Ditinjau Wapres, Seperti Apa Rusunawa Eks Pemulung dan Tunawisma di Bekasi?

Tahun ini, Kementerian PUPR akan membangun dua menara Rusunawa Eks Pemulung dan Tunawisma, yakni di Bekasi dan Cipayung, Jakarta Timur.

Lokasi Rusunawa Eks Pemulung dan Tunawisma di Bekasi (Foto: Dok. Kementerian PUPR)
Lokasi Rusunawa Eks Pemulung dan Tunawisma di Bekasi (Foto: Dok. Kementerian PUPR)

RealEstat.id (Bekasi) - Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin meninjau lokasi Pembangunan Rusunawa yang akan dihuni eks pemulung dan tunawisma di Balai Karya Pangudi Luhur di Bekasi, Jawa Barat, Kamis (18/2/2021).

Tampak hadir dalam kegiatan tersebut Menteri Sosial Tri Rismaharini, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid, serta Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

Baca Juga: Rusun Bagi Pemulung, Pengemis, dan Gelandangan Dibangun di Jakarta dan Bekasi

Tahun ini, Kementerian PUPR akan membangun dua menara Rusunawa (Rumah Susun Sederhana Sewa) bagi Kementerian Sosial di dua lokasi, yakni di Bekasi dan Cipayung, Jakarta Timur.

"Pembangunan Rusunawa bagi eks pemulung dan tunawisma ini merupakan contoh sinergi dan kolaborasi yang baik antar kementerian yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) dan Kementerian Sosial," kata Ma'ruf Amin.

Baca Juga: Juli 2021, Rumah Subsidi Wajib Terdaftar di Aplikasi SiPetruk

Menurut Wapres, pembangunan hunian vertikal tersebut sejalan dengan program pembangunan perumahan dan permukiman pemerintah. Selain itu juga mampu mewujudkan Kota Tanpa Kumuh serta penataan lingkungan  sekaligus  menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Saya berharap Program Rusunawa ini bisa direplikasi dan dikembangkan di berbagai lokasi Balai Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial yang tersebar di 16 lokasi yang berada di 10 provinsi di Indonesia. Semoga program pemberdayaan masyarakat dan pembangunan Rusunawa ini dapat mewujudkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat dan dilaksanakan secara berkelanjutan," terangnya.

desain rusunawa eks pemulung dan tunawisma di bekasi kementerian pupr realestat.id dok
Desain Rusunawa eks pemulung dan tunawisma di Bekasi.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid menjelaskan, berdasarkan arahan Menteri PUPR,  Kementerian PUPR siap mendukung Kementerian Sosial untuk membangun Rusun bagi eks pemulung dan tunawisma di seluruh wilayah Indonesia.

Berdasarkan usulan dari Kementerian Sosial ke Kementerian PUPR, tercatat ada 16 lokasi yang telah disiapkan oleh Kementerian Sosial untuk pembangunan Rusun tersebut. Usulan lokasinya tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Baca Juga: Buka Rakernas REI 2020, Wapres Sebut 8 Aspek UU Cipta Kerja Terkait Properti

Sebanyak 16 tower tersebut nantinya akan dibangun di DKI Jakarta sebanyak empat tower, Bekasi (dua tower), Bandung (dua tower), Medan (satu tower), Makassar (satu tower), Surakarta (satu tower), Mataram (satu tower), Palembang (satu tower), Padang (satu tower), Manado (satu tower), dan Tabanan (satu tower).

Menurut Khalawi, Rusunawa eks pemulung dan tunawisma yang dibangun Kementerian PUPR di Bekasi sebanyak satu menara setinggi lima lantai. Sedangkan lokasi lainnya berada di Balai Karya Mulya Jaya Jakarta, Bambu Apus, Jakarta Timur.

Baca Juga: Bank Syariah Indonesia Siap Salurkan KPR Subsidi FLPP

Unit hunian vertikal tersebut adalah tipe 24 dan dilengkapi dengan meubelir seperti tempat tidur, lemari pakaian dan meja serta kursi makan. Guna menunjang kegiatan perekonomian masyarakat yang tinggal di sana, Rusun tersebut telah dilengkapi dengan unit difabel, ruang kios, ruang koperasi, ruang pengelola, ruang serbaguna, dan musala.

"Kami mentargetkan Rusun ini akan selesai dibangun pada akhir tahun ini sehingga bisa segera dimanfaatkan oleh masyarakat," pungkas Khalawi.

Redaksi@realestat.id

Berita Terkait

Rusun ASN Kementerian PUPR di Ambon, Maluku. (Foto: Dok. Kementerian PUPR)
Rusun ASN Kementerian PUPR di Ambon, Maluku. (Foto: Dok. Kementerian PUPR)
Kawasan wisata Labuan Bajo, NTT (Foto: Dok. Kementerian PUPR)
Kawasan wisata Labuan Bajo, NTT (Foto: Dok. Kementerian PUPR)