Komisi V DPR Nilai Program Perumahan di Makassar Berjalan Baik

Selain hasil pembangunan hunian, Kementerian PUPR dinilai melakukan koordinasi yang baik dengan Pemerintah Daerah, Komisi V DPR, dan mitra kerja lain.

Rumah susun di Makassar (Foto: Kementerian PUPR)
Rumah susun di Makassar (Foto: Kementerian PUPR)

RealEstat.id (Makassar) – Komisi V DPR RI mengapresiasi pelaksanaan program pembangunan infrastruktur dan perumahan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, yang dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR).

“Kami menilai Program Perumahan yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR di Makassar sudah berjalan dengan baik. Masyarakat juga sangat terbantu dengan berbabagi program perumahan yang ada baik Rusun, bedah rumah serta program perumahan lainnya,” tutur Muhammad Aras, Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, saat melakukan Kunjungan Kerja di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (15/2/2021).

Baca Juga: Anggaran Program Perumahan 2021 Capai Rp8,093 Triliun, Begini Alokasinya

Dia menilai, selain hasil pembangunan hunian yang baik, Kementerian PUPR juga melaksanaan koordinasi yang baik dengan Pemerintah Daerah, Komisi V DPR, dan mitra kerja lain. Adanya pembentukan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) di daerah tentunya akan mempermudah koordinasi, pelaksanaan pembangunan serta pengawasan terkait proses pembangunan di lapangan.

“Koordinasi antara Kementerian PUPR dengan kami di tingkat Provinsi juga sangat baik. Pengawasan pembangunan juga bisa mudah dipantau karena ada Satker dan Balai Perumahan di daerah,” kata Muhammad Aras.

Baca Juga: Dirjen Perumahan Paparkan Capaian Program Kerja Tahun 2020

Sementara itu, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi III, Sugiharjo menjelaskan, berdasarkan kebijakan Menteri PUPR, pihaknya berupaya memprioritaskan usulan calon Penerima Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang diusulkan Komisi V DPR RI.

Pada tahun 2021 ini jumlah rumah yang akan dibedah melalui Program BSPS mencapai 5.840 unit rumah tidak layak huni (RTLH). Selain itu, sejumlah program perumahan lainnya seperti pembangunan Rumah Susun, Rumah Khusus, dan PSU juga tengah dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang ada di Sulawesi Selatan.

Baca Juga: Gunakan SIBARU, Pemda Dapat Usulkan Program Perumahan ke Kementerian PUPR

Pembangunan Rumah Susun dan pendukungnya tahun 2021 rencananya sebanyak 275 unit yang tersebar di 11 lokasi berbeda dengan anggaran sebesar Rp172 miliar. Sedangkan untuk Rumah Khusus akan dibangun 93 unit di dua lokasi dengan anggaran Rp14 miliar, serta PSU sebanyak 5.300 unit dengan jumlah anggaran Rp13 miliar.

"Saat ini paket-paket kontraktual tersebut sudah dilakukan lelang oleh BP2JK (Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi) dan memasuki tahap evaluasi. Kami harapkan sesuai jadwal minggu depan telah sudah bisa mendapatkan hasil pemenangnya dan segera dilakukan penandatanganan kontrak sehingga proses pembangunan bisa segera dilaksanakan,” katanya.

Redaksi@realestat.id

Berita Terkait

Perumahan Subsidi Mutiara Puri Harmoni 2, Bekasi. (Foto: Dok. Vista Land Group)
Perumahan Subsidi Mutiara Puri Harmoni 2, Bekasi. (Foto: Dok. Vista Land Group)
Rumah khusus di perbatasan Papua Nugini (Foto: Dok. Kementerian PUPR)
Rumah khusus di perbatasan Papua Nugini (Foto: Dok. Kementerian PUPR)
Rumah hasil Program BSPS di Gorontalo yang jadi viral. (Foto: Kementerian PUPR)
Rumah hasil Program BSPS di Gorontalo yang jadi viral. (Foto: Kementerian PUPR)
Rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).