RealEstat.id (Gorontalo) - Tahun ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) akan mengucurkan bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) bagi 762 unit rumah subsidi di Provinsi Gorontalo.
Besaran nilai bantuan PSU di Gorontalo diperkirakan sebesar Rp6 juta per unit rumah, di mana dalam pembangunannya disesuaikan dengan harga satuan material bangunan setempat.
"Kementerian PUPR terus mendorong semangat pengembang dan masyarakat untuk membangun rumah layak huni untuk masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU)," ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Baca Juga: Alokasikan Rp19,3 Miliar, Rusun TNI AD di Gorontalo Rampung Akhir 2021
Bantuan PSU dialokasikan oleh Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan kepada para pengembang perumahan yang membangun rumah bersubsidi. Pembangunan PSU dilaksanakan agar lingkungan perumahan bersubsidi menjadi lebih nyaman salah satunya dengan membangun jalan lingkungan serta saluran air yang memadai.
Proses pembangunan PSU tersebut, imbuhnya, di bawah pengendalian dan pengawasan Direktorat Rumah Umum dan Komersial (RUK) dan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) sebagai perpanjangan tangan pusat ke daerah.
"Bantuan ini diharapkan dapat menjadi stimulan bagi para pengembang dalam membangun jalan lingkungan kawasan perumahan sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang tinggal di rumah bersubsidi," katanya.
Baca Juga: Dicat Mural Warna-warni, Rumah BSPS di Gorontalo Viral dan Jadi Objek Wisata
Sementara itu, Kepala Sub Direktorat Wilayah 3 Direktorat Rumah Umum dan Komersial, Salahudin Rasyidi didampingi Kepala Seksi Wilayah 2 Balai P2P Sulawesi I, Nur Ali, saat melakukan peninjauan lokasi ke sejumlah perumahan di Gorontalo memastikan sebanyak 762 unit rumah bersubsidi di wilayah tersebut akan mendapatkan bantuan PSU
“Bantuan PSU bisa mendorong para pengembang agar mau masuk ke dalam bisnis perumahan untuk MBR sehingga perlu kita beri semacam insentif salah satunya berupa bantuan PSU,” terangnya.
Lebih lanjut dia menerangkan, prosedur mendapatkan bantuan PSU adalah adanya penyampaian permohonan atau usulan secara tertulis dari para pengembang kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten/Kota akan meneruskan usulan tersebut ke Pemerintah Provinsi dengan tembusan ke Kementerian PUPR.
Baca Juga: Bank Mandiri Salurkan Dana Program BSPS di Gorontalo
"Pengusulan juga bisa dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Bantuan Perumahan (SIBARU) dengan melengkapi persyaratan administrasi yang selanjutnya akan di validasi melalui verifikator dari Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan yang ada di wilayah tersebut," tandasnya.
Salah satu lokasi yang dikunjungi dalam peninjauan lokasi bantuan PSU adalah Perumahan Griya Tunas Mandiri yang saat ini memiliki 170 unit rumah dan berdiri di lahan yang luasnya sekitar 8 hektar. Dari jumlah tersebut, sebanyak 70 unit rumah mendapatkan bantuan PSU.
Direktur PT Kurnia Tunas Mandiri, Rahmat Riyanto, mengungkapkan bahwa bantuan PSU dari Kementerian PUPR sangat membantu dari segi kenyamanan penghuni perumahan serta dapat membantu pengembang dalam hal peningkatan penjualan unit rumah. Sebelumnya pihaknya mengajukan secara online bantuan PSU untuk perumahan Griya Tunas Mandiri Kota Gorontalo.
Baca Juga: Telan Rp43,75 Miliar, Program BSPS di Gorontalo Sasar 4.500 Rumah
“Alhamdulillah kami bisa dapat bantuan PSU dari Kementerian PUPR. Semoga program PSU ini dapat berjalan sesuai yang diharapkan serta masyarakat dapat menikmati fasilitas perumahan yang memadai," katanya.
Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Gorontalo, Alwi Mahdali mengatakan, jumlah backlog penghunian khususnya di Kota Gorontalo hingga saat ini telah mencapai 21.000 unit sehingga perlu pemacu serta dorongan untuk para developer perumahan untuk menyediakan perumahan subsidi yang dapat dijangkau masyarakat khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang belum memiliki rumah.
“Kami akan membantu dan memfasilitasi masyarakat terutama MBR untuk dapat menghuni rumah yang layak dan terjangkau dalam suatu perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilias yang memadai,” harapnya.
