RealEstat.id (Semarang) – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) kembali melakukan roadshow Sosialisasi Program Tapera dan Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kali ini, kegiatan yang diinisiasi BP Tapera bersama Ketua Umum KORPRI Nasional, Zudan Arif Fakrulloh, menyambangi Provinsi Jawa Tengah.
Melalui sosialisasi ini, BP Tapera mendorong para PNS untuk melakukan pemutakhiran data yang berguna untuk memperoleh gambaran kebutuhan data perumahan PNS di seluruh Indonesia. Jawa Tengah merupakan provinsi keempat, setelah acara serupa digelar di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Baca Juga: Ini Dia, Bank-bank Penyalur KPR FLPP Terbaik di Semester I 2022
Bertempat di Wisma Muria, BPSDM Daerah Provinsi Jawa Tengah di Srondol, Semarang, sosialisasi diselenggarakan oleh BP Tapera dan KORPRI secara hybrid, Selasa (19/7/2022). Acara ini dihadiri setidaknya oleh 150 peserta secara luring dan lebih dari 1.000 partisipan secara daring yang merupakan perwakilan PNS Provinsi jawa Tengah yang tersebar di 35 Kabupaten dan Kota.
Dengan tema “Sosialisasi Program Tapera dan Pemutakhiran Data PNS Bersama Pemerintah Prov/Kab/Kota di Jawa Tengah" ini dihadiri oleh Deputi Komisioner BP Tapera, Eko Ariantoro; didampingi Direktur Kerja Sama Kepesertaan BP Tapera, Imam Syafi’i Toha; Plt Direktur Operasi Pemanfaatan BP Tapera, Is Aprianto; serta Kepala Divisi Kepersertaan dan Sumber Dana Lainnya, Barik Gussaini.
Sementara itu, dari pihak Pemerintah Daerah Jawa Tengah hadir mewakili Gubernur Jawa Tengah, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tegah, Arief Djatmiko. Turut hadir pula Dewan Pengurus KORPRI Nasional, Sutanto Herudjatmiko.
Baca Juga: Produk Kredit Rumah BP Tapera Diminati Ribuan PNS di Yogyakarta
Eko Ariantoro, Deputi Komisioner BP Tapera, dalam sambutannya menyampaikan bahwa berdasarkan data BP Tapera, saat ini Provinsi Jawa Tengah memiliki 308.854 peserta Tapera aktif, dimana 293.600 peserta memilih pengelolaan dana dengan Prinsip Konvensional dan 15.254 memilih pengelolaan dana dengan Prinsip Syariah.
Melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Tengah selaku pihak Pemberi Kerja, telah menyelesaikan pemutakhiran data kepada 288.610 Peserta (93,45%) melalui portal sitara.tapera.go.id.
Sedangkan dalam hal pemutakhiran individu, 197.220 (63,86%) Peserta di Pemda Jawa Tengah yang telah melakukan pemutakhiran data, sedangkan sisanya sebanyak 111.634 peserta (36,14%) belum melakukan pemutakhiran data secara individu.
Baca Juga: Lampaui Target, Realisasi FLPP Kuartal II 2022 Capai 99.557 Unit
Perlu diketahui bersama, bahwa pemutakhiran data Peserta selain dilakukan oleh Pemberi Kerja, para peserta tetap perlu melakukan pemutakhiran data yang bersifat pribadi dan confidential yang hanya bisa diakses dan diisi oleh masing-masing Peserta.
“Pemutakhiran data penting bagi Peserta untuk mengetahui dan memastikan informasi data Peserta, status kepesertaan (aktif/nonaktif), besaran setoran dan saldo Simpanan, pilihan prinsip pengelolaan dana (konvensional/syariah) serta rekening pengembalian Simpanan pada saat pensiun,” ujar Eko Ariontoro.
Lebih lanjut Eko menyampaikan, hingga per 15 Juli 2022 sebanyak 75.511 Peserta telah menentukan minat pembiayaan Tapera, yang terdiri dari 11.500 Kredit Pemilikan Rumah, 4.779 Kredit Bangun Rumah, dan 50.365 Kredit Renovasi Rumah dengan prinsip konvensional.
Sedangkan pada peserta dengan prinsip syariah, sebanyak 1.393 Pembiayaan Pemilikan Rumah, 633 Pembiayaan Bangun Rumah, dan 4.361 Pembiayaan Renovasi Rumah dengan prinsip Syariah.
Baca Juga: BP Tapera dan KORPRI Dorong PNS Miliki Rumah, Bagaimana Caranya?
Hingga akhir Juni 2022 Provinsi Jawa Tengah telah memberikan realisasi akad Kredit Pemilikan Rumah Tapera sebanyak 75 unit rumah atau sebesar Rp10,84 Miliar.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, Arief Djatmiko, menyampaikan dukungannya kepada BP Tapera terhadap pemutakhiran data ini.
“Alhamdulilllah, Provinsi Jawa Tengah sudah termasuk cukup baik dalam hal pemutakhiran data, kami memberikan apresiasi kepada pihak BKD Provinsi Jawa Tengah karena telah mencapai 93,55%,” ungkap Arief.
Sedangkan dalam hal pemutakhiran individu, sebanyak 63,87% para PNS di Provinsi Jawa Tengah telah melakukan pemutakhiran. Disebutkan lebih lanjut oleh Arief, daerah Kabupaten/Kota yang telah mencapai angka tinggi lebih dari 80% adalah seperti pada Magelang, Surakarta, dan Tegal.
Baca Juga: Dengan Tapera, Pekerja Sektor Informal Bisa Punya Rumah, Begini Caranya
Meskipun demikian, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah juga memberikan perhatian pada Kabupaten/Kota dengan capaian pemutakhiran masih rendah di bawah 30%, seperti pada Salatiga, Semarang, Pati, dan Pemalang.
“Perlu untuk dikejar, kami menargetkan paling tidak tahun 2022 ini kita sudah bisa merealisasikan migrasi data Bapertarum ke BP Tapera. Bagi Kepala Dinas Kabupaten dan Kota, silakan koordinasi kepada kami, akan kami fasilitasi,” ujar Arief.
Dalam kesempatan yang sama, diadakan sosialisasi Program Tapera dan Pemutakhiran Data Peserta yang disampaikan oleh Direktur Kerja Sama Kepesertaan BP Tapera, Plt Direktur Operasi Pemanfaatan BP Tapera, dan Pengelola Pengelolaan Tapera Syariah BP Tapera.
