RealEstat.id (Jakarta) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk fokus pada integrasi program infrastruktur dan perumahan di kawasan kumuh yang ada di daeahnya masing-masing.
Di samping itu, pemerintah daerah juga harus meningkatkan koordinasi program pembangunan dengan kementerian atau lembaga di tingkat pusat agar pelaksanaan program perumahan tersebut dapat bersinergi dengan baik.
"Berdasarkan arahan Menteri PUPR ke depan seluruh program infrastruktur dan perumahan harus terintegrasi dengan baik dan harus fokus pada penanganan kumuh di daerah," jelas Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid saat menerima audiensi Walikota Padang, Hendri Sapta di Kantor Kementerian PUPR di Jakarta, Rabu (15/9/2021).
Baca Juga: Bangun Rumah Layak Huni, Program BSPS Kucurkan Rp20 Juta - Rp40 Juta Per Unit
Menurut Khalawi, adanya integrasi program dan penetapan lokasi kawasan kumuh yang ada diharapkan dapat mempermudah penyaluran bantuan pembangunan dari pemerintah pusat. Selain itu, diharapkan daerah yang sebelumnya dapat ditetapkan sebagai kawasan bebas kumuh sehingga mamou meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
Untuk mempermudah koordinasi program perumahan di daerah, imbuhnya, Pemda juga dapat berkoordinasi dengan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) serta Satuan Kerja Penyediaan Perumahan yang ada di daerah.
"Banyak program infrastruktur dan perumahan yang dapat untuk mengentaskan kawasan kumuh seperti Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang lebih dikenal dengan bedah rumah serta program pembangunan sanitasi dan air bersih. Jadi silakan jika Pemda mengusulkan bantuan yang dibutuhkan agar wilayahnya bebas dari kawasan kumuh," katanya.
Baca Juga: Ditinjau Wapres, Seperti Apa Rusunawa Eks Pemulung dan Tunawisma di Bekasi?
Lebih lanjut Khalawi mengatakan, di tahun 2022 mendatang, Kementerian PUPR akan membantu sekitar 300 rumah yang tidak layak huni di Kota Padang agar bisa lebih layak huni.
Sementara itu, Walikota Padang, Hendri Sapta menerangkan, adanya bantuan dari Kementerian PUPR ke Pemerintah Daerah sangat diperlukan di masa pandemi ini. Hal itu disebabkan anggaran yang ada di daerah banyak digunakan untuk penanganan pandemi agar masyarakat terhindar dari Covid-19.
"Jumlah rumah tidak layak huni yang kami data di Kota Padang ada sekitar 9.000 unit. Kami siap berkoordinasi dengan Kementerian PUPR agar penanganannya bisa dilaksanakan secara bertahap," terangnya.
