BP Tapera Ungkap Tata Cara Pengelolaan Dana Tabungan Perumahan Rakyat

BP Tapera mengelola dana yang dipercaya Pemerintah secara prudent dan menggandeng pihak profesional yang secara rutin diawasi dan dievaluasi sesuai peraturan OJK.

Rumah subsidi. (Foto: Dok. BP Tapera)
Rumah subsidi. (Foto: Dok. BP Tapera)

RealEstat.id (Jakarta) – Sebagai lembaga yang menganut asas nirlaba, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mengelola Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) tidak untuk mencari keuntungan, tetapi mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana Tapera untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi para peserta.

Hal ini sesuai dengan amanah dari UU No. 4 tahun 2016 Tentang Tabungan Perumahan Rakyat, di mana Tapera dikelola berasaskan kegotongroyongan, kemanfaatan, nirlaba, kehati-hatian, keterjangakauan dan kemudahan, kemandirian, keadilan, keberlanjutan, akuntabilitas, keterbukaan, portabilitas, dan dana amanat. 

Sejak dileburnya Bapertarum-PNS ke Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) pada Desember 2020, telah diselesaikan migrasi data yang dialihkan dari Bapertarum-PNS sebanyak 5,04 juta peserta dengan dana senilai Rp11,8 trilun.

Data hasil migrasi tersebut dikelola dalam database BP Tapera baik untuk PNS Aktif maupun PNS Pensiun. Data PNS Aktif yang dialihkan sejumlah 4,016 juta orang dan tabungannya dikelola melalui Kontrak Pengelolaan Dana Tapera/KPDT (baik konvensional maupun syariah). Sedangkan data PNS pensiun sejumlah 1,02 juta orang.

Baca Juga: Telan Investasi Rp108,5 Triliun, Program FLPP Salurkan 1.289.748 Unit Rumah MBR

Dari dana yang dialihkan sebesar Rp11,8 triliun telah dikembalikan tabungan kepada 444.536 kepada PNS Pensiun/ahli waris senilai Rp1,79 triliun.

Pada tanggal 22 Desember 2021, BP Tapera juga ditunjuk sebagai OIP (Operator Investasi pemerintah) oleh Kementerian Keuangan, dengan demikian pengelolaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang semula dikelola oleh BLU Pusat Pengelolaan Dana Pembiyaan Perumahan (PPDPP) resmi beralih ke BP Tapera.

Berdasarkan Perjanjian Investasi antara Kementerian Keuangan dengan BP Tapera, nilai dana FLPP yang dialihkan ke BP Tapera sebesar Rp60,67 triliun. Dana yang dialihkan tersebut terdiri dari dana yang belum digulirkan sebesar Rp1,55 triliun dan dana yang sedang digulirkan sebesar Rp59,12 triliun.

”Kami mengelola dana yang dipercaya oleh pemerintah secara prudent dan menggandeng pihak profesional yang secara rutin diawasi dan dievaluasi sesuai dengan peraturan OJK dan Peraturan Badan BP Tapera,” jelas Komisioner BP Tapera, Adi Setianto.

Baca Juga: Dukung Program BP Tapera, BTN Syariah Terbitkan Sukuk Senilai Rp92 Miliar

BP Tapera dinilai mampu menerapkan good governance dan clean governance sebagai bentuk tanggung jawab dalam menerapkan fungsi pelayanan kepada publik. Hal ini dibuktikan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Pengelolaan FLPP tahun 2022 yang dinyatakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui Anggota III BPK, sudah sesuai dengan kepatuhan Undang-Undang dan peraturan yang ada.

Merujuk pada Pasal 37 UU No.4 Tahun 2016 menyebutkan bahwa salah satu tugas BP Tapera yaitu menetapkan besaran alokasi dana Tapera. Alokasi Dana Tapera tersebut terdiri dari dana pemupukan, dana pemanfaatan dan dana cadangan. Alokasi ini dilakukan berdasarkan maturity profile data peserta sehingga likuiditas dapat terjaga dengan baik.

Alokasi dana Tapera ini terdiri dari alokasi dana pemanfaatan yang diperuntukkan untuk penyaluran pembiayaan Rumah Tapera dengan suku bunga rendah kepada peserta yang tergolong Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sesuai dengan persyaratan dan ketentuan, alokasi dana pemupukan yang diperuntukkan untuk meningkatkan nilai Dana Tapera secara berkelanjutan, serta alokasi dana cadangan yang dipersiapkan untuk memastikan tersedianya likuiditas bagi peserta yang masuk akhir masa kepesertaan (pensiun) untuk mendapatkan seluruh manfaat tabungan miliknya baik nilai pokok beserta imbal hasilnya.

Baca Juga: BP Tapera Salurkan Rp12,12 Triliun Dana Rumah Tapera di Semester II 2023

Dana Tapera dikelola oleh 7 Manajer Investasi Profesional

Agar pengelolaan dana prudent, profesional serta mendapatkan imbal hasil yang maksimal, melalui Kontrak Investasi Kolektif (KIK), BP Tapera menggandeng 7 Manajer Investasi (MI) yaitu PT BNI Asset Management, PT Bahana TCW Investment Management, PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen, PT BRI Manajemen Investasi (sebelumnya bernama PT Danareksa Investment Management), PT Mandiri Manajemen Investasi, PT Manulife Aset Manajemen Indonesia, PT Schroder Investment Management Indonesia.

“Pengawasan pelaksanaan tugas terhadap MI meliputi kinerja KIK Pemupukan Dana Tapera, kesesuaian dengan perjanjian kerja sama, dan kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Peraturan Badan,” tegas Deputi Komisioner Bidang Pemupukan Dana Tapera, Gatut Subadio menjelaskan.

Adapun untuk kinerja Dana Tapera tahun 2023, sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023, mencapai imbal hasil 3.72% atau mencapai 77% dari target imbal hasil tahunan sebesar 4.83% (gross), sedangkan untuk pembiayaan Tapera sudah menyalurkan dana senilai Rp577,02 miliar untuk 3.808 unit rumah.

Baca Juga: Aplikasi Tapera Mobile Resmi Meluncur, Peserta Tapera Bisa Dapatkan Manfaat Ini!

Kinerja  BP Tapera dalam Penyaluran FLPP

Penugasan BP Tapera sebagai Operator Investasi Pemerintah dalam mengelola program FLPP dimulai tahun 2022,  saat proses peralihan program FLPP dari PPDPP ke BP Tapera, pada bulan Oktober 2021 terjadi pengalihan aset  berupa outstanding  pinjaman FLPP sebesar Rp59,1 triliun serta dana cash Rp1,54 triliun.

Tugas BP Tapera sebagai OIP yang pertama adalah menyalurkan dana melalui bank penyalur dengan menyediakan likuiditas sebesar 75% dari kebutuhan pembiayaan/debitur tiap tahun secara berkelanjutan. Kedua, mengoptimalkan dana sebelum digulirkan sebagai pembiayaan dengan penempatan Deposito pada bank himbara.

Hasil Bunga berupa jasa giro dan Deposito ditambah Imbal Hasil Penyaluran FLPP berikut pendapatan lain-lain disetorkan Kembali ke negara dalam bentuk PNBP.  Setoran PNBP pada tahun  2022  adalah sebesar Rp289 miliar (nett)  sedangkan capaian setoran PNBP 2023 hingga bulan Juli 2023 adalah sebesar Rp222,04 miliar (nett).

Baca Juga: Diluncurkan, Tabungan Rumah Tapera Mudahkan Pekerja Mandiri/Informal Miliki Hunian Layak

Pada tahun 2022 BP Tapera telah menyalurkan Dana FLPP untuk pembiayaan sebanyak 226 ribu unit rumah dengan dana yg disalurkan Rp25,15 triliun,  sedangkan untuk tahun 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 telah menyalurkan Dana FLPP sebanyak 146.123 unit dengan dana sebesar Rp16,47 triliun.

BP Tapera terus menggenjot penyaluran pembiayaan secara maksimal untuk mencapai target penyaluran pembiayaan tahun 2023  ditengah kenaikan harga rumah yg berlaku efektif 1 Juli 2023.  Implementasi harga rumah diterapkan secara wajar memperhatikan keseimbangan  supply rumah  dan serta daya beli calon debitur MBR.

Sedangkan untuk tahun 2024 mendatang dalam Nota Keuangan RAPBN Tahun 2024, pemerintah kembali mengalokasikan dana FLPP dari dana DIPA sebesar Rp13,72 triliun, pengembalian pokok atas dana yang sudah digulirkan sebesar Rp7,09 triliun, dan saldo awal dana FLPP per Januari 2024 sebesar Rp230,97 miiar sehingga total dana yang direncanakan disalurkan untuk tahun 2024 sebesar Rp21,04 triliun untuk 166.000 unit rumah.

Redaksi@realestat.id

Simak Berita dan Artikel Menarik Lainnya di Google News

Berita Terkait

Junaido Kholis, Deputy Division Head Divisi Distribution Network & Sales Bank BNI (kiri) dan Christine Natasha Tanjungan, Vice President of Commercial National Sinar Mas Land menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) kerja sama strategis antara Aerium Residence dengan Bank BNI untuk memberikan kemudahan cara bayar bagi para calon konsumen, Selasa, 20 Februari 2024. (Foto: Dok. Sinar Mas Land)
Junaido Kholis, Deputy Division Head Divisi Distribution Network & Sales Bank BNI (kiri) dan Christine Natasha Tanjungan, Vice President of Commercial National Sinar Mas Land menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) kerja sama strategis antara Aerium Residence dengan Bank BNI untuk memberikan kemudahan cara bayar bagi para calon konsumen, Selasa, 20 Februari 2024. (Foto: Dok. Sinar Mas Land)
Junaidi Abdillah Ketua Umum DPP Apersi (Foto: realestat.id)
Junaidi Abdillah Ketua Umum DPP Apersi (Foto: realestat.id)