Program BSPS di Papua Barat Renovasi 879 Rumah di 6 Kabupaten/Kota

Jumlah bantuan dana Program BSPS yang disalurkan di wilayah kota sebesar Rp23 juta, sedangkan di wilayah pegunungan sebesar Rp40 juta per unit rumah.

Program BSPS (Bedah Rumah) di Papua Barat. (Foto: Dok. Kementerian PUPR)
Program BSPS (Bedah Rumah) di Papua Barat. (Foto: Dok. Kementerian PUPR)

RealEstat.id (Jakarta) - Provinsi Papua Barat akan mendapat anggaran sebesar Rp10,5 miliar dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat (KemenPUPR) untuk pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Program Bedah Rumah.

Program yang mendorong peningkatan kualitas rumah bagi masyarakat tersebut, tahun ini rencananya akan menyasar sebanyak 879 unit rumah tidak layak huni (RTLH) di Provinsi Papua Barat.

Baca Juga: Pemkab Teluk Bintuni Usulkan Program Bedah Rumah dan Rumah Khusus

“Pembangunan rumah layak huni akan terus kami laksanakan di Provinsi Papua Barat. Melalui pembangunan hunian tersebut, masyarakat bisa merasakan kehadiran negara dalam penyediaan tempat tinggal yang layak,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid beberapa waktu lalu.

Menurutnya, Program BSPS ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat serta membantu pemerintah daerah dalam mengurangi RTLH di daerah. Untuk itu, dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat untuk melaksanakan program tersebut di lapangan sangat diperlukan.

“Meskipun dana yang disalurkan hanya berupa stimulant, tapi ternyata dengan semangat gotong royong dan saling bahu membahu saat membangun rumah bisa merubah rumah menjadi lebih layak huni,” terangnya.

Baca Juga: Program BSPS di Manokwari Selatan Bantu Renovasi 100 Unit Rumah Tidak Layak Huni

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2) Papua II, Yance Pabisa didampingi Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Papua Barat Michael N. Demena menjelaskan, pihaknya akan melaksanakan Program BSPS untuk 879 unit RTLH. Dalam pendataannya, pihaknya juga menggandeng sejumlah pemerintah sehingga bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran.

Dari data yang dimiliki Balai P2P Papua II, pelaksanaan Program BSPS di Provinsi Papua Barat akan disalurkan di enam kabupaten/kota. Adapun lokasi penyalurannya berada di Kabupaten Sorong Selatan (172 unit), Kabupaten Maybrat (311 unit), Kabupaten Sorong (158 unit), Kabupaten Teluk Wondama (50 unit), Kabupaten Raja Ampat (112 unit), dan Kota Sorong (76 unit).

Baca Juga: Wamen PUPR Tinjau Pembangunan Rusun TNI AL di Sorong

Lebih lanjut, Yance menerangkan, setiap RLTH akan mendapatkan bantuan sesuai dengan kondisi lingkungan tempat tinggalnya. Adapun jumlah bantuan dana Program BSPS yang akan disalurkan untuk RTLH yang berada di wilayah perkotaan sebesar Rp23 juta, sedangkan RTLH yang ada di wilayah pegunungan sebesar Rp40 juta.

“Total dana Program BSPS di Papua Barat yang akan kami salurkan sebesar Rp10,5 miliar. Dana Program BSPS tersebut tidak diberikan tunai kepada penerima bantuan dan hanya bisa digunakan untuk modal belanja material dan upah tukang,” terangnya.

Redaksi@realestat.id

Berita Terkait

Kawasan wisata Labuan Bajo, NTT (Foto: Dok. Kementerian PUPR)
Kawasan wisata Labuan Bajo, NTT (Foto: Dok. Kementerian PUPR)
Program BSPS Kementerian PUPR.
Program BSPS Kementerian PUPR.
Desain Rusun Sekolah Tinggi Agama Hindu (STAH) di Buleleng, Bali (Foto: Dok. Kementerian PUPR)
Desain Rusun Sekolah Tinggi Agama Hindu (STAH) di Buleleng, Bali (Foto: Dok. Kementerian PUPR)
Dwityo Akoro Soeranto, Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, saat menyampaikan Kuliah Umum dan Diskusi Publik di Universitas Bumi Hijrah (Unibrah) Maluku Utara
Dwityo Akoro Soeranto, Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, saat menyampaikan Kuliah Umum dan Diskusi Publik di Universitas Bumi Hijrah (Unibrah) Maluku Utara