RealEstat.id (Tapanuli Selatan) – Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat yang terdampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Tapanuli Selatan.
Pada tahap pertama, pemerintah telah menyerahkan 120 unit hunian tetap kepada warga terdampak sebagai bagian dari proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Penyerahan kunci Huntap dilakukan dalam kegiatan penyerahan tahap pertama 120 unit hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Tapanuli Selatan pada Jumat (27/3/2026).
Program pembangunan hunian tersebut merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan.
Baca Juga: ATR/BPN Pastikan Kesiapan Lahan Huntap dan Huntara Pascabencana di Sumatera
Dalam program ini, Kementerian PKP berperan dalam pembangunan hunian tetap komunal bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen memastikan pembangunan hunian bagi masyarakat terdampak bencana dapat diselesaikan tepat waktu dengan kualitas yang baik.
“Dengan demikian, masyarakat dapat segera kembali menempati rumah yang layak, aman, dan nyaman,” tuturnya.
Menurut Maruarar, percepatan pembangunan hunian tetap dilakukan melalui koordinasi intensif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta berbagai pihak terkait.
Upaya ini dilakukan agar proses pemulihan masyarakat pascabencana dapat berjalan lebih cepat dan efektif.
Baca Juga: Status Hukum Lahan 45 Hektare di Depok Dipastikan Milik Negara, Siap Dibangun Rusun Subsidi
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menyampaikan bahwa pembangunan hunian tetap di Tapanuli Selatan termasuk salah satu proses penanganan pascabencana tercepat di wilayah Sumatera.
Ia menilai percepatan tersebut terjadi berkat koordinasi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta berbagai lembaga yang terlibat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Sinergi lintas kementerian dan lembaga menjadi faktor penting dalam memastikan pembangunan hunian dapat berjalan cepat dan tepat sasaran,” terangnya.
Tito juga menjelaskan bahwa kesiapan pemerintah daerah dalam menyiapkan data korban berbasis nama dan alamat (by name by address) turut mempercepat proses pembangunan.
Data tersebut kemudian diverifikasi di lapangan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan akurasi penerima bantuan.
Baca Juga: Groundbreaking Digelar, Rusun Subsidi di Meikarta Telan Investasi Rp16 Triliun
Hasil verifikasi tersebut menjadi dasar dalam pelaksanaan pembangunan hunian tetap sekaligus penyaluran berbagai bantuan kepada masyarakat terdampak bencana.
Selain pembangunan hunian tetap, pemerintah juga menyalurkan sejumlah bantuan bagi masyarakat selama masa pemulihan.
Bantuan tersebut antara lain Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp1,8 juta untuk tiga bulan, bantuan Jaminan Hidup (Jadup) dari Kementerian Sosial sebesar Rp15.000 per orang per hari, bantuan perabotan rumah tangga sebesar Rp3 juta, serta dukungan stimulan ekonomi sebesar Rp5 juta.
Percepatan pembangunan hunian tetap di Tapanuli Selatan diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain yang juga terdampak bencana hidrometeorologi di wilayah Sumatera.
Dengan koordinasi yang baik dan dukungan lintas sektor, proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana diharapkan dapat berlangsung lebih cepat sehingga masyarakat dapat segera kembali menjalani kehidupan secara normal.
Simak Berita dan Artikel Menarik Lainnya di Google News
