Lompat ke konten utama

RealEstat.id

Tempuh Jalur Komisi Yudisial, Pemilik Tanah Grand Riscon Padjadjaran Adukan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim

PT Riscon Victory, pengembang Grand Riscon Padjadjaran, menyatakan pihaknya memiliki sejumlah bidang tanah berdasarkan bukti SHM dan SHGB.
Kasus Tanah Sertifikat Grand Riscon realestat.id dok Padjajaran
Foto: Realestat.id

RealEstat.id (Jakarta) – Sejumlah pemilik tanah di kawasan perumahan Grand Riscon Padjadjaran, Desa Cimanggis, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, melaporkan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim kepada Komisi Yudisial (KY), di Kantor Komisi Yudisial, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Laporan tersebut berkaitan dengan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 199/Pdt.G/2025/PN.Cbi yang dibacakan pada 9 Oktober 2026.

Laporan yang disampaikan melalui kuasa hukum Ferry Ricardo & Partners Law Firm itu menyoroti sejumlah pertimbangan majelis hakim dalam perkara gugatan yang diajukan PT Cemerlang Biru Indonesia.

Para pelapor menduga terdapat persoalan dalam aspek kecermatan, profesionalitas, objektivitas, serta keseimbangan perlakuan terhadap para pihak selama proses persidangan.

Kuasa hukum para pelapor, Ferry Ricardo, menegaskan bahwa pengaduan kepada KY bukan merupakan upaya untuk menyerang pribadi hakim ataupun mengintervensi putusan pengadilan.

Menurut dia, pengujian terhadap benar atau tidaknya substansi putusan merupakan kewenangan pengadilan tingkat banding, sedangkan KY diminta memeriksa dugaan pelanggaran etik dalam proses penanganan perkara.

Baca Juga: Cegah Sengketa, Ini Strategi Penting Bagi Developer dalam Menjaga Mitra dan Konsumen

“Kami menghormati pengadilan dan kewenangan Komisi Yudisial. Yang kami mohonkan kepada KY adalah pemeriksaan terhadap sikap, perilaku, integritas, dan kapasitas majelis hakim dalam menangani perkara ini,” ujar Ferry kepada awak media.

Dalam laporan tersebut, terdapat sejumlah dugaan pelanggaran etik yang diminta untuk diperiksa. Salah satunya terkait dugaan tidak dipertimbangkannya alat bukti yang diajukan para tergugat, mulai dari sertifikat hak milik (SHM), sertifikat hak guna bangunan (SHGB), akta jual beli, izin mendirikan bangunan (IMB), bukti pembayaran pajak, hingga hasil pengecekan sertifikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor.

Para pelapor juga mempersoalkan dugaan ketidakseimbangan perlakuan terhadap para pihak serta penggunaan sejumlah rujukan dalam pertimbangan putusan yang menurut mereka bersumber dari tulisan jurnal dan unggahan internet, bukan dari peraturan perundang-undangan atau yurisprudensi.

Ferry turut menyoroti sejumlah pertimbangan putusan yang dinilai saling bertentangan. Di satu sisi, majelis hakim menyatakan Eigendom Verponding Nomor 54 tidak sah sebagai bukti kepemilikan pihak penggugat.

Namun, di sisi lain, majelis tetap menyatakan sah 12 Akta Pelepasan Hak Prioritas atas Tanah Nomor 45 sampai 56 tertanggal 31 Agustus 2022 yang mendasarkan klaimnya pada dokumen tersebut.

Selain itu, majelis hakim dinilai menghadirkan pertimbangan yang tidak konsisten karena menyatakan kerugian penggugat tidak terbukti, tetapi tetap menyatakan para tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum mereka membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1 juta per hari.

Baca Juga: Hibah Properti Bisa Berbuah Sengketa, Penyelesaiannya Jangan Ditunda!

Dokumen Kepemilikan Tanah

Dalam kesempatan yang sama, sejumlah pemilik tanah menyampaikan langsung riwayat perolehan dan dokumen legalitas kepemilikan mereka.

Mereka menegaskan bahwa bidang-bidang tanah yang menjadi objek sengketa telah dimiliki berdasarkan sertifikat resmi dan transaksi jual beli yang dilakukan melalui prosedur hukum.

Koperasi Karyawan Perwakilan BPKP DKI Jakarta, misalnya, mengklaim memiliki tanah berdasarkan SHGB Nomor 2 yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor pada 7 Desember 1990.

Sertifikat tersebut berasal dari proses perolehan tanah yang didasarkan pada Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 593.82/SK.176.S/AGR-DA/171-88 tanggal 31 Oktober 1988 tentang persetujuan lokasi dan izin pembebasan tanah untuk pembangunan perumahan karyawan BPKP.

Sementara itu, PT Riscon Victory, pengembang Grand Riscon Padjadjaran, menyatakan memiliki sejumlah bidang tanah berdasarkan SHM dan SHGB.

Perusahaan juga mengantongi izin lokasi seluas sekitar 415.890 meter persegi melalui keputusan Bupati Bogor pada 13 Juli 2015 serta pengesahan site plan perumahan di Desa Cimanggis, Kecamatan Bojonggede, pada 27 Desember 2016.

Baca Juga: HIMPERRA: Kasus Grand Riscon Padjadjaran Ancam Investasi dan Proyek Strategis Nasional

Pemilik perorangan lainnya, Awang Suwargha Roesli, menyebut memiliki dua bidang tanah dengan total luas 720 meter persegi berdasarkan SHM Nomor 764 dan 766.

Kedua bidang tersebut diperoleh melalui akta jual beli di hadapan PPAT pada 15 Juni 1993 dengan pembayaran yang telah dilunasi.

Hal serupa disampaikan Chaerul Saleh yang memiliki tanah seluas 384 meter persegi di Blok N Nomor 01, Desa Cimanggis, berdasarkan SHM Nomor 2862. Tanah tersebut diperoleh melalui Akta Jual Beli Nomor 496/476-Bojonggede/1992 tanggal 19 Juni 1992.

Sementara, Asbay Lientje mengungkapkan memiliki beberapa bidang tanah di kawasan kavling Koperasi Karyawan BPKP berdasarkan sejumlah SHM yang diperoleh melalui transaksi jual beli pada 2015, 2017, dan 2021.

Dia juga menyebut Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor telah melakukan pengecekan terhadap sertifikat-sertifikat tersebut pada 2025.

Hasil pengecekan, menurut keterangannya, menyatakan tidak terdapat sengketa, konflik, perkara, maupun tumpang tindih bidang tanah. Kewajiban pajak atas tanah-tanah tersebut juga telah dilunasi.

Baca Juga: Tiga Cara Mencegah Terjadinya Sengketa Tanah

Ratusan Rumah Telah Terbangun

Lebih lanjut, Ferry Ricardo menjelaskan, selain dokumen kepemilikan, para pelapor memiliki sejumlah bukti penguasaan dan pemanfaatan tanah secara nyata.

Menurutnya, di kawasan Grand Riscon Padjadjaran telah berdiri sekitar 700 rumah beserta jalan lingkungan dan berbagai sarana pendukung lainnya.

Dokumen pendukung lainnya mencakup IMB yang telah terbit sejak 2017, izin lokasi pada 2015, serta pengesahan site plan pada 2016. Para pemilik juga mengklaim telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) selama bertahun-tahun.

Bahkan, pada 10 Desember 2024, Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor telah melakukan pengukuran dan pemasangan patok bidang tanah dengan pendampingan para pemilik.

Menurut Ferry, kronologi dokumen tersebut perlu menjadi perhatian dalam melihat dasar klaim kepemilikan yang diajukan pihak penggugat.

Pasalnya, 12 akta pelepasan hak yang menjadi dasar gugatan baru dibuat pada 31 Agustus 2022, sementara PT Cemerlang Biru Indonesia baru berdiri pada 15 Januari 2016.

Para pelapor juga menyampaikan bahwa berdasarkan keterangan ahli dalam persidangan, Kantor Pertanahan disebut menolak mendaftarkan akta pelepasan hak tersebut karena objek yang dilepaskan merupakan hak garap.

Baca Juga: Waspada! Ini 5 Faktor Penyebab Sengketa Tanah Dalam Bisnis Properti

Minta Warga Tetap Tenang

Atas putusan Pengadilan Negeri Cibinong tersebut, para tergugat telah mengajukan upaya hukum banding. Dengan demikian, perkara ini masih dalam proses hukum dan putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Ferry menegaskan, majelis hakim dalam putusan tersebut juga menolak permintaan pelaksanaan putusan serta-merta. Menurut dia, sertifikat kepemilikan para pemilik tanah tidak pernah dinyatakan batal ataupun tidak memiliki kekuatan hukum.

Dia meminta agar warga Grand Riscon Padjadjaran tetap tenang. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap, karena sudah kami ajukan banding.

“Kami juga berharap masyarakat tidak langsung menyimpulkan bahwa sertifikat para pemilik tanah telah dibatalkan,” katanya.

Melalui laporan kepada KY, para pelapor berharap dugaan persoalan etik dalam penanganan perkara dapat diperiksa secara objektif dan berimbang sesuai kewenangan lembaga tersebut.

Mereka juga meminta majelis hakim pada tingkat banding memeriksa seluruh memori banding beserta bukti-bukti yang telah diajukan secara saksama.

Redaksi@realestat.id

Simak Berita dan Artikel Menarik Lainnya di Google News

Topik

Artikel Terkait