RealEstat.id (Jakarta) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) menilai, optimalisasi pemetaan dan pendataan terkait postur dan populasi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang menjadi target Program Sejuta Rumah (PSR) sangat diperlukan.
Pasalnya, hal tersebut berpengaruh pada penyesuaian kebijakan terkait program perumahan dengan jumlah anggaran yang harus dialokasikan pemerintah.
Baca Juga: Ditjen Perumahan Usulkan Pagu Indikatif Rp5,938 Triliun di 2023
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto mengatakan, pemetaan MBR Untuk Program Perumahan Sangat Diperlukan. Minimal, postur dan populasi jumlah desil MBR bisa diketahui sehingga program perumahan bisa dilaksanakan dengan baik di lapangan.
"Pemerintah berupaya agar setiap tahun jumlah backlog perumahan bisa terus berkurang atau bahkan mencapai zero backlog," kata Iwan Suprijanto, dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema 'Optimalisasi Ekosistem Perumahan Indonesia dan Grand Design Pembiayaan Perumahan Bagi Sektor Informal Tahap 2' yang diselenggarakan Bank BTN di Jakarta, Jumat (1/7/2022).
Baca Juga: Kementerian PUPR Realisasikan Bantuan Bagi 60.706 Unit Rumah Swadaya
Untuk mencapai zero backlog, imbuhnya, diperlukan kerja sama dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan bidang perumahan baik dari kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, pengembang perumahan, perbankan, sektor swasta dan masyarakat untuk saling membantu dalam penanganan pembangunan perumahan dalam Program Sejuta Rumah.
Lebih lanjut, Iwan menambahkan, dalam UUD 1945 pada Pasal 28H ayat 1 dan Pasal 34 ayat 3 dinyatakan bahwa Setiap orang berhak bertempat tinggal dan memiliki fasilitas umum yang layak. Oleh karena itu, pemetaan masyarakat yang membutuhkan bantuan pembiayaan perumahan oleh pemerintah daerah juga sangat diperlukan sehingga pihak perbankan seperti Bank BTN dapat lebih fokus menyalurkan KPR.
“Suppy dan demand perumahan di Indonesia harus mendapat perhatian agar zero backlog perumahan bisa tercapai. Apalagi melalui Program Sejuta Rumah ini pemerintah ingin setiap orang bisa memiliki hunian yang layak huni,” harapnya.
Baca Juga: Penyertaan Modal Negara (PMN) Non Tunai Bagi Perumnas Sangat Diperlukan, Apa Sebabnya?
Sementara itu, Direktur Utama Bank BTN, Haru Koesmahargyo menerangkan, Bank BTN siap mendukung pemerintah dalam pelaksanaan Program Sejuta Rumah untuk masyarakat. Apalagi pemenuhan kebutuhan rumah layak huni menjadi salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi selain sandang dan pangan.
“Bank BTN merupakan bank yang fokus pada program perumahan hingga 90 persen. Kami ingin dana APBN ini bisa optimal untuk di salurkan ke sektor perumahan sehingga lebih banyak masyarakat menikmati lebih mudah dan murah serta terjangkau,” terangnya.
