produk Domestik Bruto (PDB) kontribusi sektor ini mencapai 16%, dan itu besar sekali karena membuka banyak lapangan kerja, serta membawa efek berganda (multiflier effect) yang besar sekali bagi 185 subsektor lainnya dari pedagang bahan material, furniture, alat dapur, industri jasa dan sebagainya," papar Presiden Jokowi.
Pencapaian Indonesia itu cukup menggembirakan, karena sektor properti dan perekonomian di sebagian besar negara lain tidak banyak yang bisa bertahan dari pandemi seperti halnya Indonesia. Jokowi memberi contoh ada perusahaan properti di RRC yang utangnya mencapai Rp4.400 triliun.
Dia mengingatkan industri properti nasional agar berhati-hati dan tidak jor-joran dalam melakukan ekspansi, dan memastikan berapa angka backlog sebenarnya.
Baca Juga: Pengembang Frustrasi: 'Lama-lama Capek Ngurusi Rumah Subsidi'
"Pastikan berapa backlog kita, jangan hanya bangun-bangun saja. Manajemen harus dikendalikan dan dikelola dengan baik. Kebutuhan hunian kita masih besar, dan ini peluang yang bisa dikerjakan seluruh anggota REI," tegasnya.
Kemudian dari sisi daya saing, Jokowi mengungkapkan saat ini Indonesia berada di peringkat 34 atau naik naik 10 peringkat dari sebelumnya di peringkat 44. Kenaikan itu, kata Jokowi, adalah yang tertinggi di dunia.
"Daya saing ini penting, karena sekarang tanpa daya saing yang baik jangan berharap kita bisa survive, " kata Jokowi.
Komitmen REI Dukung Pembangunan IKN Nusantara
Pada pembukaan Munas REI XVII Tahun 2023 ini, Ketua Umum DPP REI, Paulus Totok Lusida menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Presiden Joko Widodo atas dukungannya selama ini, sehingga dunia usaha realestat dan properti bisa terus bertumbuh.
"Apresiasi dan penghargaan secara khusus juga kami sampaikan kepada Kabinet Indonesia Maju atas segala insentif serta kemudahan berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha properti nasional," kata Totok.
Baca Juga: Gandeng REI, Bank BTN Dorong Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pembiayaan Properti
Menurutnya, pasca Covid-19 ekonomi Indonesia sangat diapresiasi dunia termasuk di pentas asosiasi realestat dunia (FIABCI). Selain itu, program hilirisasi yang dilakukan Pemerintah Indonesia sangat dihargai dunia, sehingga banyak pakar memprediksi market value Indonesia berpotensi terus meningkat, bahkan 2026 akan menjadi titik terang bagi ekonomi Indonesia menjadi nomor empat di dunia. Terbukti bahwa di kuartal II 2023 pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,17% atau di atas prediksi 4,93%.
"Kami juga berterimakasih kepada pemerintah atas kebijakan relaksasi PPNDT, program penyambungan listrik di PLN yang cukup baik karena tidak lagi mewajibkan hibah, serta sinergi pemerintah yang melibatkan REI dalam pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK)," paparnya.
REI juga mengapresiasi dukungan Bank Tabungan Negara (Bank BTN) yang sejauh ini tetap komit membantu Program Sejuta Rumah dengan menyalurkan KPR FLPP dengan pangsa pasar 85% dan KPR komersial dengan pangsa pasar 60%. REI menyatakan kesiapan untuk terus bersinergi dengan BTN dalam merealisasikan Program Sejuta Rumah.
"Di depan bapak presiden kami juga mengusulkan agar dapat direalisasikan program kredit subsidi untuk rumah seharga sampai dengan Rp300 juta khususnya untuk ASN," katanya.
Baca Juga: REI DKI Jakarta: KPR Makin Susah Diakses Masyarakat, Ini Sebabnya!
Lebih lanjut, Totok mengatakan bahwa REI berkomitmen mendukung pembangunan IKN Nusantara. Disebutkan, apa yang dilakukan pemerintah dalam dua tahun ini sudah cukup nyata terutama penyediaan infrastruktur IKN. Padahal, lazimnya pembangunan kota baru seperti yang dilakukan pengembang butuh waktu antara 30 - 40 tahun.
Dia menjelaskan dalam empat tahun terakhir masa kepemimpinannya di REI ada banyak hal yang terjadi serta menjadi catatan dalam rekam jejak perjalanan REI periode 2019 - 2023.
Di awal kepemimpinannya, ungkap Totok, REI dihadapkan pada dinamika politik legislasi yang mengharuskan organisasi beradaptasi karena pemerintahan Presiden Joko Widodo tengah menyusun draft akademik UUCK.
Bersama Tim Badan Pengembangan Kawasan Properti Terpadu (BPKPT) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, REI ketika itu berpartisipasi aktif dalam penyusunan draft akademik UUCK dan aturan turunannya.
Baca Juga: Diluncurkan, Helpdesk Perizinan REI Diharapkan Jadi Contoh Bagi Asosiasi Lain
"Dalam implementasi UUCK tersebut, REI terus mengupayakan adanya penyederhanaan perizinan di industri realestat dan properti nasional," sebutnya.
Upaya konkret lain yang dilakukan REI dalam menjaga sinkronisasi kebijakan perizinan pasca terbitnya UUCK adalah dengan membentuk Helpdesk Perizinan Terpadu REI untuk mengakomodasi beragam kendala yang dihadapi anggota REI di daerah. Terbukti saat ini melalui Helpdesk Perizinan pengurusan perizinan dapat selesai dalam 7 hari.
Selain itu dibentuk pula REI Investment Center untuk memberikan informasi yang jelas dan lengkap kepada investor mengenai investasi properti di Indonesia termasuk peluang investasi di IKN.
Masih terkait aspek perizinan, REI juga dihadapkan pada persoalan yaitu penetapan Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor: 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 tentang Penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) pada 8 provinsi yaitu Sumatera Barat, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat.
Baca Juga: Helat Akad KPR Massal 10.000 Unit Rumah, Bank BTN Tegaskan Komitmen Dukung Program Sejuta Rumah
Terkait permasalahan ini, DPP REI berupaya menjembatani serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan LSD di lahan milik anggota REI yang tersebar di delapan provinsi.
Sementara jelang pelaksanaan Munas XVII REI Tahun 2023 ada hadiah yang menggembirakan bagi seluruh pengembang rumah khusus masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), yaitu dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 60 Tahun 2023 yang menaikkan batasan harga jual rumah MBR yang terbagi dalam lima zona wilayah berlaku secara bertahap untuk dua tahun sekaligus yakni 2023 dan 2024.
Hal ini, ujar Totok, merupakan angin segar bagi seluruh developer yang membangun hunian bersubsidi setelah harga bertahan sejak tahun 2019.
"Kami menyadari bahwa DPP REI masa bakti 2019 - 2023 jauh dari kata sempurna. Tapi hal itu semua bukan karena kami sengaja atau tidak berupaya sepenuh hati dalam menjalankan amanat dan tanggung jawab organisasi," kata pengusaha properti asal Jawa Timur tersebut.
Simak Berita dan Artikel Menarik Lainnya di Google News
