RealEstat.id (Jakarta) - SiKumbang (Sistem Informasi untuk Pengembang), aplikasi yang disediakan khusus bagi pengembang untuk memasukkan semua data perumahan subsidi ke Sistem Informasi KPR Bersubsidi (SiKasep) kini semakin lebih lengkap.
Pengembang-pengembang perumahan yang merupakan anggota 20 asosiasi yang terdaftar di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) terus menambah jumlah lokasi perumahan dan unit tapak subsidi yang terdaftar di aplikasi ini. Tercatat melalui dashboard SiKumbang Senin (10/8/2020) pukul 08.58 WIB terdapat 117.302 jumlah unit tapak subsidi yang masih tersedia sedangkan 141.700 unit tapak subsidi sudah terjual yang tersebar di 11.091 lokasi terdaftar.
Baca Juga: Semua Hal yang Perlu Diketahui Seputar SiKumbang, Sistem Informasi Kumpulan Pengembang
Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) terus aktif meminta semua pengembang yang sudah teregistrasi di Kementerian PUPR untuk menginput data huniannya melalui aplikasi SiKumbang guna menyiapkan semua data perumahan yang akan dipilih nantinya oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Rangkaian sistem yang dibangun oleh PPDPP, memiliki empat pintu dalam pelaksanaannya. Pintu pertama yang bisa diakses langsung oleh MBR melalui SiKasep menggambarkan dari sisi permintaan akan perumahan. Pintu kedua, pengembang yang memasukkan data perumahannya ke SiKasep melalui SiKumbang, data ini nantinya akan menggambarkan sisi supply dari perumahan subsidi di Indonesia dan pintu ketiga, diperuntukkan bagi perbankan yang akan melakukan verifikasi data MBR melalui sistem host to host dan terakhir PPDPP di pintu keempat akan menyalurkan dana FLPP dan memonitoring pelaksanaannya.
Baca Juga: Perluas Jangkauan SiKasep, PPDPP Kembangkan “Big Data” Hunian
Big data pembiayaan perumahan yang dibangun PPDPP, dengan kondisi ini sudah bisa memperlihatkan sisi demand dan supply berdasarkan data yang masuk dari 20 asosiasi pengembang ditambah dengan Perum Perumnas, yang bisa nantinya menjadi tolak ukur bagi pengembang, pemerintah daerah dalam menyediakan perumahan di daerah masing-masing.
Melalui Dashboard Managemet Control SiKumbang, beberapa provinsi di Indonesia memperlihatkan ketersediaan rumah lebih banyak jika dibandingkan dengan kebutuhan daerah tersebut terhadap hunian. Seperti Sumatera Selatan, tercatat Senin (10/8/2020) sebanyak 13.791 unit ketersediaan rumah subsidi, sedangkan permintaan atau kebutuhan akan rumah di provinsi itu hanya mencapai 4.499 unit.
Selanjutnya hal yang sama juga tergambar di provinsi Jambi dengan ketersediaan rumah subsidi mencapai 7.717 unit sedangkan permintaannya hanya 1.875 unit rumah. Jawa Timur terdapat pasokan rumah subsidi mencapai 12.507 unit dan yang membutuhkan hanya 6.330 unit. Untuk provinsi Riau juga terjadi kelebihan pasokan dari 5.830 unit rumah yang tersedia, sedangkan kebutuhannya mencapai 3.503 unit.
Baca Juga: PPDPP: Aplikasi SiKasep Tak Hanya Layani Skema FLPP
Sedangkan Jawa Barat justru mengalami sebaliknya, kebutuhan akan rumah subsidi di daerah ini mencapai hingga 30.411 unit sedangkan ketersediaan rumah subsidi baru mencapai 22.586 unit. Begitu pun dengan Banten, kebutuhan akan rumah subsidi juga mencapai 8.968 unit sedangkan ketersediaan rumah subsidi baru mencapai 6.364 unit. Hal yang sama juga terjadi dengan Sulawesi Selatan dari kebutuhan akan rumah subsidi sebanyak 5.567 unit, sedangkan ketersediaan rumah subsidi hanya 4.428 unit.
Direktur Utama PPDPP, Arief Sabaruddin mengatakan, data ini penting sekali bagi masyarakat dan pemangku kepentingan bidang perumahan.
“Peran pengembang dalam menginput data perumahan yang mereka bangun sangat krusial. Melalui data SiKumbang, secara real time PPDPP akan mempu menyajikan data hunian masyarakat, berupa peta hunian yang tersedia, sedang dibangun dan hunian yang sudah terjual yang disajikan dalam berbagai warna. Pengembang lah yang berperan penting untuk mewarnai area ini, sehingga masyarakat tidak kesulitan dalam memilih rumah yang diinginkannya,” ungkap Arief Sabaruddin panjang lebar.
Baca Juga: PPDPP: Penyaluran Dana FLPP 2020 Capai Rp8 Triliun
Bagi pemerintah, lanjut Arief, data ini sebagai informasi prioritas untuk memenuhi kebutuhan listrik, bantuan saran prasarana umum lainnya seperti bentuk dan ukuran agunan yang akan dibiayai oleh program perumahan subsidi. Idealnya, data ini pun dapat disinergikan dengan manajemen kuota di bank pelaksana pembiayaan perumahan.
“Melalui rangkaian sistem ini, pemerintah dapat merancang manajemen kuota bantuan pembiayaan perumahan hingga tingkat kecamatan. Sehingga anggaran program rumah subsidi dapat lebih akurat dari tingkat nasional sampai ke daerah terpencil sekalipun,” tambah Arief.
Sejak Januari 2020, PPDPP aktif terus melakukan bimbingan teknis kepada 20 asosiasi pengembang hingga kini. Asosiasi tersebut, adalah REI, Apersi, Himpera, Apernas, Pengembang Indonesia, Deprindo, Asperi, Asprumnas, Asprin, AP2ERSI, PIN, Apperindo, AB, Perwiranusa, Apeppi, Perpesma, Apernas Jaya, Parsindo, Perkumpulan Apersi, APSI, dan Perum Perumnas.
Pengakses SiKasep Capai 200.000
Antusias masyarakat dalam mendapatkan rumah subsidi masih tinggi di tengah kondisi pandemi yang masih berlangsung hingga kini. Terlihat dari dashboard management control PPDPP per Senin (10/8) pukul 09.56 WIB, sebanyak 202.497 calon debitur (masyarakat) sudah mengakses SiKasep, 81.835 calon debitur sudah dinyatakan lolos subsidi checking, 11.352 calon debitur dalam proses verifikasi dengan bank pelaksana FLPP, 1.400 calon debitur sudah masuk dalam tahap proses pengajuan dana FLPP dari bank pelaksana ke PPDPP dan 78.896 MBR sudah menerima dana FLPP.
Sementara itu, melalui SiKasep juga sudah terdaftar data Subsidi Selisih Bunga (SSB) yang dikelola oleh Ditjen Pembiayaan Infrastruktur yang saat ini dengan periode yang sama tercatat, sebanyak 17.291 calon debitur dalam proses verifikasi bank pelaksana SSB, 3.198 calon debitur sudah dalam pengajuan dana SSB dan sebanyak 5.584 debitur sudah menerima SSB.
