Rusun Korem 133/Nani Wartabone Gorontalo Rampung Akhir 2021

Rusun Korem 133/Nani Wartabone Gorontalo terdiri dari tiga lantai yang merangkum 44 unit hunian tipe 36.

Pembangunan Rusun Korem 133/Nani Wartabone Gorontalo (Foto: Kementerian PUPR)
Pembangunan Rusun Korem 133/Nani Wartabone Gorontalo (Foto: Kementerian PUPR)

RealEstat.id (Gorontalo) - Direktorat Jenderal Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) menjalin kerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk menyediakan hunian layak bagi para prajurit TNI. Salah satunya dengan melakukan pembangunan Rumah Susun (Rusun) untuk anggota TNI yang bertugas di Korem 133/Nani Wartabone, Kodam XIII Merdeka, Provinsi Gorontalo.

"Kami bekerjasama dengan TNI untuk menyediakan hunian yang layak bagi para prajurit. Salah satunya dengan membangun rumah susun prajurit TNI yang bertugas di Korem 133/Nani Wartabone Kodam XIII Merdeka di Provinsi Gorontalo," ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid saat melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Gorontalo, Jumat (1/10/2021).

Baca Juga: Kementerian PUPR Mulai Pembangunan Rusun Polri di Gorontalo

Pada kesempatan itu, Dirjen Perumahan Khalawi Abdul Hamid bersama Komandan Korem (Danrem) 133/Nani Wartabone, Gorontalo, Brigjen TNI Amrin Ibrahim, meninjau langsung proses pembangunan Rusun tersebut. Tampak hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Sulawesi I, Recky Walter Lahope; Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Gorontalo, Alwi Mahdali; dan Pejabat Pembuat Komitmen Rusun dan Rumah Khusus Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Gorontalo, Faharudin.

Menurut Khalawi, pembangunan Rusun sangat bermanfaat bagi para prajurit TNI yang bertugas di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, pemanfaatan lahan untuk Rusun juga bisa lebih optimal dan memiliki daya tampung yang cukup banyak ketimbang membangun rumah tapak.

"Kami targetkan pembangunan Rusun prajurit TNI di Gorontalo ini bisa selesai akhir tahun. Kami juga meminta pihak kontraktor pelaksana untuk menambah jumlah pekerja di lapangan," terangnya.

Baca Juga: Dicat Mural Warna-warni, Rumah BSPS di Gorontalo Viral dan Jadi Objek Wisata

Sementara itu, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Sulawesi I, Recky Walter Lahope menerangkan, Rusun Korem 133/Nani Wartabone Kodam XIII Merdeka dibangun di Desa Pone, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo. Rusun tersebut dibangun satu tower terdiri dari tiga lantai. Jumlah huniannya sebanyak 44 unit dan luasan tiap unitnya adalah tipe 36.

Pembangunan Rusun dilaksanakan berdasarkan kontrak pembangunan tanggal 15 Februari 2021 dengan waktu pelaksanaan 290 hari kalender. Adapun Kontraktor Pelaksana pembangunan Rusun tersebut adalah PT Karya Sepakat Kita dan Manajemen Konstruksi PT Bermuda Konsultan.

"Kami juga telah melengkapi setiap unit hunian Rusun prajurit ini dengan fasilitas meubelair seperti tempat tidur, lemari pakaian dan meja kursi makan. Konstruksi bangunan menggunakan dana APBN sebesar Rp21,5 miliar," katanya.

Baca Juga: Bangun Rusun TNI di Manado, Kementerian PUPR Anggarkan Rp19,4 Miliar

Pihaknya ke depan juga akan memenuhi Persyaratan Bangunan Gedung Negara di Rusun tersebut yakni menyediakan kelengkapan fasilitas berupa hydran untuk pemadam kebakaran, fire alarm, green water tank, kemudian instalasi pengelolaan air limbah dan saluran drainase serta prasarana, sarana dan utilitas untuk landscape-nya.

"Setiap unit terdiri dari kamar tidur, ruang tamu, kamar mandi, dapur serta ruang cuci. Jadi skalanya apartemen sehingga para prajurit bisa tinggal dengan nyaman dan lebih semangat melaksanakan tugas dengan baik," katanya.

Redaksi@realestat.id

Berita Terkait

Rumah subsidi FLPP bagi MBR (Foto: Dok. BP Tapera)
Rumah subsidi FLPP bagi MBR (Foto: Dok. BP Tapera)
Menteri PKP, Maruarar Sirait bertemu pengurus dan senior REI guna membahas Program 3 Juta Rumah, JUmat, 8 November 2024. (Foto: Kementerian PKP)
Menteri PKP, Maruarar Sirait bertemu pengurus dan senior REI guna membahas Program 3 Juta Rumah, JUmat, 8 November 2024. (Foto: Kementerian PKP)