Tahun Ini Kementerian PKP Bangun Dua Rusun di Papua Pegunungan

Menteri PKP menyatakan, anggaran untuk pembangunan Rusun di wilayah Daerah Otonomi Baru Papua Pegunungan sudah dianggarkan dalam APBN.

Maruarar Sirait, Menteri PKP (Foto: Kementerian PKP)
Maruarar Sirait, Menteri PKP (Foto: Kementerian PKP)

RealEstat.id (Jakarta) – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyatakan akan membangun dua tower Rusun (rumah susun) di Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Pegunungan.

Menurut Menteri PKP, Maruarar Sirait, hal itu merupakan bentuk nyata perhatian pemerintah dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di wilayah Papua.

"Tahun ini akan kami mulai pembangunan dua tower Rusun di Papua Pegunungan," tutur Maruarar Sirait di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan di Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Baca Juga: Kunjungi ATR/BPN, Menteri PKP Minta Data Lahan Gratis untuk Rumah Rakyat

Komitmen ini juga telah disampaikan Menteri PKP kepada Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, Agus Harimurti Yudhoyono; Menteri Transmigrasi, Iftitah Sulaiman; serta Pj Gubernur Papua Pegunungan, Velix Vernando Wanggai dalam rapat koordinasi yang membahas tentang Pembangunan infrastruktur di wilayah Papua Pegunungan.

Menteri PKP menyatakan, anggaran untuk pembangunan Rusun di wilayah Daerah Otonomi Baru Papua Pegunungan sudah dianggarkan dalam APBN.

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah berupaya untuk meningkatkan Pembangunan infrastruktur khususnya perumahan layak huni untuk Masyarakat di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Papua Pegunungan.

“Sudah kami anggarkan pembangunan Rusunnya tahun jamak,” tegasnya.

Baca Juga: Didampingi Aguan, Menteri PKP Gelar Groundbreaking Rumah Gratis untuk Rakyat di Tangerang

Untuk mempermudah pelaksanaan pembangunan itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan agar proses Pembangunan berjalan dengan baik dan lancar di lapangan.

Kementerian PKP tentunya memohon dukungan dari semua pihak serta mempertimbangkan sejumlah aspek dalam proses pengerjaan dilapangan.

“Doakan agar pembangunannya berjalan lancar. Tentu kita pertimbangkan semua aspek teknis bagaimana logistik tidak mudah karena kalaiu tidak salah semua dari Jayapura musti pakai pesawat termasuk alat berat. Bagaimana juga aspek keamanan kita pertimbangkan juga,” terangnya.

Pada kesempatan itu, Menteri PKP juga menyampaikan pesan penting dari Presiden Prabowo Subianto untuk menghindari tindak korupsi dalam Pembangunan.

Baca Juga: Menteri PKP: Wujudkan Program 3 Juta Rumah Perlu Cara 'Out of The Box'

Selain itu, adanya koordinasi lintas sektor dalam Pembangunan 3 Juta Rumah Untuk Rakyat juga sangat dibutuhkan sehingga ada perencanaan yang matang.

“Dalam Rapat kabinet Presiden Pak Prabowo juga selalu mengingatkan kita semua untuk tidak korupsi. Jangan sampai membangun tidak diisi dan ditempati. Yang paling penting harus direncanakan dan dikoordinasi secara matang,” tandasnya.

Menteri PKP juga megucapkan terimakasih atas dukungan Menteri Koordinastor Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah yang memberikan arahan kepada Kementerian PKP dalam menjalankan program dan kebijakan di sektor perumahan.

“Terima kasih kepada Menteri AHY yang sudah mengumpulkan kita semua di sini dengan baik. Tadi juga ada anggota DPR dan Wakil Ketua Komisi V DPR RI dari Dapil Papua Pegunungan sehingga bisa membicarakan Pembangunan di Papua Pegunungan secara komprehensif,” katanya.

Redaksi@realestat.id

Simak Berita dan Artikel Menarik Lainnya di Google News

Berita Terkait

Perumahan Subsidi (Foto: Istimewa)
Perumahan Subsidi (Foto: Istimewa)
Foto: Dok. Kementerian PKP
Foto: Dok. Kementerian PKP
Wamen PKP, Fahri Hamzah berbincang dengan warga di NTB. (Foto: Dok. Kementerian PKP)
Wamen PKP, Fahri Hamzah berbincang dengan warga di NTB. (Foto: Dok. Kementerian PKP)
Perumahan Subsidi di Gorontalo (Foto: Istimewa)
Perumahan Subsidi di Gorontalo (Foto: Istimewa)