RealEstat.id (Jakarta) - Generasi milenial yang mendominasi populasi masyarakat Indonesia saat ini dinilai sebagai captive market potensial dalam perkembangan sektor properti di Indonesia. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (Bank BTN) mencatat ada sebanyak 5,8 juta generasi milenial—mengacu pada populasi berusia 21 - 40 tahun—di Indonesia yang belum memiliki rumah.
Kondisi ini ditengarai menjadi salah satu potensi bisnis perumahan yang sangat menjanjikan di Indonesia, terutama di tengah ketidakpastian dan ancaman resesi ekonomi global yang diprediksi bakal terjadi di tahun depan.
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Haru Koesmahargyo mengatakan, backlog perumahan saat ini sebesar 12,75 juta yang termasuk di dalamnya generasi milenial yang mendominasi populasi masyarakat Indonesia yang diperkirakan sebanyak 47% belum memiliki rumah.
Baca Juga: Survei: Kondisi Ekonomi Global Tidak Banyak Berpengaruh Pada Sektor Properti Indonesia di 2023
"Hal ini merupakan potensi yang sangat besar dan menjadi salah satu captive market pengembangan properti di Indonesia," kata Haru Koesmahargyo, saat membuka acara Seminar Economic and Property Outlook 2023 dengan tema "Tantangan Penyediaan Perumahan Rakyat Ditengah Ketidakpastian Ekonomi Global", di Jakarta, Rabu (7/12/2022).
Haru menambahkan, selain diuntungkan dengan bonus demografi tersebut, prospek sektor properti di Indonesia ke depan juga masih bagus jika dilihat dari total penyaluran KPR yang terus mengalami pertumbuhan setiap tahunnya.
"Sektor perumahan merupakan salah satu sektor yang terbukti mampu bertahan di tengah ketidakpastian ekonomi. Hal ini ditunjukkan dengan tetap tumbuh positifnya KPR di tengah turunnya ekonomi nasional dan mampu tumbuh lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan total kredit selama pandemi," tuturnya.
Baca Juga: Optimistis, Pengembang Properti dan Perbankan Tak Gentar Hadapi 'Tahun Resesi 2023'
Seperti diketahui, Pertumbuhan KPR Nasional hingga Kuartal III 2022 tumbuh sebesar 7,70% (yoy), meningkat dibandingkan Kuartal II 2022 yang sebesar 6,81%. Bank BTN sendiri masih menjadi penyalur KPR Subsidi atau FLPP terbesar, mendominasi 71% dari seluruh total penyaluran FLPP tiga tahun terakhir.
Berdasarkan survei dari Bank Indonesia pada Kuartal III 2022, 74,53% responden yang menyatakan masih bergantung pada KPR untuk bisa memiliki rumah.
"Oleh karena itu Bank BTN akan terus menjadi bank yang fokus memberikan KPR karena top of mind masyarakat bahwa KPR Pasti BTN," kata Haru.
Baca Juga: Bank BTN: Capai Zero Backlog Perumahan di 2045, Perlu Program 10 Juta Rumah
Hal senada disampaikan Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi & Moneter Bank Indonesia (BI) Solikin M. Juhro. Dia mengungkapkan bahwa pertumbuhan KPR terus menunjukkan perbaikan dengan risiko yang secara umum relatif terjaga.
"Selaras dengan hal tersebut, kinerja sektor properti tetap kuat, antara lain tercermin dari perkembangan proyek properti residensial dan apartemen yang tetap baik," ujarnya.
BI sendiri, lanjut Solikin, telah memutuskan untuk melanjutkan kebijakan relaksasi rasio Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV) untuk kredit atau pembiayaan properti maksimal 100%. Kebijakan ini memungkinkan para calon pembeli properti membayar uang muka alias down payment (DP) 0%, alias tak perlu bayar uang muka ketika memanfaatkan fasilitas kredit pemilikan rumah atau apartemen (KPR/KPA).
Baca Juga: Jaga Ketersediaan Tanah, Hunian Vertikal Harus Jadi Gaya Hidup Baru
"Kebijakan relaksasi ini berlaku efektif mulai 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023. Perpanjangan pelonggaran kebijakan LTV/FTV KPR hingga 31 Desember 2023 akan mendorong berlanjutnya perbaikan kinerja KPR," terangnya.
Pada kesempatan tersebut, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya menyelesaikan backlog perumahan melalui program-program bantuan perumahan yang tidak hanya affordable, namun juga equitable serta mendukung sustainabilitas bagi pihak yang terlibat dalam penyaluran bantuan subisidi perumahan.
Herry menyebut ada lima usulan pengembangan KPR Subsidi yang akan dijalankan pemerintah yakni dengan optimalisasi KPR FLPP, memperluas jangkauan KPR ASN/TNI/Polri, Rent to Own (RTO) untuk MBR Informal, KPR dengan Skema Staircasing Shared Ownership (SS0), serta pemberian KPR Mikro.
Baca Juga: Tren Investasi Properti di Indonesia Saat Ekonomi Global Melambat
Sementara itu, Chief Economist The Indonesia Economic Intelligence, Sunarsip mengungkapkan untuk mendorong pasar pembiayaan perumahan lebih kompetitif, dibutuhkan penguatan dari sisi supply salah satunya dengan meningkatkan penyaluran KPR oleh perbankan.
"Pemerintah melalui BUMN perlu meningkatkan kapasitas penyaluran KPR dengan memberikan tambahan PMN kepada Bank BTN Tahun 2023," ujarnya.
