RealEstat.id (Sofifi) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) mulai melaksanakan pembangunan rumah susun (Rusun) untuk para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Kota Sofifi, Provinsi Maluku Utara. Rusun yang akan dibangun Kementerian PUPR nantinya setinggi tiga lantai dan memiliki 44 unit hunian dengan total biaya pembangunan sekitar Rp21,608 miliar.
"Direktorat Jenderal Perumahan melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Maluku siap menyelenggarakan pembangunan Rusun ASN BPKP tahun ini," ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid dalam sambutan tertulis yanh dibacakan oleh Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan (SSPP) Dwityo Akoro Soeranto saat melaksanakan groundbreaking Pembangunan Rusun ASN BPKP di Kota Sofifi, Maluku Utara, Kamis (3/6/2021).
Baca Juga: Rumah Tak Layak Huni di Maluku Terima Bantuan Bedah Rumah
Tampak hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba; Walikota Tidore Kepulauan, Ali Ibrahim; Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara, Aryanto Wibowo; Kepala Balai P2P Maluku, Yonnes Yubilia Biring; dan Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Maluku Utara, Phiter Pakabu.
Dalam kegiatan tersebut juga dilaksanakan penyerahan bantuan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) secara simbolis kepada masyarakat penerima bantuan. Jumlah rumah tidak layak huni yang dibantu Kementerian PUPR melalui Program BSPS sebanyak 120 unit yang berada di Kota Tidore Kepulauan.
Dwityo menambahkan, sesuai amanah Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rusun bahwa untuk memenuhi kebutuhan hunian yang layak dan terjangkau pemerintah bertanggung jawab atas pembangunan Rusun Umun, Rusun Khusus dan Rusun Negara.
Baca Juga: Hapernas 2020: Program BSPS di Maluku Tenggara Hampir Selesai
Untuk itu, Kementerian PUPR memberikan bantuan pembangunan rumah Rusun berupa bangunan beserta prasarana, sarana dan utilitas serta perlengkapannya seperti meubelair seperti tempat tidur, lemari pakaian, kursi dan meja sehingga membuat para penghuni tinggal dengan nyaman.
"Para ASN BPKP yang tugas di Kota Sofifi nanti tinggal membawa koper pakaian saja. Fasilitas di Rusun ini semua sudah lengkap ada meubelairnya dan kami juga akan melengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitasnya," katanya.
Bantuan Rusun, imbuhya, diberikan kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sebagaimana Peraturan Menteri PUPR Nomor 01/PRT/M/2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rusun.
Baca Juga: Pasca Gempa, Kementerian PUPR Rekonstruksi Fasilitas Pendidikan di Ambon
"Guna mensukseskan pembangunan Rusun diperlukan keterlibatan Pemda dalam memberikan proses perizinan khususnya penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Seriltifikat Laik Fungsi (SLF) sehingga bangunan Rusun memenuhi prinsip keandalan bangunan gedung," terangnya.
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara, Aryanto Wibowo, menerangkan bahwa pihaknya sangat berterimakasih atas bantuan Rudun dari Kementerian PUPR. Adapun lahan yang akan digunakan untuk lokasi pembangunan Rusun adalah hibah dari Pemprov Maluku Utara.
Pihaknya berharap dengan pembangunan Rusun ASN ni bisa meningkatkan kinerja dan semangat pegawai dalam melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan. Selain itu, Pemda juga bisa memberikan kemudahan dan kelancaran dari awal sampai akhir proses pembangunan Rusun ini.
Baca Juga: Begini Cara Mengakses SIBARU (Sistem Informasi Bantuan Perumahan)
"Di depan Rusun ini nantinya juga akan dibangun Kantor perwakilan BPKP dan Rumah Dinas Jabatan. Kami ucapkan terimakasih kepada Kementerian PUPR karena kami dapat hibah Rusun sebagai tempat tinggal para ASN BPKP Pemprov Maluku Utara. Kami harap seluruh pegawai BPKP Maluku Utara bisa pindah kesini dan mendorong mempercepat kawasan khusus Sofifi," harapnya.
Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba berharap Rusun ASN ini bisa membawa berkah bagi perkembangan Kota Sofifi sekaligus menambah aset penting khususnya bangunan untuk hunian ASN.
Selain hunian untuk ASN, imbuhnya, pihak Pemprov Maluku Utara juga berharap kepada Kementerian PUPR untuk membantu pembangunan asrama berupa Rumah Susun untuk para mahasiswa yang belajar di perguruan tinggi di Kota Sofifi. Salah satu Perguruan Tinggi yang membutuhkan bantuan Rusunawa adalah Universitas Bumi Hijrah Maluku Utara.
"Kami juga terus mendukung program pemerintah pusat dan berdasarkan arahan Presiden melalui Video Conference beberapa waktu lalu bahwa Presiden dan Menko Maritim akan datang ke Sofifi bersama para Menteri untuk memastikan pembangunan kawasan khusus Kota Sofifi," terangnya.
Baca Juga: BP2P Jadi Ujung Tombak Tingkatkan Program Perumahan di 2021
Sementara itu, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Maluku, Yonnes Yubilia Biring menerangkan, pembangunan Rusun ASN BPKP di Maluku Utara dilaksanakan oleh Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Maluku Utara dengan kontraktor pelaksana PT. Rhino Perkasa dan Konsultan Manajemen Konstruksi PT. Estik Griya Konsultan.
Lokasi pembangunan hunian vertikal tersebut berada di Jalan Raya Sultan Nuku, Desa Balbar, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, Luas bangunanya berukuran 19,15 x 66,95 meter atau 1.285,10 meter persegi dengan hunian tipe 36.
"Rusun ASN BPKP ini dibangun tiga lantai dengan rincian lantai 1 sebanyak 12 unit. Sedangkan di lantai 2 dan 3 masing-masing 16 unit jadi totalnya ada 44 unit hunian. Adapun nilai kontrak pembangunan sebesar Rp 21,608 Milyar. Diperkirakan pembangunan Rusun ini akan dilaksanakan selama 300 hari kalender mulai tanggal 21 Januari 2021 selesai 21 November 2021 mendatang," terangnya.