Tawarkan Beberapa Program, Pemerintah Bantu Penataan Hunian di Samosir

Kementerian PUPR siap melakukan penataan hunian tidak layak huni di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, dengan beberapa program perumahan.

KemenPUPR siap bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, untuk menata hunian di kawasan tersebut.
KemenPUPR siap bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, untuk menata hunian di kawasan tersebut.

RealEstat.id (Jakarta) - Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) siap bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, untuk melakukan penataan hunian di kawasan tersebut.

Dengan terciptanya hunian yang layak huni, diharapkan dapat mendorong daerah tersebut menjadi lebih tertata dan juga meningkatkan perekonomian bagi masyarakat sekitar yang terdampak pandemi Covid -19.

“Kami siap melakukan penataan hunian dan rumah tidak layak huni di Kabupaten Samosir agar menjadi lebih layak,” tutur Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid, saat menerima kunjungan audiensi Bupati Samosir, Vandiko T. Gultom di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis (24/6/2021).

Baca Juga: Kementerian PUPR Bangun 1.765 Sarhunta Danau Toba

Khalawi menerangkan, salah satu bentuk bantuan pemerintah untuk penataan hunian masyarakat adalah melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Melalui kegiatan yang lebih dikenal dengan istilah bedah rumah secara swadaya, masyarakat nantinya akan dibentuk kelompok-kelompok untuk melaksanakan pembangunan secara gotong royong.

“Program BSPS atau bedah rumah merupakan salah satu program unggulan perumahan yang di dorong oleh Kementerian PUPR untuk meningkatkan jumlah rumah layak huni serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia,” terangnya.

Menurut Khalawi, di masa pandemi ini masih banyak daerah yang mengalami masalah seperti pengentasan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Untuk itu pihaknya juga siap membantu Pemda mengentaskan RTLH sekaligus mendorong pariwisata daerah melalui Program Sarana Hunian Pariwisata (Sarhunta).

Baca Juga: "Danau Toba", Restoran Indonesia Pertama di Tanzania Resmi Beroperasi

“Pelaksanaan Sarhunta salah satunya dilaksanakan di Kabupaten Samosir. Kami siap membantu Pemerintah Kabupaten Samosir yang ingin mengentaskan masalah rumah tidak layak huni di daerah,” terangnya.

Sesuai data yang dimiliki Ditjen Perumahan, lokasi pelaksanaan peningkatan kualitas rumah swadaya sebagai bagian dukungan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Kabupaten Samosir tersebar di tiga kecamatan diantaranya Kecamatan Panguruan (104 unit) , Kecamatan Simanindo (194 unit), Kecamatan Sianjur Mula-Mula (12 unit). Total rumah yang mendapatkan bantuan Sarhunta sebanyak 310 unit dengan rincian 303 unit homestay dan tujuh unit usaha lainnya.

Baca Juga: Alokasikan Rp126 Miliar, Program BSPS di Sumatera Utara Renovasi 7.077 Rumah

Sementara itu, untuk lokasi peningkatan kualitas Rumah Koridor di Kabupaten Samosir, tersebar di 38 Desa yang berada di 6 Kecamatan diantaranya Kecamatan Simanindo (36 unit), Kecamatan Pangururan (43 unit), Kecamatan Sianjur Mula-Mula (1 unit), Kecamatan Palipi (28 unit) Kecamatan Nainggolan (6 unit), Kecamatan Onan Rungu (8 unit) dengan jumlah total 122 unit.

Bupati Samosir Vandiko T. Gultom menyatakan, keterbatasan APBD daerah membuat pihaknya membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat dalam upaya meningkatkan infrastruktur dan perumahan.

“Kami berterimakasih atas bantuan perumahan dari Kementerian PUPR. Ke depan kami juga berharap Kementerian PUPR bisa mengalokasikan bantuan rumah susun untuk masyarakat di Kabupaten Samosir,” harapnya.

Redaksi@realestat.id

Berita Terkait

Huntap Talise, Palu, Sulawesi Selatan (Foto: Dok. Kementerian PUPR)
Huntap Talise, Palu, Sulawesi Selatan (Foto: Dok. Kementerian PUPR)
Rusun Mahasiswa STPK Banau Maluku Utara (Foto: Kementerian PUPR)
Rusun Mahasiswa STPK Banau Maluku Utara (Foto: Kementerian PUPR)
Hunian Pekerja Konstruksi IKN yang menggunakan Inovasi Teknologi Mobox (Foto: Dok. Kementerian PUPR)
Hunian Pekerja Konstruksi IKN yang menggunakan Inovasi Teknologi Mobox (Foto: Dok. Kementerian PUPR)