Bank Mandiri Salurkan Dana Program BSPS di Gorontalo

Tahun ini, total anggaran yang dikucurkan Bank Mandiri untuk Program BSPS di Provinsi Gorontalo sebesar Rp22,5 miliar.

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Kementerian PUPR dengan Bank Mandiri untuk penyaluran Dana Program BSPS di Gorontalo.
Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Kementerian PUPR dengan Bank Mandiri untuk penyaluran Dana Program BSPS di Gorontalo.

RealEstat.id (Gorontalo) – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) kembali menggandeng Bank Mandiri sebagai penyalur dana Program Bantuan Stimukan Perumahan Swadaya (BSPS) di Provinsi Gorontalo. Tahun ini, total dana yang akan disalurkan untuk masyarakat penerima Program BSPS di Gorontalo sebesar Rp22,5 miliar.

Penandatanganan perjanjian kerjasama dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rumah Swadaya Satuan Kerja (Satker) Penyediaan Perumahan Provinsi Gorontalo, Elvira R. Monayo, dengan perwakilan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Gorontalo, Tony Yudha Wibowo. Tampak hadir dalam kegiatan penandatanganan kerja sama tersebut Kepala Seksi Wilayah II, Nur Ali, dan Kepala Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Gorontalo, Alwi Mahdali.

Baca Juga: Telan Rp43,75 Miliar, Program BSPS di Gorontalo Sasar 4.500 Rumah

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid mengatakan Program BSPS merupakan bagian dari pelaksanaan Program Sejuta Rumah yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR. Program Sejuta Rumah sebagai salah satu program strategis nasional yang dicanangkan Presiden Joko Widodo sejak tahun 2015 lalu perlu mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, mulai dari masyarakat, asosasi pengembang, pihak swasta, perbankan, dan industri terkait lainnya.

“Kami berharap Program BSPS ini akan dampak yang lebih besar kepada masyarakat terutama kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk meningkatkan kualitas rumahnya dari tidak layak huni menjadi layak huni. Selain itu, kami juga berharap dengan Program BSPS, jumlah rumah tidak layak huni di berbagai provinsi di Indonesia dapat berkurang,” terang Khalawi Abdul Hamid.

Baca Juga: Gelontorkan Rp3,6 Miliar, PUPR Bangun Rusus Nelayan di Konawe Utara

Sementara itu, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Wilayah Sulawesi I, Hujurat menyatakan, untuk pelaksanaan Program BSPS Tahun Anggaran 2021 Provinsi Gorontalo mendapat alokasi tahap pertama berjumlah 1.260 unit yang terbagi di lima Kabupaten/Kota.

“Total anggaran yang dikucurkan untuk Program BSPS di Provinsi Gorontalo senilai Rp22,5 miliar,” ujar Hujurat beberapa waktu lalu.

Penunjukan Bank Mandiri sebagai bank penyalur dana Program BSPS, imbuhnya, dikarenakan pada tahun lalu bank tersebut dinilai memiliki hasil evaluasi kinerja yang baik di lapangan. Tahun ini Bank Mandiri kembali di tunjuk sebagai bank penyalur Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Provinsi Gorontalo, ini berdasarkan evaluasi kinerja dari Satker yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2020.

Baca Juga: Revitalisasi Rusun ASN Tenaga Medis di Sultra, Kementerian PUPR Anggarkan Rp3,37 Miliar

Sebagai informasi, berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 tahun 2018 tentang BSPS diperlukan mekanisme penyaluran dana bantuan melalui bank penyalur, jadi setiap tahunnya diadakan pemilihan untuk Bank penyalur BSPS.

“Kami berharap pelaksanaan Program BSPS di Gorontalo bisa berjalan dengan baik dan lancar sehingga target untuk membantu masyarakat meningkatkan kualitas rumahnya bisa terselenggara dengan baik,” harapnya.

Redaksi@realestat.id

Berita Terkait

Rumah khusus penyandang disabilitas (Foto: Kementerian PUPR)
Rumah khusus penyandang disabilitas (Foto: Kementerian PUPR)
Homestay hasil Program Sarhunta di Mandalika Lombok (Foto: Kementerian PUPR)
Homestay hasil Program Sarhunta di Mandalika Lombok (Foto: Kementerian PUPR)
Perumahan Subsidi Mutiara Puri Harmoni 2, Bekasi. (Foto: Dok. Vista Land Group)
Perumahan Subsidi Mutiara Puri Harmoni 2, Bekasi. (Foto: Dok. Vista Land Group)
Rumah khusus di perbatasan Papua Nugini (Foto: Dok. Kementerian PUPR)
Rumah khusus di perbatasan Papua Nugini (Foto: Dok. Kementerian PUPR)