Wamen PKP Bocorkan Strategi Sistem Pembiayaan Perumahan Subsidi

Ke depan, Kementerian PKP ingin agar pola pembiayaan perumahan tidak menjadi tanggungan pemerintah melalui APBN saja.

Fahri Hamzah, Wamen PKP (Foto: Dok. Kementerian PKP)
Fahri Hamzah, Wamen PKP (Foto: Dok. Kementerian PKP)

RealEstat.id (Jakarta) – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan, subsidi perumahan bagi masyarakat dalam Program 3 Juta Rumah sangat diperlukan.

Kendati demikian, Kementerian PKP juga akan membahas lebih mendalam mengenai skema dan strategi pembiayaan perumahan agar rakyat yang bekerja di sektor informal bisa memiliki akses pembiayaan perumahan yang baik.

"Kami terus membahas secara mendalam bagaimana skema serta strategi pembiayaan perumahan dalam mendukung Program 3 Juta Rumah untuk rakyat," ujar Wamen PKP Fahri Hamzah di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Kamis (14/11/2024).

Baca Juga: ATR/BPN Siapkan 1,3 Juta Hektare Tanah, Termasuk untuk Program 3 Juta Rumah

Menurut Fahri Hamzah, Kementerian PKP dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya pemerintah untuk menyediakan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat.

Target pembangunan yang ingin dicapai adalah sebanyak 3 juta rumah setiap tahun yang tersebar di kawasan pedesaan sebanyak 2 juta unit dan di perkotaan sebanyak satu juta unit.

Saat ini, imbuhnya, dirinya bersama sejumlah pihak terus merumuskan bagaimana pola pembiayaan perumahan yang tepat dan melengkapi kekurangan dalam hal penyaluran pembiayaan perumahan seperti yang sudah dilaksanakan selama ini.

Baca Juga: Sukseskan Program 3 Juta Rumah, Pemerintah Bakal Bebaskan Pajak dan Permudah Perizinan

"Dalam hal ini, kami ingin agar masyarakat yang bekerja di sektor informal dan tidak memiliki slip gaji juga bisa diakomodir dan mendapatkan pembiayaan perumahan sesuai aturan yang ada," terangnya.

Selama ini banyak dana pembiayaan perumahan yang sudah disalurkan ke masyarakat mulai dari KPR FLPP, skema bantuan uang muka, subsidi selisih bunga.

"Jika dana-dana tersebut dikelola dengan baik tentu masyarakat juga yang diuntungkan," tutur Fahri Hamzah, menambahkan.

Baca Juga: Sukseskan Program 3 Juta Rumah, Menteri PKP Minta Dukungan REI

Ke depan, kata Fahri, Kementerian PKP ingin agar pola pembiayaan perumahan tidak menjadi tanggungan pemerintah melalui APBN saja.

Tapi juga harus ada sumber-sumber dana perumahan lainnya yang bisa digunakan sehingga jumlah masyarakat yang mendapatkan rumah bersubsidi dengan kualitas yang baik bisa lebih banyak lagi.

"Semangat gotong royong ini juga harus ada dalam pembiayaan perumahan. Kami akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan mengenai sistem yang ada serta rencana penyempurnaan pola pembiayaan yang kami rencanakan untuk Program 3 Juta Rumah," tandasnya.

Redaksi@realestat.id

Simak Berita dan Artikel Menarik Lainnya di Google News

Berita Terkait

Puncak HUT KPR BTN ke-48 di Mall Kota Kasablanka, Ahad, 15 Desember 2024. (Foto: Kementerian PKP)
Puncak HUT KPR BTN ke-48 di Mall Kota Kasablanka, Ahad, 15 Desember 2024. (Foto: Kementerian PKP)
Perumahan MBR. (Foto: Dok. Kementerian PUPR)
Perumahan MBR. (Foto: Dok. Kementerian PUPR)
MBR Sektor Informal (Foto: Dok. Kementerian PUPR)
MBR Sektor Informal (Foto: Dok. Kementerian PUPR)
Global Market Economist Maybank Indonesia, Myrdal Gunarto, dan Head Digital Banking Maybank Indonesia, Charles Budiman berdiskusi disela-sela Luncheon Talk SBN Pasar Sekunder melalui M2U ID App. (Sumber: Maybank)
Global Market Economist Maybank Indonesia, Myrdal Gunarto, dan Head Digital Banking Maybank Indonesia, Charles Budiman berdiskusi disela-sela Luncheon Talk SBN Pasar Sekunder melalui M2U ID App. (Sumber: Maybank)