Salurkan FLPP di 2024, BP Tapera Gandeng 31 Bank dan 20 Asosiasi Pengembang

Pada kesempatan ini, BP Tapera melakukan soft launching Tapera Digital Services (TDS) serta memberi apresiasi kepada mitra bank penyalur dan pengembang terbaik.

Foto: Realestat.id
Foto: Realestat.id

RealEstat.id (Jakarta) – Menyambut Tahun Baru 2024, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) dengan 31 Bank penyalur dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) melalui KPR Sejahtera bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Kamis (28/12/2023).

Bank penyalur ini terdiri dari 17 bank konvensional dan 14 bank syariah. Penandatangan PKS dengan 31 bank penyalur dana FLPP tersebut ditandatangani oleh Deputi Komisioner BP Tapera Bidang Pemanfaatan Dana Tapera, Ariev Baginda Siregar dengan Direktur dari 15 Bank penyalur FLPP secara luring dan 16 bank secara daring.

Jumlah bank penyalur FLPP tahun 2024 menurun bila dibandingkan dengan bank penyalur di 2023 ini. Pasalnya, beberapa bank tidak memenuhi ketentuan dalam PKS pasal 22 Tahun 2023, di mana bank penyalur dengan realisasi di bawah 100 unit tidak dapat mengikuti PKS di tahun selanjutnya. Jika bank-bank ini ingin kembali melakukan PKS, mereka harus melewati tahap assessment.

Baca Juga: Pengelolaan Dana Impresif, BP Tapera Terapkan Tiga Prinsip

“Realisasi penyaluran dana FLPP tahun 2023 tercapai sesuai target sebesar 229.000 unit dicapai lebih awal 13 hari dibandingkan dengan target FLPP pada tahun 2022 sebesar 226.000 unit. Pencapaian ini berkat kerja keras dari semua stakeholder, kenaikan harga tidak terlalu berpengaruh pada pencapaian target ini,” papar Komisioner BP Tapera, Adi Setianto.

Lebih lanjut Adi Setianto menyampaikan bahwa tahun 2024 mendatang target yang harus dicapai sebesar 166.000 unit. Namun sesuai arahan dari pemerintah, target tahun depan ini bisa berpotensi ke angka 220.000 unit.

“Tahun ini kami sudah menyeleksi bank penyalur, karena yang belum menyalurkan di atas 100 unit tidak bisa bekerja sama tahun ini. Dan tahun depan jika kami temukan masih terdapat rumah yang belum siap huni saat akad, maka kami akan mengeluarkan sanksi bagi bank dan pengembang. Mekanisme pemutusan kerja sama dengan bank dan pengembang perumahan akan dilakukan secara bertahap,” tegas Adi Setianto.

Baca Juga: Optimalkan Pembiayaan Perumahan Subsidi, BP Tapera Gandeng Japan Housing Finance Agency (JHF)

Sebagai upaya untuk terus menjaga bahwa rumah yang dibangun oleh pengembang dalam kesempatan yang sama, BP Tapera juga menggandeng 20 Asosiasi Pengembang Perumahan dalam PKS, tentang Rumah yang Layak Huni bagi MBR.

Asosiasi ini menaungi pengembang perumahan pelaku pembangunan dan penyedia Rumah yang layak huni dalam rangka pemenuhan kebutuhan perumahan bagi Masyarakat.

Tujuan dari perjanjian ini agar para pihak bekerjasama aktif dalam mewujudkan rumah layak huni yang memenuhi aspek ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi: (1) pemanfaatan data supply dan demand; (2) pengelolaan aplikasi; (3) pembangunan rumah layak huni; (4) pembinaan atas pengendalian rumah layak huni; serta (5) pemantauan dan evaluasi terhadap rumah layak huni.

Baca Juga: FLPP: 'Jalan Tol' Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Dapatkan Rumah Layak Huni

“Kami akan memberikan potensi data demand MBR yang berminat memanfaatkan pembiayaan perumahan, sosialisasi dan pendampingan serta pembinaan kepada Asosiasi Pengembang sekaligus melakukan monitoring dan evaluasi atas rumah yang dibangun oleh pengembang,” ujar Komisioner BP Tapera menjelaskan.

Di lain pihak, Asosiasi Pengembang Perumahan, menurut Adi Setianto juga akan menyampaikan data supply pada aplikasi yang disediakan, memastikan anggotanya untuk melakukan registrasi ulang di aplikasi, memperbarui data stok rumah.

Upaya yang keras baik dari BP Tapera maupun Asosiasi Pengembang Perumahan untuk menjaga rumah subsidi adalah rumah yang berkualitas maka dalam PKS ini diberlakukan sanksi kepada pihak yang melanggar berupa surat teguran hingga penghentian sementara untuk anggota asosiasi pengembang yang tidak memenuhi kesepakatan bersama.

Baca Juga: Optimalkan Layanan, BP Tapera Lakukan Beragam Inovasi Produk

Soft Launching Tapera Digital Services (TDS)

Pada kesempatan ini, BP Tapera juga melakukan soft launching Tapera Digital Services (TDS), sekaligus memperkenalkan Maskot Si Tapera yang akan selalu hadir menyapa di setiap media pendukung layanan BP Tapera, untuk pertama kalinya.

Tapera Digital Services merupakan alat bantu BP Tapera dalam menjawab empat isu strategis pembiayaan perumahan, serta dalam mendukung dan mengelola informasi mismatch supply dan demand perumahan.

Soft Launching Tapera Digital Services ini juga menjadi tonggak BP Tapera dalam melakukan perjalanan transformasi BP Tapera menuju Layanan Berbasis Digital yang telah dimulai dengan peluncuran Tapera Mobile versi awal pada Agustus 2023 lalu.

Dengan adanya Tapera Digital Services ini diharapkan dapat memperkenalkan dan menginisiasi standarisasi persyaratan administrasi pengajuan pembiayaan perumahan, baik dalam sisi persyaratan administrasi untuk ketersediaan, supply rumah maupun persyaratan administrasi pengajuan pembiayaan perumahan.

Pada masa soft launching ini, layanan TDS belum dibuka secara umum, adalah masa dimana BP Tapera melakukan pengetesan user experience serta kesiapan perlindungan konsumen sejalan dengan keamanan data peserta yang dalam prosesnya bekerja sama dengan BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara).

Baca Juga: BP Tapera Tawarkan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang Menguntungkan, Bagaimana Mekanismenya?

Para Mitra Terbaik BP Tapera 2023

BP Tapera dalam kesempatan yang sama, juga memberikan apresiasi kepada bank penyalur dan pengembang atas kontribusi dan pencapaian dalam penyaluran dana.

Untuk kategori Bank dengan kontribusi penyaluran FLPP tertinggi tahun 2023, diberikan kepada Bank BTN, BTN Syariah dan BRI. Sedangkan untuk bank dengan pertumbuhan tertinggi secara year on year diberikan kepada Bank BTN Syariah, BTN dan BRI.

Sementara itu untuk kategori dengan capaian di atas komitmen awal tahun diraih oleh Bank BJB Syariah, Bank Sumsel Babel Syariah, Bank Kalsel Syariah, Sumut Syariah dan DKI Syariah. Sedangkan kategori bank dengan tingkat keterhunian rumah tertinggi tahun 2023 diberikan kepada Bank Mandiri, BTN Syariah, dan BSI.

Sementara untuk kategori Asosiasi Pengembang Perumahan dengan Kontribusi Penyaluran FLPP Tertinggi Tahun 2023 diperoleh oleh Realestat Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Perumahan Dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) dan Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra).

Redaksi@realestat.id

Simak Berita dan Artikel Menarik Lainnya di Google News

Berita Terkait

Rumah subsidi. (Foto: Dok. BP Tapera)
Rumah subsidi. (Foto: Dok. BP Tapera)
Mulia Gading Kencana (MGK) Serang meraih Sertifikat Bangunan Gedung Hijau (BGH) dari Kementerian PUPR. (Foto: Dok Kementerian PUPR)
Mulia Gading Kencana (MGK) Serang meraih Sertifikat Bangunan Gedung Hijau (BGH) dari Kementerian PUPR. (Foto: Dok Kementerian PUPR)
Peresmian Rusun Mahasiswa Unimus Semarang, Jumat, 4 Oktober 2024. (Foto: Dok. Kementerian PUPR)
Peresmian Rusun Mahasiswa Unimus Semarang, Jumat, 4 Oktober 2024. (Foto: Dok. Kementerian PUPR)
Asrama Pusat Pelatihan Timnas Sepak Bola di IKN (Foto: Kementerian PUPR)
Asrama Pusat Pelatihan Timnas Sepak Bola di IKN (Foto: Kementerian PUPR)