Menteri PKP, Maruarar Sirait Hibahkan Lahan 2,5 Hektare Miliknya untuk Rumah Rakyat

Menteri PKP menyediakan tanah miliknya di kawasan Tangerang untuk dijadikan lahan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Maruarar Sirait, Menteri PKP (Foto: Istimewa)
Maruarar Sirait, Menteri PKP (Foto: Istimewa)

RealEstat.id (Jakarta) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bergerak cepat melaksanakan amanah Presiden Prabowo Subianto untuk melaksanakan Program 3 Juta Rumah.

Tak tanggung-tanggung, dia langsung menyediakan tanah miliknya di kawasan Tangerang untuk dijadikan lahan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Untuk mewujudkan hal tersebut, Maruarar Sirait menggandeng sejumlah pihak swasta, salah satunya Agung Sedayu, untuk mendukung pembangunan rumah gratis beserta isinya untuk rakyat.

Baca Juga: Menteri PKP: Wujudkan Program 3 Juta Rumah Perlu Cara 'Out of The Box'

“Saya rencananya 10 November 2024 mendatang akan dilaksanakan groundbreaking rumah gratis untuk masyarakat di Tangerang," katanya di sela Diskusi Program 3 Juta Rumah bertema 'Gotong Royong Membangun Rumah Untuk Rakyat' di Jakarta, Senin (28/10/2024) malam.

Pada diskusi tersebut, Maruarar Sirait menjelaskan tentang berbagai rencana dan kondisi serta alokasi anggaran APBN yang tersedia untuk program perumahan di Indonesia saat ini.

Diskusi tersebut selain diikuti para pejabat dan kalangan birokrat juga dihadiri para perwakilan asosiasi pengembang perumahan, kalangan perbankan, Satgas Perumahan, praktisi, dan pemerhati perumahan.

Menteri PKP juga mengajak semua pihak termasuk sektor swasta untuk terlibat secara aktif dalam Program Pembangunan 3 Juta Rumah.

Baca Juga: Wacanakan Lahan Gratis, Menteri PKP: Bank Tanah Kunci Sukses Program 3 Juta Rumah

Pasalnya, selain mampu mendorong investasi, pembangunan perumahan juga akan meningkatkan industri-industri lain sehingga mampu membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan negara.

Lebih lanjut, Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan tidak masalah apabila swasta ikut membangun rumah rakyat dengan berbagai skema dan bentuk.

Hal yang penting adalah bagaimana bantuan hunian tersebut benar-benar diberikan kepada rakyat yang membutuhkan dan tepat sasaran.

“Bantuan rumah macam-macam bentuknya. Kalau tanahnya dari pihak swasta, dan yang bangun rumah juga swasta kan bisa. Intinya diberikan kepada rakyat yang tepat dan jangan sampai salah sasaran," kata Ara, sapaan akran Maruarar Sirait.

Baca Juga: Maruarar Sirait: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Siapkan Program Rumah Rakyat

Untuk itu, dia ingin semua data base penerima bantuan rumah jika diperlukan dibuat sendiri oleh Kementerian PKP, jangan sampai ada salah sasaran seperti halnya penyaluran BLT.

Pada kesempatan itu, Menteri PKP juga memohon doa serta dukungan dari semua pihak agar rencana kerjanya berjalan lancar di lapangan.

Selain itu, dirinya juga berharap ke depan tidak ada lagi lokasi pembangunan rumah yang eksklusif namun harus dihuni dari berbagai kalangan masyarakat berpenghasilan rendah.

"Intinya kawasan hunian jangan jadi ekslusif dengan variasi penghuni, seperti guru, ASN, TNI/Polri, dan masyarakat, sehingga bisa jadi role model atau percontohan rumah gratis lainnya,” tandas Maruarar.

Redaksi@realestat.id

Simak Berita dan Artikel Menarik Lainnya di Google News

Berita Terkait

Ilustrasi rumah layak huni untuk kalangan masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. (Sumber: BP Tapera)
Ilustrasi rumah layak huni untuk kalangan masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. (Sumber: BP Tapera)
Kawasan kumuh (Foto: Dok. Kementerian PUPR)
Kawasan kumuh (Foto: Dok. Kementerian PUPR)
Ilustrasi perumahan menengah bawah. (Sumber: BP Tapera)
Ilustrasi perumahan menengah bawah. (Sumber: BP Tapera)
Puncak HUT KPR BTN ke-48 di Mall Kota Kasablanka, Ahad, 15 Desember 2024. (Foto: Kementerian PKP)
Puncak HUT KPR BTN ke-48 di Mall Kota Kasablanka, Ahad, 15 Desember 2024. (Foto: Kementerian PKP)