RealEstat.id (Jakarta) – Capaian anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) per 20 Desember 2023 sudah berada di angka 93,85%. Hingga akhir tahun 2023, realisasi anggaran diperkirakan dicapai Kementerian ATR/BPN bisa menembus 97,92%.
"Realisasi anggaran ini cenderung naik setiap tahunnya dan ini merupakan capaian tertinggi dalam waktu empat tahun terakhir," kata Suyus Windayana, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN.
Atas capaian tersebut, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto, menyampaikan apresiasinya kepada seluruh jajaran yang telah bekerja keras mewujudkan realisasi program dan anggaran di tahun 2023.
Baca Juga: Konflik Pertanahan di Lokasi PSN, ATR/BPN: Masyarakat Tidak Hadir Musyawarah Dianggap Setuju
"Ini adalah hasil kerja keras kita bersama dan semoga terus dapat meningkat pada tahun-tahun berikutnya," ucap Hadi Tjahjanto.
Di tahun 2024, Kementerian ATR/BPN menargetkan 120 juta bidang tanah terdaftar. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN mengimbau kepada jajarannya agar dapat bersinergi antara unit kerja dan jangan sampai ada ego sektoral di internal Kementerian ATR/BPN.
"Di kementerian kita jangan ada ego sektoral. Saya kira dengan kerja spartan dan tanpa adanya ego sektoral, kita semua yakin bisa melaksanakan apa yang kita inginkan, yakni 120 juta bidang tanah terdaftar," ungkapnya.
Baca Juga: Ungkap Rencana Tata Ruang 2045, ATR/BPN Singgung 'Blue Connectivity'
Dalam kesempatan ini, Hadi Tjahjanto juga menyoroti terkait kesejahteraan pegawai khususnya bagi pegawai Kementerian ATR/BPN yang bertugas di wilayah timur Indonesia.
Dia mengimbau kepada jajaran terkait untuk membuat skema mutasi dan rotasi berikut jangka waktu bagi pejabat atau pegawai BPN yang berada di wilayah timur.
Hal tersebut penting karena menurutnya selain menyangkut kesejahteraan, skema tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan motivasi kinerja para pegawai.
"Ini bagian dari kesejahteraan, sehingga saya harapkan tahun depan ada penyegaran agar tidak mempengaruhi kinerja dan dengan penyegaran kinerjanya harus meningkat," kata Hadi.
Lebih lanjut ia membahas terkait Sertipikat Tanah Elektronik. Sejak diluncurkan pada 4 Desember 2023, terdapat 20 Kantor Pertanahan yang telah ditetapkan sebagai pilot project penerbitan Sertipikat Tanah Elektronik.
Oleh sebab itu, Menteri ATR/Kepala BPN mengimbau kepada Sekjen dan para Eselon I selaku pembina wilayah untuk melakukan monitoring capaian penerbitan Sertipikat Tanah Elektronik.
"Jangan sampai kita jalan di tempat," pungkas Hadi Tjahjanto.
Simak Berita dan Artikel Menarik Lainnya di Google News
