RealEstat.id (Jakarta) – Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin menyatakan dirinya akan mendiskusikan kembali terkait rencana penggabungan atau akuisisi Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN Syariah) oleh bank pelat merah lain.
Hal ini dinyatakan Ma'ruf Amin menyusul masukan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) dan Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) terkait pentingnya peran Bank BTN dalam mendukung ekosistem perumahan, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Baca Juga: Keuntungan dan Perhitungan Cicilan KPR Syariah
"Kalau pun ada penggabungan, sistemnya belum siap. Kalau sistemnya belum siap, rencana penggabungan ini juga harus memperhitungkan konsistensi dan kelancaran penyediaan kredit pemilikan rumah (KPR) bagi MBR. Selain itu, harus ada pembahasan secara tuntas agar penyaluran KPR subsidi tidak terhambat," tutur Wapres Ma’ruf Amin, saat menerima Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto dan DPP REI di Jakarta, Selasa (24/5/2022).
Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (DPP REI) Paulus Totok Lusida; Wakil Ketua Umum DPP REI Bidang Perbankan Syariah, Doddy Thahir; dan Wakil Sekretaris Jenderal DPP REI Bidang Perbankan Syariah, Royzani Sjachril.
Wapres Ma'ruf Amin menegaskan, sebelum adanya akuisisi Bank BTN Syariah oleh Bank BUMN lainnya, harus ada perbaikan dalam peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait lainnya.
Baca Juga: Qanun Aceh Bikin Pembiayaan Properti Syariah Kian Merekah
"Pertimbangannya, demi keberlanjutan pengadaan perumahan, khususnya rumah subsidi. Pasalnya, Presiden Joko Widodo juga mengamanatkan terselenggaranya program penyediaan hunian bersubsidi," jelas Wapres.
Lebih lanjut Wakil Presiden Ma’ruf Amin menegaskan, pihaknya akan menyampaikan persoalan Bank BTN Syariah ini kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir.
"Memang tidak semudah itu menggabungkan BTN Syariah ke bank BUMN lainnya, terutama menyangkut konsistensi penyediaan KPR rumah bersubsidi," tegas Ma'ruf Amin.
Sementara itu, Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan, saat ini masih ada kekurangan kebutuhan hunian (backlog) sebesar 12,7 juta unit rumah.
"Untuk itu, perlu bank yang khusus menangani pembiayaan perumahan rakyat. Dan Bank BTN sudah sejak lama menjadi bank yang fokus dalam mendukung program perumahan di Indonesia," kata Iwan Suprijanto.
Baca Juga: 10 Rekomendasi The HUD Institute Terkait Pembiayaan Properti Syariah
Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum DPP REI, Paulus Totok Lusida menyebutkan, saat ini Bank BTN merupakan bank penyedia KPR subsidi terbesar, dengan porsi 87%. Sedangkan, total market share Bank BTN untuk pangsa pasar KPR nasional sebesar 41%.
"Unit Usaha Syariah BTN ini sudah berkontribusi cukup besar untuk pembiayaan KPR Syariah bersubsidi, yakni rata-rata sebesar 17% per tahun," jelas Totok, menambahkan.
Untuk itu dia berharap, pemerintah tetap mempertahankan Bank BTN sebagai bank yang fokus dalam penyediaan pembiayaan di sektor perumahan.
"Kami berharap agar pemerintah tetap mempertahankan BTN Syariah. Apalagi, UUS BTN ini sudah berkontribusi relatif besar terkait pembiayaan hunian MBR di Tanah Air," pungkas Totok.
