RealEstat.id (Jakarta) - Mendorong pelaksanaan Program Sarana Hunian Pariwisata (Sarhunta) di beberapa Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Wilayah Jawa III Direktorat Perumahan memberikan pembekalan dan sertifikasi pekerja bangunan di KSPN Super Prioritas Borobudur, Jawa Tengah.
"Program Sarhunta di KSPN Borobudur ini masuk kategori Super Prioritas guna menata kawasan pariwisata di era new normal ini. Jadi kami akan mengerahkan para pekerja yang memang benar-benar bersertifikat dan dapat bekerja secara maksimal di lapangan,” jelas Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid, di Jakarta, Rabu (1/7/2020).
Baca Juga: Program Sarhunta: 500 Rumah di NTB Direnovasi Jadi Homestay untuk Turis
Kementerian PUPR, imbuh Khalawi, akan tetap melaksanakan program pembangunan perumahan pada masa transisi new normal ini. Namun dalam pelaksanaan di lapangan harus tetap berpedoman pada protokol kesehatan guna pencegahan penyebaran COVID-19.
“Kami harap pembangunan Sarhunta KSPN ini selesai tepat waktu dan tepat sasaran. Program Sarhunta KSPN ini menargetkan sejumlah hunian yang akan difasilitasi pembangunan dan peningkatan kualitas terhadap aspek hunian layak sebagai pendukung kegiatan pariwisata,” katanya, dalam siaran pers yang diterima RealEstat.id.
Baca Juga: Program Sarhunta: 2.750 Rumah Tidak Layak Huni di Lokasi Wisata Disulap Jadi Homestay
Sebagai informasi, Kegiatan ini diikuti oleh 170 pekerja bangunan yang rencananya akan membangun 87 unit rumah Sarhunta yang tersebar di tujuh desa yakni Ngadiharjo, Karangrejo, Tuksongo, Kembanglimus, Wanurejo, Borobudur dan Kelurahan Mendut.
Pembekalan dan Sertifikasi untuk para pekerja bangunan Sarhunta di KSPN Borobudur ini dilakukan Ditjen Perumahan bekerjasama dengan Balai Jasa Kontruksi Wilayah IV Surabaya di enam desa selama tiga hari pada akhir bulan Juni 2020 lalu. Tampak hadir dalam kegiatan tersebut dan Direktur Rumah Swadaya K.M. Asyad, Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Tengah, Wahyu Adi Satriawan, Kepala Balai Jasa Kontruksi Wilayah IV Surabaya, Eddy Irwanto, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kunta Hendradata, PPK Sarhunta KSPN Borobudur Achmad Hendrico Irwan.
Baca Juga: Lulus Uji Coba, Inilah Kelebihan Beton Pracetak untuk Rumah Susun
Lebih lanjut, Khalawi menjelaskan, salah satu fungsinya pembekalan ini adalah memberikan pembekalan kepada pekerja bangunan untuk melaksanakan tugas di lapangan dan terus menjaga kesehatan. Selain itu, sertifikasi ini berguna untuk mengecek kelayakan dan kemampuan pekerja bangunan yang akan bekerja membangun Sarhunta di lokasi KSPN dan memiliki kompetensi kerja yang sesuai standar kerja serta mendapatkan pengakuan kompetensi kerja.
“Pekerja bangunan yang akan melakukan pekerjaan Sarhunta ini berasal dari daerah tempat KSPN itu berada. Jadi kami juga ingin agar pekerja bangunan dapat bekerja membangun daerahnya. Pembangunan Sarhunta KSPN Borobudur akan dimulai pada bulan Juli 2020 dan akan dipantau dan diawasi langsung oleh SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Tengah,” terangnya.
Baca Juga: PPDPP: Aplikasi SiKasep Tak Hanya Layani Skema FLPP
Sebelumnya, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan akan mendorong Program Sarana Hunian Pariwisata (Sarhunta) di sejumlah Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Program Sarhunta merupakan rangkaian kegiatan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah untuk 2.750 unit rumah tidak layak huni agar bisa menjadi homestay yang menarik bagi wisatawan untuk berkunjung ke sejumlah lokasi pariwisata di Indonesia.
Total rumah yang akan menjadi target Program Sarhunta berada di KSPN Danau Toba (1.000 unit), Borobudur (350 unit), Mandalika (500 unit), Labuan Bajo (600 unit), dan Likupang (300 unit). Total anggaran yang akan disalurkan dalam Program Sarhunta sebesar Rp429,23 miliar.
Baca Juga: ATR/BPN Kaji Pemanfaatan Ruang Atas dan Bawah Tanah
Adanya pembangunan rumah masyarakat di KSPN merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terdampak Pandemi Covid-19. Namun demikian, desain bangunan harus mencerminkan adat daerah yang bersangkutan. Bangunan harus berkarakter adat daerah yang bersangkutan dan di modifikasi menjadi lebih modern dan tidak meninggalkan kearifan lokal sehingga wisatawan lokal dan asing tertarik untuk tinggal di hunian tersebut.
Kementerian PUPR akan menyalurkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk meningkatkan kualitas rumah dan pembangunan rumah baru bagi masyarakat yang tinggal di sekitar KSPN tersebut. Rumah swadaya yang dibangun Kementerian PUPR akan dijadikan homestay bagi wisatawan yang datang berkunjung. Konsep pembangunan rumah swadaya diharapkan dapat dilaksanakan secara berkelompok (klastering) dan mengutamakan kearifan lokal. Pembangunan tidak hanya difokuskan pada arsitek rumah yang dibangun tapi juga sarana pendukung lainnya seperti toilet di dalam rumah yang dibangun sehingga membuat wisatawan yang datang metrasa nyaman tinggal di homestay tersebut.
