RealEstat.id (Lombok Barat) – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) melalui Direktorat Rumah Susun Direktorat Jenderal Perumahan berusaha mempercepat penghunian dan serah terima rumah susun (Rusun) yang telah terbangun.
Untuk itu, selain mendata Rusun yang ada, Kementerian PUPR juga berharap kepada pengusul bantuan agar menerima aset hunian vertikal sehingga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.
"Kami terus akan berupaya agar aset Rusun yang dibangun pemerintah pusat dengan dana APBN ini bisa segera diserahterimakan kepada pengusul bantuan," ujar Direktur Rumah Susun Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Aswin Grandiarto Sukahar dalam kegiatan Rapat Koordinasi Percepatan Penghunian dan Serah Terima Aset Rumah Susun di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Senin (10/7/2023).
Baca Juga: Menginap di Gili Trawangan Mulai Rp300 Ribu, Homestay di Sarhunta Saja!
Aswin menerangkan, sesuai arahan Direktur Jenderal Perumahan, pihaknya akan mengoptimalkan tugas dan fungsi Direktorat Rusun Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR.
Hal ini bertujuan untuk melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan penyediaan Rusun, perencanaan teknik, penyusunan standar dan pedoman, pemberian bimbingan teknis dan supervisi penyediaan, penghunian dan pengelolaan serta pemantauan dan evaluasi penyediaan Rusun.
Rapat Koordinasi Percepatan Penghunian dan Serah Terima Aset Rusun, katanya, dilaksanakan selama tiga hari mulai Senin hingga Rabu tanggal 10 - 12 Juli 2023.
Rapat ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak untuk mencari solusi bersama dan penyelesaian permasalahan serah terima aset baik dari sisi sertifikat, pengelolaan bangunan gedung dan pernyataan menerima BMN.
Baca Juga: Ditjen Perumahan: Pembangunan Rusun Capai 11.719 Unit di Rentang 2020 - 2024
Selanjutnya adalah untuk penyelesaian permasalahan penghunian misalnya belum adanya badan pengelola, verifikasi calon penghuni, dan perlu tidaknya adanya perbaikan Rusun serta menyusun target pelaksanaan penghunian Rusun dan target penyelesaian kelengkapan dokumen serah terima aset
"Progres aset Rusun yang sudah diserahterimakan hingga saat ini sebanyak 1.341 tower atau 61,83%. Sedangkan 261 tower atau 12,03 tower dalam proses serah terima dan 567 tower atau 26,14% dalam tahap pengumpulan dokumen," terang Aswin.
Pada kesempatan itu, Aswin juga menjelaskan output dan target kegiatan Rakor adalah adanya Berita Acara Kesepakatan Pembahasan Target Penghunian dan Pemenuhan Kelengkapan Dokumen Serah Terima Aset Rusun yang ditandatangani oleh sejumlah pihak, di antaranya Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai lokasi pembangunan Rusun, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan, perwakilan Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, perwakilan Biro BMN Setjen Kementerian PUPR dan Sekretariat Direktrorat Jenderal Perumahan.
Baca Juga: Anggarkan Rp596 Miliar, Ditjen Perumahan Bangun Proyek Hunian di IKN Nusantara
Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, M Hidayat meminta agar para pengusul bantuan Rusun bisa bekerja sama dengan baik dalam proses serah terima aset.
Rusun yang sudah dibangun tentunya tidak gratis dan perku ada uang sewa yang terjangkau untuk biaya perawatan dan pengelolaan serta harus segera dihuni dan digunakan sebagaimana mestinya seperti pengusulan bantuan tersebut.
"Jangan sampai ada Rusun yang dibangun dengan dana APBN untuk MBR berubah fungsi menjadi mess. Pengusul bantuan baik Pemda dan perguruan tinggi sebenarnya bisa segera membentuk badan pengelola untuk menetapkam harga sewa bagi penghuni mulai Rp50 ribu hingga Rp100 ribu sesuai perhitungan sebagai upaya penertiban tata kelola keuangan dan BMN dan biaya perawatan aset Rusun," terangnya.
Baca Juga: Fasilitas Lengkap, Ini Penampakan Rusun Khusus Lansia di Cibubur
Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut adalah perwakilan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Khusnul Arifin, Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR, Darwanto dan Sekretaris Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, M. Hidayat.
Sedangkan peserta kegiatan adalah perwakilan Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan lokasi pembangunan Rusun, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan, Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelaksana Pembangunan Rumah Susun.
Simak Berita dan Artikel Menarik Lainnya di Google News
