RealEstat.id (Jakarta) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, keterbukaan informasi publik, efisiensi, dan inovasi adalah kunci sukses mewujudkan Program 3 Juta Rumah.
"Sesuai pesan Bapak Presiden, di Indonesia untuk menekan masalah korupsi masih harus perlu kerja keras," kata Maruarar Sirait dalam acara Diskusi Program Tiga Juta Rumah di Jakarta, Senin (28/10/2024).
Dia mencontohkan negara Denmark, di mana untuk menekan angka korupsi, salah satu hal yang dilakukan adalah dengan keterbukaan publik sehingga ada kontrol publik.
"Jadi mulai dari rapat di Kementerian PKP akan disiarkan terbuka secara online, termasuk acara ini mulai dari perencanaan struktur organisasi dan anggaran kita terbuka," kata Ara, sapaan akrab Maruarar Sirait.
Baca Juga: Wacanakan Lahan Gratis, Menteri PKP: Bank Tanah Kunci Sukses Program 3 Juta Rumah
Dikatakan Menteri Ara, pada tahun 2025 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp5,078 triliun untuk memulai program mewujudkan Program 3 Juta Rumah.
Alokasi tersebut, di antaranya untuk pembangunan Rumah Susun sebesar Rp3,53 triliun, pembangunan Rumah Khusus senilai Rp0,105 triliun, pembangunan Rumah Umum dan Komersial senilai Rp0,121 triliun, pembangunan Rumah Swadaya senilai Rp0,747 triliun, dan Dukungan Manajemen dan Teknis senilai Rp0,575 triliun.
Lebih lanjut dia menuturkan, untuk mewujudkan Tiga Juta Rumah per tahun diperlukan efisiensi.
Misalnya, semen dibeli dalam jumlah besar, sehingga bisa mendapat diskon besar pula. Dengan demikian, harga rumah bisa turun karena efisien.
Baca Juga: Menteri PKP Kampanyekan Gotong Royong Bangun Rumah Rakyat
"Saya ingin uang negara tidak hanya tidak dikorupsi, tetapi juga harus efisien dalam penggunaannya," kata Maruarar.
Selain efisiensi, dia mengatakan, untuk mewujudkan Program 3 Juta Rumah per tahun juga diperlukan inovasi yang di luar kebiasaan (out of the box).
"Salah satunya bagaimana saya sudah meyakinkan Menteri Keuangan bahwa tanah-tanah hasil sitaan koruptor bisa dimanfaatkan untuk dibangun rumah bagi rakyat kecil," paparnya.
Dikatakan Menteri Ara, inovasi-inovasi tersebut diperlukan untuk memecahkan masalah keterbatasan anggaran yang dimiliki Pemerintah.
"Sebagai birokrat tidak bisa hanya bekerja rutinitas dan menyerah terhadap anggaran yang ada dan birokrasi yang ada," ujarnya.
Baca Juga: Tinjau Rusun Pasar Rumput, Menteri PKP: Harga Sewa Harus Terjangkau!
Terakhir, Maruarar menyatakan, pihaknya juga akan mengoptimalkan pemanfaatan aset-aset hunian yang telah dibangun Pemerintah. Salah satunya Rusun Pasar Rumput.
"Rusun Pasar Rumput yang kemarin saya kunjungi, kondisinya bagus dan layak, tapi disewakan dengan harga Rp3,5 juta per bulan," ujarnya.
Menurutnya, harga sewa setinggi segitu, tentu tidak tepat sasaran untuk rakyat kecil. Kemudian, pihaknya melakukan penghitungan ulang berdasarkan biaya operasional Rusun.
"Akhirnya, setelah dihitung ulang, biaya sewanya bisa diturunkan menjadi Rp1,25 juta per bulan, sehingga terjangkau untuk rakyat kecil," katanya.
Simak Berita dan Artikel Menarik Lainnya di Google News
